Masyarakat adat di Indonesia ditahan hingga dipenjara saat mempertahankan alam

Modus autocratic legalism sendiri berpijak kepada tiga pendekatan.

Pertama, pemerintah ‘menguasai’ parlemen, atau DPR, dengan mengajak partai-partai bergabung ke gerbong koalisi. Penguasaan atas DPR, Dyah menekankan, otomatis membikin oposisi tidak bertaring sebelum akhirnya mulus dalam menghasilkan undang-undang.

Setelah parlemen dipegang, langkah selanjutnya, yang kedua, adalah “mematikan lembaga pengawas,” tambah Dyah.

“Seperti yang terjadi pada pelemahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” kata Dyah.

Terakhir, ketiga, yakni mengontrol lembaga yudikatif, kehakiman, yang dikhawatirkan Dyah segera terwujud setelah pemerintah memutuskan menaikkan tunjangan untuk para hakim.

Begitu ketiga taktik di atas terpenuhi, “hasilnya sudah sempurna sekali,” jelas Dyah.

Penerapan autocratic legalism semata-mata difungsikan demi mengakomodir kepentingan kekuasaan. Langkah yang diambil pun sistemik karena semua seperti sah di mata hukum.

Di Indonesia, produk nyata dari autocratic legalism ialah omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), terang Dyah. Paradigma UU Ciptaker, yang mengatur berbagai sektor, tertuju pada “percepatan akumulasi kapital,” Dyah menyoroti.

Alhasil, pasal-pasal di dalamnya ikut merepresentasikan kepentingan tersebut, bahwa segalanya memang didesain agar pembangunan—serta kelancaran investasi—mampu diwujudkan secepat mungkin.

Sehingga, dari sini, Dyah meneruskan, bagi siapa yang menolak pembangunan maka dianggap menghambat pembangunan. Konsekuensinya: pemenjaraan hingga beradu hadap dengan kekerasan.

“Nah, nantinya kriminalisasi dan sebagainya terhadap masyarakat itu juga akan berjalan dengan mulus,” tutur Dyah.

“Atas nama pembangunan, mereka bisa ditangkap oleh pihak yang berwenang.”

Sejauh ini, dalam rangka melindungi masyarakat yang membela tanah dan lingkungan mereka, pemerintah sebetulnya telah mengeluarkan beleid yang relevan.

Kejaksaan Agung, ambil contoh, menerbitkan Pedoman Jaksa Nomor 8 Tahun 2022 yang mengarahkan jaksa untuk memastikan nasib masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya.

Aturan ini merupakan ketentuan turunan yang diamanatkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara garis besar, isi pasal tersebut ialah “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani, mengutarakan peraturan itu dimaksudkan untuk mencegah adanya upaya pembalasan terhadap mereka—perseorangan, kelompok, masyarakat adat, hingga organisasi sipil—yang berperan dalam perlindungan lingkungan hidup.

Klausul “upaya pembalasan” melingkupi ancaman tertulis maupun lisan, kriminalisasi, kekerasan yang membahayakan diri, hingga gugatan perdata.

“Dengan adanya peraturan ini, kami berharap partisipasi publik dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat akan lebih meningkat dan efektif,” ujar Rasio.

Mahkamah Konstitusi (MK) turut mempertegas perlindungan terhadap mereka yang membela lingkungan, dengan mengatakan—lewat amar putusannya—bahwa memperjuangkan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar atau rusak sebab tindakan tertentu adalah hak konstitusional warga negara.

Kendati demikian, Auriga Nusantara mengingatkan bahwa di tengah bermacam aturan yang sudah hadir, celahnya tetap dijumpai.

Auriga Nusantara mengutarakan masyarakat yang mencoba menjaga lingkungan hidupnya masih bisa dibui dengan, misalnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas dasar “pencemaran nama baik” atau Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang memasukkan protes pertambangan ke klasifikasi tindakan kriminal.

Dosen di Departemen Hukum Agraria UGM, Dyah Ayu Widowati, menilai tantangan lain yang perlu diperhatikan sehubungan kekerasan maupun kriminalisasi ini terletak pada perspektif hakim.

Dyah mendorong institusi pengadilan sebaiknya tidak selalu condong ke muatan “kepastian hukum” manakala menangani kasus-kasus agraria yang melibatkan masyarakat.

“Hakim juga harus menghitung faktor yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan,” sebut Dyah.

“Karena bagaimanapun, masyarakat yang mempertahankan tanahnya, lingkungannya, itu mereka sedang berjuang, bukan melakukan tindak kejahatan.”

Dari balik jeruji tahanan, pada Mei 2025, sebelas masyarakat adat Maba Sangaji menuliskan suara mereka dalam dua lembar surat, sebagaimana yang disebarluaskan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Kawan-kawan solidaritas, perlu ketahui apa yang kami (rakyat) lakukan adalah bentuk kesadaran yang utuh atas keserakahan dan kebiadaban negara yang menjadikan hutan, gunung, dan sungai kami menjadi sasaran para cukong, adalah sikap tidak patuh terhadap kesewenangan negara.

Apa yang dilakukan negara hari ini dan nanti tak akan mampu membungkam suara dan keberanian kami, sekalipun penjara bahkan kematian (kami hadapi).

Negara mungkin mampu memenjarakan kami, tapi tak akan mampu memenjarakan suara dan kebenaran.

Kesadaran kami terus mengkristal, keberanian kami semakin menguat, dan akan menular ke semua kepala dan hati orang setiap generasi dan anak cucu kami.

Yang kami punya hari ini hanyalah solidaritas dan hanya solidaritas yang kami percayai. Bukan negara dan hukum, apalagi aparatnya.

Setiap teriakan yang memenuhi jalanan, di depan polda, di kantor-kantor negara akan menjelma peluru yang menggetarkan kekuasaan yang tiran.

Mereka mungkin bisa merampas tanah, gunung, sungai, dan hutan dari kita. Tapi, mereka tak akan mampu merampas cinta dan solidaritas yang kita punya.