Kisah para pekerja WNI yang terjebak dalam ‘kerja paksa’ di Taiwan
-
- Penulis, Chiang Yi-ting
- Peranan, Jurnalis BBC Chinese
- Melaporkan dari, Taipei
-
13 german11Waktu membaca: 18 menit
Amu (bukan nama sebenarnya) menyimpan bekas luka sepanjang 15 sentimeter pada pergelangan kaki kanannya. Luka itu merupakan jejak dari tahun keduanya bekerja di Taiwan. Saat itu, kakinya patah akibat tersangkut mesin dalam sebuah kecelakaan kerja.
“Saya sangat ketakutan waktu itu,” ujarnya kepada BBC Chinese.
Pada malam hari, ia sulit tidur—bukan karena rasa sakit, melainkan karena takut kehilangan pekerjaan dan akhirnya terhimpit utang.
Amu, kini berusia 32 tahun, berasal dari Jawa Tengah. Tujuh tahun lalu ia merantau ke Taiwan dengan harapan bisa mengumpulkan uang untuk dikirim ke keluarganya di Indonesia.
Seperti ratusan ribu pekerja migran lainnya, ia harus meminjam uang untuk membayar biaya agen yang tinggi. Bahkan setelah bekerja lebih dari setahun, sebagian besar gajinya masih habis untuk menutup utang.
Pekerjaan pertamanya adalah di sebuah pabrik komponen logam kecil di Taiwan tengah. Dia bekerja mengoperasikan mesin pencetak logam berat selama sembilan jam dalam sehari. Setiap bulan dia menerima gaji minimum Taiwan, sebesar NT$23.000 (Rp12,3 juta).
Sumber gambar, BBC CHINESE/ TING CHIANG
Bagi Amu, utang selalu menjadi ketakutan terbesarnya. Ia membayar biaya agen sebesar NT$95.800 (Rp51,3 juta)—setara sekitar empat bulan upah minimum.
Meski upah dasar Taiwan enam kali lipat dibanding Indonesia, tapi Amu harus membayar iuran tenaga kerja, asuransi kesehatan, biaya asrama, mengirim uang ke keluarga, serta kebutuhan hidup sehari hari. Setelah itu, hampir seluruh gajinya habis hanya untuk membayar utang.
Pada awal 2021, setelah mengalami kecelakaan kerja, ia menjalani dua operasi pada kaki kanannya. Karena tak mampu bekerja, sang majikan sempat mencoba memutus kontraknya dan menolak membayar biaya perawatan maupun upah selama masa cedera.
Tak sanggup membayar fasilitas perawatan, Amu akhirnya hanya bisa beristirahat di asrama pabrik, bertahan hidup dengan mi instan.
Demi mempertahankan pekerjaannya, Amu kembali bekerja hanya enam bulan setelah operasi—meski kaki kanannya masih mati rasa, sering terasa nyeri menusuk, dan ia belum bisa berdiri lama.
“Saya harus terus bekerja. Penyakit bisa sembuh, tapi utang tidak akan pernah sembuh,” ujarnya.
Kerja paksa
Pengalaman Amu mencerminkan kerentanan yang dihadapi para pekerja migran di Taiwan.
Banyak dari mereka yang terjerat utang hingga akhirnya masuk ke situasi yang, menurut definisi internasional, tergolong sebagai “kerja paksa”.
Taiwan mulai mendatangkan pekerja migran pada 1980 an, dan kini jumlahnya mencapai sekitar 850.000 orang. Mayoritas berasal dari Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.
Sistem perekrutan ini sejak lama bergantung pada jaringan agen lintas negara. Namun, ketidakjelasan biaya membuat para pekerja terperosok dalam jeratan utang.
Ketua Serikat Pekerja Internasional Taiwan (TIWA), Chen Hsiu lien, mengatakan kepada BBC Chinese bahwa persoalan utama yang dihadapi para migran bukan karena mereka dipaksa bekerja “secara tidak sukarela”, melainkan bahwa kondisi mereka “semi sukarela”.
Secara formal mereka “memilih” datang ke Taiwan, tetapi kenyataannya mereka terikat oleh “utang” dalam sistem kerja paksa sehingga tak punya pilihan selain menerima lembur berlebihan, penahanan dokumen, pemotongan atau penahanan gaji, fasilitas asrama yang buruk, serta intimidasi verbal maupun tekanan dari manajemen.
Sumber gambar, BBC CHINESE/ TING CHIANG
Topik pelanggaran hak asasi manusia ini telah menarik perhatian internasional.
Pada September 2025, Amerika Serikat menjatuhkan Withhold Release Order (WRO) terhadap Giant, merek sepeda ternama asal Taiwan, dengan alasan adanya risiko “kerja paksa” dalam rantai pasokannya—mulai dari karyawan yang dipaksa bekerja karena jeratan utang, kondisi kerja dan tempat tinggal yang keras, sampai perusahaan yang memanfaatkan kerentanan para pekerja migran.
Setelah kabar itu mencuat, harga saham Giant anjlok. (Catatan: WRO adalah perintah yang melarang produk masuk ke AS selama investigasi berlangsung.)
Sejumlah operator agen penyalur tenaga kerja menilai bahwa otoritas Taiwan masih mengizinkan agen membebankan biaya layanan kepada pekerja migran. Akibatnya, meskipun prosedur perekrutan sebuah perusahaan “sesuai hukum Taiwan”, secara internasional tetap dapat dipersoalkan jika rantai pasoknya melibatkan pungutan biaya makelar yang tinggi kepada pekerja.
ILO memiliki 11 indikator kerja paksa, termasuk kondisi kerja dan tempat tinggal yang buruk, lembur berlebihan, penundaan atau pemotongan gaji, intimidasi, ancaman, kekerasan fisik atau seksual, jeratan utang, serta pembatasan kebebasan bergerak.
Jennifer Gordon, profesor di Fordham University School of Law di AS, mengatakan kepada BBC Chinese bahwa selama suatu industri di Taiwan berstatus “upah rendah” dibandingkan standar lokal, bergantung pada pekerja migran pemegang “visa terikat”, dan pekerja harus membayar biaya perekrutan sendiri, “risiko kerja paksa akan sangat tinggi”.
(Catatan: Visa terikat mengaitkan status legal pekerja dengan satu pemberi kerja, sehingga mobilitas pekerja sangat terbatas.)
Biaya makelar yang ‘sangat tinggi’
Dika (bukan nama sebenarnya), pekerja 29 tahun asal Jawa Timur, pertama kali datang ke Taiwan tahun lalu. Namun belum genap setahun, penyesalan sudah menghantuinya.
“Saya sering terpikir untuk kabur, tapi tidak ada tempat untuk lari,” ujarnya, menggambarkan jerat utang yang membebaninya.
Sebelum berangkat ke Taiwan, ia meminjam kepada keluarga dan teman untuk membayar hampir NT$140.000 (Rp75 juta) sebagai biaya agen. Uang tersebut dibayarkan dalam tiga kali cicilan tunai.
Pada saat yang sama, ia menandatangani “pinjaman tenaga kerja” senilai NT$75.000 (Rp93,8 juta). Dengan demikian, total biaya yang harus ia tanggung membengkak menjadi lebih dari NT$210.000 (Rp112,5 juta).
Pemerintah Indonesia sebenarnya menetapkan batas atas biaya penempatan sekitar NT$45.000 (Rp24,1 juta). Namun praktik di lapangan kerap jauh berbeda. Para pekerja migran sering tidak tahu apa saja yang mereka bayar.
Dika mengaku tidak pernah menerima dokumen tertulis, hanya penjelasan lisan.
“Katanya itu uang yang dibayarkan ke pemerintah Indonesia atas nama saya, dibagi dalam tujuh kali cicilan, dengan pembayaran bulanan lebih dari NT$10.000. Kalau tidak bayar, saya akan dapat surat penagihan dari pengadilan,” tuturnya.
Setiap gajian, hal pertama yang ia lakukan adalah pergi ke minimarket untuk membayar cicilan.
“Jumlahnya besar, tapi itu aturannya—kalau tidak bayar, tidak dapat kesempatan kerja. Sampai sekarang saya baru selesai melunasi utang itu; saya bahkan belum mulai benar benar menghasilkan uang.”
Berdasarkan aturan Taiwan, biaya layanan agen yang dibebankan kepada pekerja migran sudah ditetapkan secara ketat: pada tiga tahun pertama, batas maksimalnya masing masing NT$1.800 (Rp964.800), NT$1.700 (Rp911.200), dan NT$1.500 (Rp804.000) per bulan. Memungut biaya berlebihan, meminta “uang membeli posisi kerja”, atau memotong gaji secara langsung adalah tindakan ilegal. Namun biaya tinggi yang dipungut agen di negara asal pekerja sudah menjadi rahasia umum.
Berbagai investigasi menunjukkan bahwa besarannya berbeda menurut kewarganegaraan.
Pekerja Vietnam membayar yang paling tinggi, sering kali melampaui NT$180.000 (Rp96,4 juta); pekerja Indonesia umumnya membayar sekitar NT$80.000 (Rp42,8 juta), yang melonjak hingga NT$140.000 (Rp75 juta) setelah pandemi.
Bagi yang tidak mampu membayar di muka, agen biasanya mengemas biaya itu sebagai potongan gaji atau bekerja sama dengan bank untuk memberikan pinjaman, sehingga pekerja harus mencicil dengan bunga setelah tiba di Taiwan.
Para pekerja Filipina bahkan harus membayar bunga yang hampir setara dengan biaya itu sendiri.
Sumber gambar, Getty Images
Amu bercerita bahwa rekan rekannya dari Vietnam nyaris tidak tidur demi melunasi utang ke agen. Mereka hanya tidur dua jam per hari dan tidak pernah keluar saat hari libur; setiap kali majikan meminta mereka bekerja, mereka langsung melakukannya. Mereka, kata Amu, bertahan dengan bantuan obat dan suplemen agar tetap kuat.
“Mereka bekerja seperti hantu, hanya demi mengirim uang ke rumah. Saya ingin melakukan hal yang sama, tapi tubuh saya sudah tidak sanggup,” ujarnya.
Setelah kecelakaan itu, kontrak kerja Amu tidak diperpanjang. Padahal ia baru saja melunasi utangnya dan bersiap mulai menabung, sehingga tidak ada alasan baginya untuk pulang.
Catatan bahwa dia mengalami kecelakaan kerja membuatnya sulit mendapat pekerjaan baru. Amu harus menghubungi 15 agen sebelum akhirnya diterima kembali bekerja.
Kini dia bekerja di pabrik sandal dengan sistem borongan, bekerja hingga 15 jam per hari dan hanya mendapat dua hari libur setiap bulan.
“Kalau bekerja terlalu lambat, penghasilan tak cukup. Tidak ada yang bisa berhenti; semua harus terus lembur,” katanya.
Lingkungan kerja berisiko tinggi
Di tengah tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang menua, berbagai pekerjaan berintensitas tinggi di Taiwan kini banyak ditopang oleh pekerja migran. Saat ini terdapat lebih dari 500.000 pekerja migran di sektor industri—kategori terbesar tenaga kerja asing—disusul oleh pekerja rumah tangga dan perawat.
Pekerja migran industri umumnya terkonsentrasi di sektor manufaktur, terutama produk logam dan komponen elektronik—lingkungan kerja yang berisiko tinggi. Tingkat kecacatan akibat kecelakaan kerja di sektor manufaktur bagi pekerja migran tercatat lebih dari dua kali lipat dibanding pekerja lokal Taiwan.
Lembaga pengawas Control Yuan bahkan pernah menegur Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, dengan menyoroti peralatan pabrik yang sudah tua, kendala bahasa, serta pelatihan keselamatan yang minim sebagai faktor pendorong kecelakaan kerja di kalangan pekerja migran kerap terjadi.
Seorang pekerja Vietnam berusia 26 tahun, A Zong (bukan nama sebenarnya), telah bekerja di Taiwan selama tujuh tahun. Di pabrik tempatnya bekerja sebelumnya, hanya sedikit pekerja lokal yang masih muda; banyak pekerja Taiwan berusia 60–70 tahun.
“Sebenarnya pekerjaan ini bergantung pada kami. Kalau kami tidak mengerjakannya, mereka juga tidak bisa. Tapi kami tidak pernah dihargai,” ujarnya kepada BBC Chinese.
Sumber gambar, TIWA
Selama bertahun tahun bekerja di pabrik yang sama, A-Zong tak pernah sekalipun mendapat kenaikan gaji. Ia juga tidak diizinkan ikut wisata karyawan atau makan malam akhir tahun yang dapat dihadiri pekerja lokal Taiwan.
Ketika pertama kali tiba di Taiwan, rekan rekannya sudah memperingatkan bahwa jika ia tidak bekerja dengan baik, ia bisa dideportasi.
Di Taiwan, jika pekerja migran dianggap “tidak layak”, majikan dapat memutus kontrak secara sepihak. Jika setelah itu pekerja gagal menemukan pekerjaan baru, deportasi adalah konsekuensinya.
Ia telah membayar biaya agen hampir NT$200.000 (Rp107,2 juta). Tekanan utang membuatnya bekerja semakin keras dan takut berbuat salah sedikit pun. Bahkan ketika ia mengalami kecelakaan kerja dua tahun lalu—seorang pengemudi lift tidak berhati hati hingga memotong salah satu jarinya—ia tidak berani mengeluh. Perusahaan hanya menanggung biaya medis dan memberi waktu istirahat. Adapun kompensasi asuransi tenaga kerja sekitar NT$100.000 (Rp53,6 juta).
“Pabrik itu tidak aman. Pekerja baru yang belum berpengalaman sangat mudah cedera, tapi kami datang ke Taiwan untuk mencari uang dan bekerja keras. Selama perusahaannya tidak terlalu buruk dan masih bisa ditahan, kami tidak ingin mempermasalahkan apa pun.”
Salah satu temannya di Taiwan kehilangan tiga jarinya dalam kecelakaan kerja dan hanya menerima NT$100.000 (Rp53,6 juta) sebagai kompensasi. Setelah itu, perusahaan dan agen mengirimnya kembali ke Vietnam.
“Kami marah, tapi tidak tahu bagaimana membantu—jadi kami hanya bisa mencoba mencarikan perusahaan lain untuknya.”
Utang di atas utang
Di Taiwan, kontrak kerja antara pekerja migran dan pemberi kerja berlaku selama tiga tahun. Baru setelah masa kontrak berakhir mereka dapat “bebas pindah” ke pekerjaan lain.
Selama masa kontrak, pekerja hanya dapat mengajukan perpindahan melalui Kementerian Tenaga Kerja jika mendapat persetujuan majikan—atau dalam kondisi tertentu seperti kematian majikan, penutupan usaha, atau perselisihan kerja yang bukan disebabkan oleh pekerja migran.
Ketua Serikat Pekerja Internasional Taiwan (TIWA), Chen Hsiu lien, menjelaskan bahwa sistem ini membuat pekerja migran di Taiwan tidak dapat berpindah pekerjaan dengan bebas, terutama setelah mengalami cedera atau perselisihan ketenagakerjaan.
Para pekerja migran sering kali tidak memiliki perlindungan secara kelembagaan maupun dukungan dari agen. Sebagian besar juga tidak memiliki pengetahuan hukum dan kesulitan mengajukan bukti.
Kalaupun seorang pekerja migran berhasil memperoleh izin pindah, “peluang kerja tetap dikendalikan oleh agen”, dan pekerja harus membayar “uang beli kerja” untuk mendapatkan posisi baru—membuat mereka kembali terperangkap dalam siklus utang.
Pada 2025, Kementerian Tenaga Kerja menangkap 10 perusahaan agen yang secara ilegal memungut “uang beli kerja” dari pekerja migran yang hendak pindah majikan.
Dido (bukan nama sebenarnya), pekerja migran asal Indonesia berusia 41 tahun, adalah salah satu korban. Ia telah berada di Taiwan hampir 10 tahun dan empat kali berganti pekerjaan. Setiap kali berganti kerja, agen menagih biaya antara NT$35.000 (Rp18,7 juta) hingga NT$65.000 (Rp34,8 juta).
“Awalnya saya tidak mau membayar, tapi kemudian saya sadar kalau tidak bayar, saya tidak bisa mendapat pekerjaan. Jadi saya terpaksa membayar agar bisa cepat mulai bekerja,” ujarnya.
Dido datang ke Taiwan setelah menikah. Dia berharap dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia membayar hampir NT$200.000 (Rp107,2 juta) untuk biaya agen—termasuk tiket pesawat, dokumen, akomodasi, dan pelatihan—sehingga harus berutang ke banyak pihak.
Biaya “uang beli kerja” makin menambah tekanan utang. Ia mengakui bahwa seiring bertambahnya usia, pilihannya semakin sedikit: “Mau pekerjaannya bagus atau buruk, saya tetap mau ambil.”
Menurut seorang agen, Hsu Chia chun, sebagian besar pemberi kerja menyerahkan pengaturan kuota perekrutan kepada agen karena prosedur hukum yang rumit. Setelah kontrak seorang pekerja diputus, agenlah yang menentukan apakah akan “mengambil alih pekerja yang sudah berada di Taiwan” atau “merekrut baru dari luar negeri”.
“Karena merekrut dari luar negeri memberikan keuntungan lebih besar, agen sering membujuk majikan untuk memilih pekerja baru dari luar negeri—membuat pekerja yang sudah berada di Taiwan semakin sulit pindah majikan,” katanya.
Namun ia menambahkan bahwa kondisi ini mulai berubah. Seiring sejumlah industri di Taiwan mulai menerapkan “kebijakan tanpa biaya” (zero fee policy) bagi pekerja migran, majikan yang ingin merekrut dari luar negeri kini harus menanggung biaya broker sebesar NT$30.000–NT$50.000 (Rp16 juta-Rp26,8 juta. Sebaliknya, mengambil alih pekerja yang sudah berada di Taiwan tidak memerlukan biaya tambahan.
Kebijakan ‘tanpa biaya’ untuk migran
Untuk mencegah pekerja migran terperosok dalam jeratan utang dan risiko kerja paksa, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) serta berbagai konvensi terkait sektor perikanan menegaskan prinsip bahwa “biaya perekrutan harus ditanggung oleh pemberi kerja”—dikenal sebagai prinsip “bebas biaya bagi pekerja migran” atau zero fees for migrants.
Sejak 2019, industri elektronik Taiwan—di bawah tekanan Responsible Business Alliance (RBA), asosiasi merek elektronik terbesar di dunia—menjadi yang pertama menerapkan prinsip “zero fees for migrants”. Raksasa teknologi seperti TSMC, Acer, dan Delta Electronics mewajibkan agen mitra untuk tidak membebankan biaya kepada pekerja migran, dengan seluruh biaya ditanggung pihak pemberi kerja.
Amerika Serikat termasuk sedikit negara yang secara aktif menegakkan larangan impor terkait kerja paksa.
Berdasarkan Pasal 307 Undang Undang Tarif 1930, Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) dapat melarang barang tersebut masuk AS dan menerbitkan withhold release order atas dasar “kecurigaan yang wajar” bahwa suatu barang melibatkan kerja paksa. Jika diperlukan, lembaga itu dapat menjatuhkan denda atau meminta perusahaan menyerahkan dokumen tambahan.
Sumber gambar, Getty Images
Akademisi Jennifer Gordon menjelaskan bahwa pembayaran biaya perekrutan tidak otomatis tergolong sebagai kerja paksa. Jika pekerja masih mampu membayar biaya tersebut melalui upah yang layak—misalnya profesional berpenghasilan tinggi yang tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup setelah membayar biaya perekrutan—maka kondisi itu tidak termasuk kerja paksa.
“Namun jika biayanya begitu tinggi hingga melampaui kemampuan pekerja, menjerat mereka dalam utang dan membuat mereka tidak bisa lepas dari kendali majikan atau agen, maka itu masuk dalam definisi kerja paksa.”
Ketika jeratan utang berpadu dengan sistem visa yang tidak memungkinkan mobilitas, kombinasi tersebut menjadi faktor utama yang menciptakan kerja paksa.
Setelah withhold release order dari pemerintah Amerika Serikat diberlakukan tahun lalu, perusahaan sepeda Taiwan, Giant dan Merida, mulai mengambil langkah.
Pada 1 Januari 2025, Giant mengumumkan kebijakan baru: untuk semua pekerja migran yang baru direkrut, perusahaan akan menanggung penuh biaya agen, biaya layanan, serta seluruh biaya regulasi terkait.
Setelah disebut oleh Bea Cukai AS, Giant bahkan memperluas kebijakan itu dengan mengganti seluruh biaya yang sebelumnya telah dibayar para pekerja migran yang sudah bekerja.
Merida kemudian mengikuti langkah tersebut dengan menerapkan sepenuhnya kebijakan “tanpa biaya” (zero-fee policy) dan mengganti seluruh biaya agen yang pernah dibayarkan oleh para pekerja migran saat ini.
Industri yang kesulitan
Saat ini, produk produk Giant masih berada di bawah withhold release order Bea Cukai AS dan belum dicabut. Sanksi tersebut menyoroti persoalan kerja paksa yang terjadi di Taiwan dan menjadi peringatan bagi sektor manufaktur Taiwan, yang mempekerjakan lebih dari 400.000 pekerja migran.
Federasi Industri Nasional Tiongkok (CNFI) di Taiwan menyatakan dalam berbagai forum bahwa ketika pengawasan rantai pasok menjadi standar baru di Eropa dan Amerika Serikat, pelaku industri khawatir akan dampak rambatannya. Pemerintah, kata mereka, harus segera menyesuaikan regulasi ketenagakerjaan migran agar selaras dengan standar internasional.
Kepala perusahaan agen Meijia Manpower, Lin Mei ju, mengatakan kepada BBC Chinese bahwa tidak mudah membuat seluruh perusahaan Taiwan menerapkan “kebijakan tanpa biaya” yang didorong perusahaan elektronik besar.
Industri manufaktur Taiwan didominasi oleh usaha kecil dan menengah, yang kapasitas modal dan tingkat keuntungannya jauh di bawah raksasa elektronik atau produsen sepeda besar. “Jika semua biaya agen tiba tiba harus ditanggung majikan, itu akan menjadi beban besar,” ujar Lin.
Ia menambahkan bahwa “kebijakan tanpa biaya” juga menghadapi penolakan dari para agen. Beberapa di antaranya membesar besarkan biaya dan membuat majikan keliru percaya bahwa untuk memenuhi standar ILO, setiap perekrutan pekerja migran akan membutuhkan biaya lebih dari NT$200.000 (Rp107,2 juta)—menyebabkan banyak perusahaan ragu ragu.
Lin mengaku memiliki klien yang telah menerapkan kebijakan “tanpa biaya”: pekerja migran hanya perlu menanggung biaya dokumen keberangkatan dan tiket pesawat, sementara majikan membayar biaya agen sekitar satu bulan upah minimum (sedikit di atas NT$20.000), yang sebenarnya sudah memenuhi persyaratan kepatuhan rantai pasok internasional.
“Masalahnya, banyak majikan tidak tahu biaya sebenarnya.”
Lin mencatat bahwa belakangan ini, banyak perusahaan di Taiwan tengah dan selatan menghadapi kemerosotan usaha akibat dampak tarif Taiwan–AS.
Dalam mendorong “kebijakan tanpa biaya” atau perbaikan lainnya, ia memperingatkan bahwa jika advokasinya tidak ditangani dengan hati hati, isu tersebut bisa berubah menjadi ketegangan antara warga Taiwan dan para pekerja migran.
Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan kondisi industri secara lebih jelas serta memberikan insentif—seperti penambahan kuota pekerja migran atau pendampingan industri—agar reformasi dapat berjalan bertahap.
Karena prosedur perekrutan perusahaan saat ini “sesuai dengan hukum Taiwan”, kasus Giant bukanlah pengecualian—perusahaan mana pun bisa saja menghadapi penahanan produk oleh Bea Cukai AS jika rantai pasoknya melibatkan biaya agen yang tinggi bagi pekerja migran.
Lin menyarankan bahwa karena pungutan di negara asal pekerja berada di bawah regulasi negara mereka, reformasi dapat dimulai dari sisi Taiwan, misalnya dengan menghapus aturan yang memungkinkan agen memungut biaya layanan bulanan dari pekerja migran.
Revisi undang-undang sangat mendesak
Lebih dari separuh pekerjaan di Taiwan terkait langsung dengan rantai pasok. Jika kondisi para pekerja migran tidak mengalami reformasi, dampaknya akan langsung menghantam perekonomian domestik.
Pada 13 Februari, Taiwan dan Amerika Serikat secara resmi menandatangani Taiwan–U.S. Reciprocal Trade Agreement, yang mencakup persyaratan agar Taiwan menyesuaikan diri dengan standar ketenagakerjaan internasional.
Kementerian Tenaga Kerja Taiwan menyatakan akan merevisi undang undang untuk melarang penahanan dokumen identitas pekerja dan, dalam tiga tahun, menerapkan larangan bagi pekerja migran di sektor manufaktur dan perikanan untuk membayar biaya perekrutan.
Menteri Tenaga Kerja Hung Shen han mengatakan kepada BBC Chinese bahwa pemerintah berencana mengubah undang undang dalam tiga tahun untuk memperbaiki sistem perekrutan migran serta melarang pungutan biaya perekrutan terhadap pekerja migran di sektor manufaktur dan perikanan.
Ia menegaskan bahwa hak asasi para migran harus memenuhi standar zaman sekarang dan tidak boleh dibelenggu utang. Seiring meningkatnya tuntutan perlindungan tenaga kerja dari merek merek global dalam rantai pasok internasional, sejumlah industri Taiwan telah menerima pemberitahuan untuk berbenah, dan regulasi nasional pun harus selaras dengan standar global.
“Kita harus memberi perhatian lebih pada isu kerja paksa dan memperbaiki model perekrutan yang telah berlangsung selama puluhan tahun,” ujar Hung.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum revisi undang undang rampung, pemerintah akan mendorong berbagai reformasi dan program pendampingan.
Kementerian Tenaga Kerja telah menerbitkan pedoman mengenai kerja paksa dan sedang membahas rencana lanjutan bersama Kementerian Urusan Ekonomi. Penilaian terhadap agen akan memasukkan indikator pencegahan kerja paksa; praktik penahanan dokumen pekerja oleh agen akan dilarang secara eksplisit melalui perubahan hukum.
Selain itu, kementerian kini meninjau sistem perekrutan langsung pemerintah untuk menyederhanakan prosedur, agar pemberi kerja lebih bersedia merekrut migran tanpa perantara agen.
Sumber gambar, BBC CHINESE/ TING CHIANG
Associate Profesor Chiu Yufan dari Fakultas Hukum dan Teknologi, Universitas Nasional Yang Ming Chiao Tung, mengatakan bahwa aturan Taiwan yang masih mengizinkan agen menagih biaya layanan kepada pekerja migran jelas tidak sejalan dengan tren internasional dan seharusnya dihapuskan.
“Tidak ada yang menentang agen menarik biaya, tetapi standar biayanya harus wajar dan tidak boleh dibebankan kepada pekerja migran, karena itu adalah biaya ketenagakerjaan yang seharusnya ditanggung pemberi kerja.”
Chiu menekankan bahwa selain tekanan dari pemerintah Amerika Serikat, Uni Eropa mulai 2027 akan memberlakukan Regulation on Prohibiting Products Made with Forced Labour, yang melarang produk yang melibatkan kerja paksa dijual atau beredar di pasar Eropa.
Artinya, perusahaan Taiwan harus membangun mekanisme pengawasan yang transparan dan sesuai standar, atau berisiko kehilangan pesanan dari Eropa.
Akademisi Jennifer Gordon mengatakan bahwa memprediksi apakah withhold release order berikutnya dari AS akan menargetkan produsen Taiwan “sama sekali tidak bisa dipastikan”.
Namun apakah para produsen harus khawatir? “Ya—selama pekerja berada dalam kondisi yang memenuhi definisi kerja paksa, mereka memang harus khawatir. Karena kita harus menghapus kerja paksa sepenuhnya.”
Gordon menilai inti reformasi Taiwan terletak pada dua hal: pertama, memungkinkan pekerja migran bebas berpindah pekerjaan sesuai ketentuan visa; kedua, memastikan biaya perekrutan ditanggung majikan.
Selain itu, pekerja migran seharusnya memperoleh upah dan perlindungan tenaga kerja yang setara dengan pekerja lokal, serta memiliki hak untuk bergabung dengan serikat atau organisasi lain.
Hsu Chia chun selaku agen tenaga kerja mengatakan bahwa jika Taiwan menyesuaikan kebijakan dengan standar internasional dan menerapkan “kebijakan tanpa biaya” (zero fee policy), industri tradisional yang padat karya akan terdorong untuk melakukan transformasi.
Selama ini, mempekerjakan pekerja migran berarti biaya yang relatif rendah bagi perusahaan. Namun jika di masa depan majikan wajib menanggung biaya layanan agen, biaya operasional akan meningkat dan perusahaan kemungkinan akan mengurangi ketergantungan pada pekerja migran.
“Akan terjadi efek di mana harga diatur oleh berkurangnya volume, mendorong perusahaan meninjau ulang model tenaga kerja dan mempercepat penggunaan otomatisasi, AI, dan robotik,” ujarnya.
Posisi pekerja migran dalam jangka panjang
Professor Lan Pei chia dari Departemen Sosiologi, Universitas Nasional Taiwan, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pasar tenaga kerja internasional juga berubah.
Para pekerja migran kini memiliki lebih banyak pilihan—bukan hanya Taiwan, tetapi juga Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura. Generasi baru pekerja migran memiliki kesadaran hak yang lebih kuat dan lebih mahir memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi serta melindungi diri.
Ia menegaskan bahwa agar pemberi kerja di Taiwan dapat menarik minat para migran, mereka harus memperbaiki kondisi kerja. Dengan tingkat kelahiran yang rendah dan kekurangan tenaga kerja yang kronis, Taiwan juga perlu memikirkan bagaimana membangun tenaga kerja yang stabil dan terampil, memungkinkan para migran untuk tinggal jangka panjang—bahkan menjadi calon imigran di masa depan.
Saat ini, durasi maksimal bekerja bagi pekerja migran sektor industri di Taiwan adalah 12 tahun. Meski pemerintah telah mengusulkan program yang memungkinkan pekerja migran berpengalaman dibebaskan dari batas waktu tersebut dalam kondisi tertentu, implementasinya masih sangat terbatas.
Amu, pekerja asal Indonesia, masih bisa bekerja di Taiwan selama empat tahun lagi. Namun ia pesimistis dapat memperpanjang masa tinggalnya. Majikannya sudah secara tegas mengatakan bahwa kontraknya tak bisa diperbarui, sehingga ia hanya bisa berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin sebelum masa kerjanya habis.
Tahun lalu ia berhasil menabung sedikit dan menikah, tetapi tekanan hidup belum mereda: “Pondasi rumah di kampung baru saja selesai dibangun,” ujarnya.
A-Zong, pekerja asal Vietnam, pulang kampung tahun lalu setelah memutuskan bahwa bekerja di Taiwan tak lagi memberi harapan. Pabrik lamanya selalu memperlakukannya sebagai tenaga kerja termurah, sementara aturan yang kaku membuatnya sulit berpindah ke pabrik lain dengan kondisi kerja yang lebih baik.
Kini, A Zong bersiap mengajukan pendaftaran ke sebuah universitas di Taiwan.
Selama berada di Taiwan, dia belajar bahasa Mandarin dan berhasil menabung. Ia mengatakan bahwa melanjutkan pendidikan tinggi adalah mimpinya.
“Kami datang ke Taiwan—ada yang beruntung, ada yang tidak. Mungkin saya masih termasuk yang beruntung, ya kan?” katanya.
Related posts
Latest Post
No Comments