Dewan Perdamaian: Indonesia gabung organisasi bentukan Trump – ‘Kita berisiko jadi antek asing, kalau tak punya agenda jelas’

Seperti diketahui, Dewan Perdamaian ini dibentuk oleh Trump. Pengurus intinya ditunjuk Gedung Putih. Tidak ada keterlibatan pihak Palestina di dalamnya, sehingga langkah yang dijalankan sangat mungkin “bias” terhadap Israel, kata Agung.

“Makanya kemudian Indonesia sebenarnya punya peran besar ketika memang bergabung dalam Board of Peace ini adalah dorong kesertaan Palestina di dalamnya,” katanya.

Agung menilai ini memungkinkan, karena negara anggota lain seperti Turki, Mesir, Yordania dan Qatar dapat menjadi “teman bermain yang mesra buat Indonesia”. Mereka dapat diajak bekerja sama karena memiliki kepentingan penyelesaian konflik di Gaza serta memperkuat posisi tawar.

“Ini aktor-aktor yang kemudian harus menjadi suara bagi Palestina. Mendorong dan memberikan ruang buat berkomunikasi dengan aktor di lapangan, baik Hamas maupun Fatah, maupun Otoritas Palestina,” kata Agung.

Selain itu, menurutnya, Trump bukan sosok yang terlalu kaku, tapi bisa sangat membuka ruang untuk proses negosisasi.

Agung bilang, tanpa adanya agenda yang jelas, hanya akan membuat Indonesia berisiko terseret agenda Trump, kehilangan legitimasi domestik, serta mereduksi posisi moral pro-Palestina.

“Jadi antek-antek asing kalau ini enggak terlihat punya agenda setting kan,” katanya.

Keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian tak melanggar prinsip bebas aktif, menurut Agung. Sebab, ini bukan blok aliansi militer, keanggotannya belum tentu permanen, dan masih bersifat eksperimental dalam penyelesaian konflik antarnegara.

“Walaupun laboratoriumnya… Sayangnya, adalah Palestina,” kata Agung.

Juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang juga mengatakan keikutsertaan Indonesia “sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif”.

Keterlibatan Indonesia, kata dia, merupakan “langkah strategis dan konstruktif untuk memperkuat upaya internasional mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, serta perluasan akses bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza”.

Yvonne menambahkan, Dewan Perdamaian akan dilaksanakan sebagai bagian dari kerja sama multilateral untuk mendukung perdamaian, dan keamanan di Gaza.

“Melalui BoP (Board of Peace), Indonesia juga memiliki ruang untuk memastikan agar setiap langkah yang ditempuh tetap berada dalam koridor mandat yang jelas, mengutamakan tujuan kemanusiaan, serta memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan seluruh personel Indonesia yang terlibat,” kata Yvonne seperti dikutip Kumparan, Rabu (21/01).

Dengan Dewan Perdamaian, dia bilang, Indonesia akan punya ruang memastikan setiap langkah yang akan dijalankan.

“Mengutamakan tujuan kemanusiaan, serta memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan seluruh personel Indonesia yang terlibat,” jelasnya.

Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian juga mendapat respons dari Anggota DPR Komisi bidang Luar Negeri, TB Hasanuddin.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut memiliki sisi positif, namun juga menyimpan sejumlah risiko strategis.

Hal positif itu adalah terbuka peluang memengaruhi arah kebijakan perdamaian Gaza “dari dalam”.

“Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus suara moral dunia Islam, Indonesia dapat menghadirkan dimensi kemanusiaan yang kuat serta menjadi jembatan antara kepentingan Barat dan aspirasi negara-negara Muslim,” katanya dalam keterangan tertulis.

Keanggotaan Indonesia memberikan ruang partisipasi langsung dalam menentukan arah rekonstruksi Gaza agar bantuan internasional dapat disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran, katanya.

Posisi ini menurutnya akan menjadi posisi tawar Indonesia agar bisa mendorong AS lebih konsisten memperjuangkan solusi dua negara (two-state solution), yang selama ini menjadi sikap resmi diplomasi Indonesia.

Ia melanjutkan, empat hal krusial lainnya yang perlu diantisipasi pemerintah di antaranya:

“Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina–Israel,” kata TB Hasanuddin.

Puluhan pemimpin dunia telah menerima surat undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump, menurut sejumlah laporan. Selain Indonesia, undangan itu diterima oleh:

Beberapa negara yang masih mempertimbangkan adalah Rusia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, dan Vatikan.

Mereka yang secara terbuka telah setuju bergabung, termasuk:

Dan, seperti dikutip dari pernyataan bersama di akun X Kemenlu Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab akan bergabung.

Bahrain, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Hungaria, Maroko, dan Vietnam telah mendaftar.

Perdana Menteri Kanada, Mark Carney ikut serta, tetapi tidak akan membayar untuk menjadi anggota.

Namun, Perdana Menteri Slovenia, Robert Golob, menolak undangan tersebut karena badan itu “secara berbahaya mengganggu tatanan internasional yang lebih luas”.

Piagam Dewan Perdamaian akan mulai berlaku setelah tiga negara secara resmi setuju terikat di dalamnya.

Seorang pejabat AS berkata pada CBS News, tak ada persyaratan bergabung. Akan tetapi, bagi mereka yang ingin menjadi anggota permanen wajib membayar biaya US$1 miliar (sekitar Rp16,9 triliun) atau hanya berhak memperoleh keanggotaan selama tiga tahun.

Iuran anggota itu disebut akan digunakan mendanai rekonstruksi Gaza, menurut para pejabat.

Namun, dewan ini rupanya akan diperluas untuk menangani konflik lain, menurut salinan surat dan draf piagam yang dilihat kantor berita Reuters. Bahkan, dewan ini akan dipimpin Trump seumur hidup, meski ia tidak lagi menjadi Presiden AS.

Dalam suratnya, Trump mengungkapkan dewan tersebut akan “mengambil pendekatan baru yang berani dalam menyelesaikan konflik global”.

Hal ini kemudian dinilai berpotensi mengancam posisi dan fungsi Dewan Keamanan PBB, yang saat ini bertanggung jawab atas perdamaian, pemeliharaan perdamaian, dan sanksi internasional.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan, piagam tersebut dibuka dengan menekankan kebutuhan adanya “badan perdamaian internasional yang lebih lincah dan efektif”.

Lanjutannya, tertulis perdamaian yang berkelanjutan memerlukan “keberanian untuk meninggalkan… lembaga-lembaga yang terlalu sering gagal”.

Dalam pernyataannya tentang Dewan Perdamaian, Gedung Putih mengatakan: “Tonggak sejarah ini sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.”

Namun, sumber yang dekat dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron berkata kepada kantor berita AFP, piagam tersebut “melampaui kerangka kerja Gaza”.

Sumber itu pun menambahkan: “Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, terutama terkait penghormatan terhadap prinsip dan struktur PBB, yang dalam keadaan apa pun tidak boleh dipertanyakan.”

Sementara itu, Khaled Elgindy dari Quincy Institute for Responsible Statecraft menyampaikan kepada Reuters:

“Rasanya pemerintahan mereka (pemerintahan Trump) ingin memperluas jangkauan Dewan Perdamaian dan bahkan berencana mengganti sistem PBB saat ini,” kata Elgindy.

“Jadi, jelas bahwa Gaza mungkin menjadi awal, bukan akhir dari Dewan tersebut menurut pemerintahan Trump,” ujarnya.

Sejauh ini, tindakan pemerintahan Trump terkait PBB adalah telah memotong dana AS untuk PBB.

AS juga berulang kali mengeluarkan veto yang menghalangi Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan agar mengakhiri genosida di Gaza.

Teranyar, pada 7 Januari 2026, Trump menandatangani memo, menarik AS dari 31 entitas PBB yang “beroperasi bertentangan dengan kepentingan nasional AS”.

Ini termasuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Dana Demokrasi PBB.

Di dalam susunan Dewan Perdamaian, terdapat dua dewan eksekutif, yakni:

Gedung Putih menyatakan mereka yang terpilih untuk duduk di dewan-dewan ini akan bekerja memastikan “pemerintahan yang efektif dan penyediaan layanan terbaik yang mendukung perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bagi rakyat Gaza”.

Trump akan memimpin Dewan Eksekutif Pendiri yang beranggotakan tujuh orang, yang akan mengarahkan Gaza melalui fase rekonstruksi berikutnya, menurut Gedung Putih. Anggota lainnya termasuk:

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, juga menjadi anggota dewan ini. Masuknya Blair cukup kontroversial karena pada 2003 ia membawa Inggris terlibat dalam Perang Irak berdasarkan klaim Irak memiliki senjata pemusnah massal, yang kemudian terbukti palsu.

Setiap anggota akan memiliki portofolio masing-masing yang “penting bagi stabilisasi Gaza”, kata Gedung Putih.

Hingga kini, tidak terpantau ada warga Palestina berada di kedua dewan eksekutif tersebut.

Sementara itu, ada satu warga Israel dilibatkan di Dewan Eksekutif Gaza, yaitu miliarder properti Yakir Gabay, yang lahir di Israel tetapi kini berdomisili di Siprus.

Anggota lain dalam dewan ini dikabarkan juga mencakup politisi senior dari negara-negara seperti Qatar dan Turki yang telah mengkritik cara Israel menjalankan genosida di Jalur Gaza.

Palestina mengharapkan “perwakilan yang jauh lebih luas,” kata politisi Mustafa Barghouti kepada program Weekend BBC News World Service.

“Sepertinya ini hanya dewan Amerika, dengan beberapa unsur internasional,” katanya.

Fakta bahwa peran kelompok administratif Palestina yang disetujui selama perundingan damai di Kairo dinilai “tidak jelas” dan ini berpotensi akan “menyulitkan,” kata Barghouti.

Dia juga meragukan kesediaan Israel membuka perbatasan Rafah untuk memfasilitasi rekonstruksi Gaza.

Sementara itu, Israel menyebut mereka tidak dilibatkan dalam pembicaraan tentang komposisi dewan eksekutif.

Hal ini “tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya,” begitu keterangan dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, menyebut pengumuman tersebut sebagai “kegagalan diplomatik bagi Israel”.

Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, menulis di X: “Sektor Gaza tidak membutuhkan ‘komite administratif’ untuk mengawasi ‘rekonstruksinya’ karena yang dibutuhkan adalah membersihkannya dari teroris Hamas.”

Fase pertama rencana perdamaian: Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata, pertukaran sandera Israel yang masih hidup dan yang telah meninggal di Gaza dengan tahanan Palestina di penjara-penjara Israel, penarikan sebagian pasukan Israel, dan peningkatan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah Israel bersikeras, mereka hanya dapat melanjutkan ke fase kedua setelah Hamas menyerahkan jenazah sandera terakhir yang tewas.

Lainnya, Hamas menolak menyerahkan senjatanya tanpa pembentukan negara Palestina merdeka, dan Israel belum berkomitmen untuk sepenuhnya menarik diri dari Gaza.

Gencatan senjata yang saat ini berlangsung juga rapuh. Lebih dari 460 warga Palestina tewas dalam serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan, menurut kementerian kesehatan di Gaza, sementara militer Israel mengatakan tiga tentaranya tewas dalam serangan Palestina selama periode yang sama.

Saat ini sekitar 80% bangunan di Gaza telah hancur atau rusak dan menghasilkan 60 juta ton puing-puing, menurut perkiraan PBB. Keluarga yang terpaksa mengungsi juga menghadapi cuaca dingin, tempat tinggal yang terbatas, dan kekurangan makanan.

Kelompok bantuan mengatakan ada perbaikan, tapi Israel terus memberlakukan pembatasan terhadap pekerjaan mereka.

Karena itu, pertanyaannya apakah Dewan Perdamaian Trump sungguh berniat mendorong perubahan dan mengambil langkah-langkah konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan secara cepat? Hal ini masih harus dilihat ke depannya.