Mahkamah Agung batalkan kebijakan tarif resiprokal saat Trump dan Prabowo sepakati tarif dagang 19% – Apa artinya bagi Indonesia?

Donald Trump menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977 sebagai dasar hukum. Hal itu memberi kekuasaan ke dirinya untuk “mengatur” perdagangan sebagai respons terhadap keadaan darurat.

Namun, kebijakan tarif Trump memicu protes keras baik di dalam maupun luar negeri. Perusahaan-perusahaan mengeluhkan kenaikan pajak mendadak pada barang yang masuk ke AS dan khawatir hal ini akan membuat harga barang menjadi lebih mahal.

Pengacara dari beberapa negara bagian AS dan pelaku usaha kecil lalu menguggat kebijakan Trump ke MA AS.

Mereka memandang bahwa UU yang digunakan Trump untuk memungut biaya itu sama sekali tidak menyebutkan kata “tarif”.

Para pengugat juga menegaskan bahwa Kongres AS tidak memberikan wewenang pajak kepada presiden, apalagi memberi presiden “kuasa tanpa batas” untuk membatalkan perjanjian dagang dan aturan tarif yang sudah ada.

Dalam putusannya, Ketua Mahkamah Agung John Roberts setuju dengan pandangan tersebut. Dalam pendapatnya, ia menulis:

“Ketika Kongres memberikan wewenang soal tarif, hal itu harus dilakukan dengan istilah yang sangat jelas dan batasan yang ketat. Jika Kongres memang berniat memberikan kekuasaan luar biasa untuk menetapkan tarif, mereka pasti akan mengatakannya secara tegas, seperti yang selalu mereka lakukan dalam aturan-aturan tarif lainnya.”

Putusan ini didukung oleh tiga hakim liberal dan dua hakim yang ditunjuk oleh Trump, yakni Amy Coney Barrett dan Neil Gorsuch.

Sementara itu, tiga hakim konservatif—Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, dan Samuel Alito—menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Kavanaugh menyatakan bahwa pembatalan itu akan memaksa pemerintah AS mengembalikan miliaran dolar pendapatan tarif dan menimbulkan kekacauan administratif.

Sengketa hukum ini berfokus pada pajak impor yang diluncurkan Trump tahun lalu terhadap barang-barang dari hampir seluruh negara di dunia.

Awalnya, tarif ini menargetkan Meksiko, Kanada, dan China, sebelum diperluas secara drastis ke puluhan mitra dagang pada April lalu.

Trump melontarkan kritik keras dengan nada personal terhadap enam hakim Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan tarif global pemerintahannya.

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Putih beberapa jam setelah putusan dibacakan, Trump menyebut putusan itu “sangat mengecewakan”.

Dia menyatakan bahwa para hakim yang setuju terhadap pembatalan itu seharusnya merasa “benar-benar malu” karena dianggap tidak memiliki keberanian untuk “melakukan hal yang benar.”

Kecaman itu dipandang terlalu luar biasa bahkan untuk seorang presiden yang dikenal sering melanggar norma politik dan secara terbuka mencaci maki siapa pun yang menantang otoritasnya.

“Saya malu dengan beberapa hakim pengadilan. Benar-benar malu karena tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar untuk negara kita,” kata Trump di awal konferensi pers di Gedung Putih.

Trump tidak berbasa-basi saat menilai keputusan MA itu. Selama 45 menit, Trump mengkritik putusan itu dan menegaskan akan mencari metode lain untuk tetap memberlakukan tarif impor.

Sepanjang pidatonya, dia berulang kali mengaku tersinggung secara pribadi oleh Keputusan itu. Kritik Trump menyasar enam hakim yang terdiri dari perpaduan sayap liberal dan konservatif.

Tiga hakim—Elena Kagan, Sonia Sotomayor, dan Ketanji Brown Jackson—merupakan penunjukan dari Partai Demokrat.

Sementara tiga lainnya ditunjuk oleh Partai Republik, termasuk Ketua Mahkamah Agung John Roberts (pilihan George W. Bush), serta Neil Gorsuch dan Amy Coney Barrett yang ditunjuk oleh Trump sendiri pada masa jabatan pertamanya.

“Mereka hanya bertingkah bodoh dan menjadi antek-antek Rhinos dan sayap kiri radikal Demokrat,” tegas Trump.

Rhinos (Republicans in Name Only) adalah sindiran bagi politisi Republik yang dianggap tidak setia pada partai.

Selain serangan personal, Trump mengklaim bahwa MA telah dipengaruhi oleh “kepentingan asing” dalam putusannya.

Ketika ditanya lebih lanjut oleh wartawan maksud pernyataannya, Trump tak memberikan rincian lebih lanjut.

Trump juga mengatakan keputusan hakim Gorsuch dan Coney Barrett yang dipilihnya adalah “memalukan” dan bahkan membawa-bawa nama keluarga mereka dalam kritiknya. Itu adalah langkah yang dinilai sangat tidak biasa dalam norma politik AS.

Di sisi lain, Trump memberikan pujian kepada tiga hakim yang mendukung kewenangannya, yaitu Clarence Thomas, Samuel Alito, dan Brett Kavanaugh.

Hanya berselang beberapa jam, Presiden AS Donald Trump langsung menetapkan tarif global baru sebesar 10%.

Langkah itu untuk menggantikan kebijakan tarif sebelumnya yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Trump memberlakukan tarif baru 10% dengan menggunakan sebuah aturan lama yang jarang digunakan, bernama “Section 122”.

Aturan itu memberi presiden kuasa untuk memasang tarif hingga 15% selama 150 hari, sebelum disetujui oleh Kongres.

Selain itu, beberapa analis memperkirakan Gedung Putih juga akan mempertimbangkan instrumen lain, seperti Pasal 232 dan Pasal 301, yang memungkinkan pajak impor untuk menangani risiko keamanan nasional dan praktik perdagangan yang tidak adil.

Trump sebelumnya telah menggunakan instrumen itu untuk tarif, termasuk beberapa yang diumumkan tahun lalu pada sektor-sektor seperti baja, aluminium, dan mobil. Hal-hal tersebut tidak tersentuh oleh putusan pengadilan.