Indonesia akan impor beras dari AS – Anomali di tengah klaim swasembada?

Selain beras, kata Haryo, Indonesia juga akan mengimpor komoditi peternakan, seperti induk ayam dan daging ayam giling yang bernilai puluhan juta dolar.

Pemerintah menegaskan kebijakan impor tersebut tidak mengorbankan industri domestik.

Selain komoditi-komoditi itu, Indonesia juga akan memfasilitasi aturan komersial impor dari AS selama lima tahun ke depan, yaitu berupa 163.000 ton kapas, 3,5 juta ton kedelai, 3,8 juta ton tepung kedelai, dan dua juta ton gandum.

Indonesia juga akan meningkatkan impor apel lebih dari 26.000 ton per tahun, daging sapi 50.000 ton per tahun, dan jeruk 3.000 ton per tahun.

Lalu, jagung lebih dari 100.000 ton per tahun, tepung jagung 150.000 ton pertahun, kapas 150.000 ton per tahun, etanol 1.000 ton per tahun, serta anggur 5.000 ton per tahun.

Kesepakatan impor beras itu terjadi di tengah capaian swasembada beras pada 2025. Di awal tahun ini, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut swasembada terjadi apabila negara dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakatnya minimal 90% dari produksi dalam negeri.

Kementan menyebut kebutuhan konsumsi beras domestik pada 2025 sebesar 30,97 juta ton dan produksi dalam negeri mencapai 34,34 juta ton.

Sedangkan tahun 2026, Kementan mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional mencapai sekitar 3,5 juta ton dan diproyeksikan terus meningkat seiring panen raya serta tren produksi yang naik sekitar 15% hingga Maret.

Selain memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, Prabowo berkata keputusan Indonesia untuk tidak mengimpor beras pada 2025 turut menurunkan harga beras dunia secara signifikan.

Bukan hanya swasembada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan Indonesia akan ekspor beras ke Arab Saudi pada Februari 2026, dengan nilai mencapai Rp 150 miliar.

“Perdana ya, untuk perdana ini kira-kira 2.280 ton ya, nanti lanjut akan Malaysia dan lain-lain, tapi ini perdana ke Arab Saudi 2.280 ton. Tanggal 28 ini kira-kira sudah akan diberangkatkan,” ujar Zulhas di Jakarta, Senin (23/02).

Namun Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, melihat ada anomali dari rangkaian keputusan pemerintah soal beras itu.

Di satu sisi pemerintah menyebut telah swasembada beras dan bahkan akan ekspor, tapi di sisi lain memutuskan untuk impor dari AS.

“Kalau selama ini pemerintah berupaya sekuat tenaga tidak impor demi glorifikasi ketahanan pangan, dan sekarang keran impor dibuka, lalu apa maknanya swasembada bagi pemerintah?” kata Said.

Kemudian dari anomali itu, Said mempertanyakan apa yang ingin dicapai dan siapa yang menjadi subjek utama dalam kesepakatan itu: apakah kepentingan AS atau para petani di Indonesia.

“Apakah hanya sekedar menjaga kesenangan dan keseimbangan dengan Amerika atau ada keinginan enggak sih memperbaiki kehidupan petani yang selama cenderung stagnan,” ujarnya.

Said mengutip UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan terwujudnya kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan nasional dengan mengutamakan produksi dalam negeri serta kesejahteraan petani.

Kemudian satu hal lain yang menurut Said “aneh cara berpikirnya” adalah impor beras itu terjadi di tengah mega proyek lumbung pangan dan energi (food estate), yang diproyeksi akan membabat jutaan hektare hutan dan gambut.

“Ini kan jadi anomali. Kenapa kita perlu investasi sebesar itu untuk membuka hutan, bahkan area gambut, kalau kita juga masih memberi ruang impor. Ini jadi aneh cara berpikirnya, lalu apa maknanya buka food estate dan segala macamnya?” ujar Said.