Kejahatan jalanan: Warga mencegah tawuran divonis penjara – Apa batasan pembelaan terpaksa dan main hakim sendiri?

Hakim juga menghukum mereka secara bersama-sama membayar restitutsi kepada orang tua/wali anak korban dengan nilai Rp348 juta.

Jika restitusi tidak dibayar dalam waktu 30 hari setelah putusan pengadilan, maka harta benda para terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk membayar restitusi.

“Atau jika para terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama enam bulan,” kata hakim ketua Agung Nugroho.

Berdasarkan fakta persidangan yang dikutip Detik, Peristiwa ini terjadi pada Senin dini hari, 09 Juni 2025. MTP dan RS sedang berkumpul bersama teman-temannya di Jalan Monjali Gg. Code I Gemawang.

Sebagian warga—yang akan menjadi terpidana—mencurigai mereka akan tawuran, dan berusaha membubarkan dengan ancaman melakukan penggeledahan. Saat dicek, ditemukan sarung berisi senjata tajam.

Seorang terdakwa kemudian mengambil sebilah celurit dan mengejar anak-anak yang kocar-kacir melarikan diri. Korban RS yang berusaha kabur justru terjatuh, dan disabet celurit.

Korban MTP kemudian ditangkap setelah dikejar dengan sepeda motor. MTP dianiaya dengan brutal hingga “ada luka terbuka di bagian perut”.

“Majelis hakim meyakini bahwa para terdakwa ini terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum,” kata Juru Bicara I PN Sleman, Jayadi Husain.

Kasus ini menyita perhatian warganet, dan mengaitkannya dengan kejahatan klitih—sebutan aksi kekerasan jalanan di Yogyakarta dan sekitarnya, dengan serangan dan korban secara acak tanpa motif personal. Fakta persidangan tidak menunjukkan adanya bukti dari kejahatan klitih, kata Jayadi.

Warganet juga menghubungkan kasus ini dengan upaya pembelaan paksa yang pernah dilakukan Adhe Pressly Hogiminaya alias Hogi Minaya. Warga Sleman ini ditetapkan sebagai tersangka setelah memepet penjambret yang merampas tas istrinya April 2025 silam. Kasusnya dihentikan melalui restorative justice.

Banyak komentar warganet bernada kecewa dengan kasus pencegahan tawuran: upaya pencegahan kejahatan justru berujung pidana.

Kekecewaan ini dapat dipahami, kata Ari Wibowo, ahli hukum pidana di Universitas Islam Indonesia. Musababnya, masyarakat “sudah sangat membenci” dengan tawuran dan klitih. Oleh karena itu, emosi yang tak terbendung dapat berujung perbuatan main hakim sendiri.

“Yang kedua, bisa juga warga, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil itu kurang,” katanya.

Ari menegaskan kasus pencegahan tawuran yang menewaskan seorang remaja tak punya unsur pembelaan paksa. “Dua orang itu tertangkap, dan kemudian dipukuli. Itu namanya main hakim sendiri. Tidak bisa dikatakan seperti kasus penjambretan (Kasus Hogi),” katanya.

Menurutnya, ada sejumlah syarat pembelaan terpaksa di mana pelaku tidak dapat dikenakan pidana:

“Berdasarkan ketentuan di dalam hukum pidana, itu merupakan pembelaan yang merupakan alasan pembenar. Jadi dia melakukan sesuatu tindak pidana, tapi perbuatannya dibenarkan,” katanya, sambil menambahkan kasus Hogi sudah memenuhi syarat ini.

Baik di KUHP baru dan lama, pasal mengenai pembelaan terpaksa (noodweer) tidak berubah. Ini termaktub dalam Pasal 34 KUHP baru:

“Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.”

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Profesor Harkristuti Harkrisnowo juga sependapat. Menurutnya, tidak ada unsur pembelaan terpaksa dalam kasus pencegahan tawuran di Sleman.

“Kenapa mencegah itu harus pakai benda tajam? Menurut saya tidak cukup alasan bahwa mereka melakukan pencegahan. Masak pencegahan sampai membunuh,” katanya.

Prof Harkristuti menekankan kasus-kasus terkait dengan pembelaan terpaksa harus dilandasi dengan pembuktian yang kuat: “pertama ada serangan, kemudian ada pembalasan serangan”.

Kasus Hogi Minaya sempat viral, dan menjadi perhatian DPR.

Komisi yang membidangi hukum di DPR pada Rabu (28/01) memanggil pihak terkait kasus ini: Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Kapolresta Sleman, serta kuasa hukum Hogi Minaya.

“Komisi III DPR RI meminta agar perkara ini dihentikan demi kepentingan hukum, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 65 huruf m Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP,” kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman.

Dua hari kemudian, Kapolresta Sleman, Edy Setyanto Erning Wibowo dinonaktifkan oleh korps Bhayangkara. Alasannya, ditemukan lemahnya pengawasan pimpinan. Hal ini dinilai menimbulkan kegaduhan di Masyarakat dan berdampak penurunan citra polisi.

Selain kapolresta, Kasat Lantas Polresta Sleman, AKP Mulyanto juga dicopot.

Namun, langkah ini dikritisi Prof Harkristuti. Menurutnya, “tidak elegan ya, ketika penegakan hukum bisa diintervensi oleh legislatif (DPR)”.

Ia bilang, semestinya hal ini bisa diselesaikan secara internal di kepolisian melalui pendekatan struktural. “Mungkin bilang ke kapolri, kapolri panggil kapolres, kapolda. Harusnya bisa selesai,” tandasnya.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman juga menyoroti kasus kriminal lainnya, di mana seorang ayah berinsial ED membunuh pelaku kekerasan seksual terhadap putrinya.

Habiburokhman bilang, meski perbuatan pembunuhan tak dapat dibenarkan, tapi, harus didalami juga situasi yang menyebabkan ED melakukan perbuatan itu.

“Yaitu situasi yang terguncang, mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun oleh F (tersangka pencabulan),” kata Habiburokhman, Rabu (11/02).

Peristiwa bermula dari laporan keluarga korban kekerasan seksual ke Polres Pariaman pada 23 September 2025. Keesokan harinya, terlapor F ditemukan dalam kondisi kritis dan sempat dilarikan ke RSUD Lubuk Basung. Tapi nyawanya tak tertolong.

Polisi menentukan ED sebagai tersangka pembunuhan F.

Habiburokhman menyinggung kemungkinan penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces). Dalam Pasal 43 KUHP baru, disebutkan, seseorang tidak dipidana apabila pembelaan terpaksa yang melampaui batas dilakukan akibat keguncangan jiwa yang hebat.

Selain itu, ia menilai tidak tepat jika terhadap ED dijatuhkan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Mengacu pada Pasal 54 KUHP, hakim wajib mempertimbangkan motif, tujuan, dan sikap batin pelaku dalam menjatuhkan pidana.

“Faktor kemanusiaan, motif, serta latar belakang psikologis harus menjadi pertimbangan penting untuk menghasilkan putusan yang adil,” kata politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Pembelaan terpaksa (noodweer) berbeda dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces). Beberapa pendapat ahli hukum menjelaskan noodweer exces harus memenuhi syarat adanya serangan langsung.

Menurut catatan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Syailendra Anantya Prawira, perbedaan mendasarnya keduanya terletak pada aspek psikis pelaku.

“Pada noodweer, perbuatannya sendiri dianggap benar oleh hukum karena keadaan darurat. Sementara pada noodweer exces, perbuatannya tetap dianggap melawan hukum, namun pelakunya tidak dapat dicela (tidak bersalah) karena kondisi jiwanya yang sedang terguncang hebat,” katanya dikutip dari situs Mahkamah Agung.

Ia menambahkan, pembelaan terpaksa yang melampaui batas berbeda dengan pembelaan terpaksa, karena perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Artinya, ancaman dibalas secara berlebihan.

Syailendra mengutip pakar hukum terkemuka Profesor Sudarto yang menyebutkan ada tiga syarat dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

“Pertama, kelampauan batas yang diperlukan. Kedua, pembelaan dilakukan sebagai akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat. Ketiga, kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan. Artinya, ada hubungan kausalitas antara kegoncangan jiwa dengan serangan,” tulisnya.

Profesor Harkristuti juga mengatakan syarat noodweer exces memiliki hubungan kausalitas antara serangan dengan kegoncangan jiwa “langsung terjadi spontan”.