MBG: Polri pegang lebih dari 1.000 SPPG, mengapa dikritik?

Peluang penyelewengan terhadap pelaksanaan anggaran di SPPG Polri disebut Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha, berakar dari minimnya transparansi di dalamnya.

Egi menilai pemerintah tidak “memberikan informasi berapa banyak pajak warga yang digunakan untuk mendanai operasional SPPG Polri.”

Atau, sambung Egi, lewat instansi mana “anggaran tersebut dikeluarkan.”

Tanpa adanya transparansi, Egi menekankan, “maka celah penyelewengan menjadi terbuka.”

Persoalan semakin pelik saat, andaikata, muncul masalah yang menyeret SPPG Polri. Dalam konteks keracunan, misalnya, sejauh mana kepolisian bakal bertindak jika kasus serta perkaranya ditemukan di SPPG milik Polri, jelas Egi.

“Dan penegakan hukumnya dapat berjalan tumpul, lalu korban tidak mendapatkan keadilan,” ujar Egi kala dihubungi BBC News Indonesia, Senin (16/2).

Egi menambahkan bahwa kepolisian tidak mempunyai urgensi dalam membuka SPPG. Tugas utama Polri, Egi bilang, yakni “penegakan hukum serta keamanan atau ketertiban.”

Bukan, sambung Egi, “untuk melaksanakan proyek MBG.”

Partisipasi Polri dalam MBG, terutama hubungannya dengan pembentukan SPPG, dipandang Saleh sebagai “persoalan serius tata kelola kebijakan pemerintah.”

Dengan kepolisian memikul peran eksekutor, Saleh memandang pemantauan atau pengawasan terhadap mereka kian lemah.

“Kalau ada fraud atau keracunan, yang mengusut mereka sendiri. Padahal seharusnya fungsi mereka adalah penegakan hukum. Pertanyaannya: apakah bisa tegas ketika yang disorot juga berkaitan dengan mereka?” tanya Saleh.

“Jadi seperti jeruk makan jeruk.”

Kritik atas keterlibatan SPPG Polri hadir di tengah tekanan tajam perihal MBG itu sendiri yang dianggap, satu di antaranya, sarat konflik kepentingan.

Riset CELIOS menunjukkan sekitar 79% responden menyadari adanya konflik kepentingan dalam penunjukan langsung vendor untuk menjalankan MBG.

Dari total 102 yayasan yang diteliti ICW, keterhubungan itu merentang dari partai politik, pebisnis, birokrasi pemerintahan, relawan pilpres, militer, bahkan individu yang pernah tersangkut kasus korupsi.

Saleh, dengan bersandar pada riset-riset yang dibikin CELIOS, mengungkapkan bahwa semestinya program sebesar MBG tidak diterapkan secara sentralistik, top down, melainkan diturunkan langsung kepada subjek yang berkepentingan: sekolah-sekolah.

“Jadi, biarkan sekolah yang mengelola, biarkan skemanya seperti itu, dengan kemitraan bersama kantin-kantin sekolah atau masyarakat,” kata Saleh.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menyatakan kepada BBC News Indonesia, Senin (16/2), bahwa pengelolaan SPPG ditempuh secara profesional.

Untuk pengawasan anggaran, contohnya, Sony memastikan Badan Gizi Nasional akan mengawasinya secara ketat lewat virtual account masing-masing yayasan yang di dalamnya dapat dicek riwayat transaksi, keluar atau masuk.

Di lain sisi, Sony juga menegaskan “tidak ada konflik kepentingan antara program MBG dengan tugas Polri.”

Pada dasarnya, kata dia, kontribusi Polri di MBG merupakan wujud komitmen antarlembaga pemerintah untuk menyukseskan program prioritas.

Menurut Sony, program MBG, sejauh ini, cenderung lebih menguntungkan masyarakat, sebagaimana yang sering dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam konteks ekonomi, MBG dinilai menggerakkan sirkulasi komoditas lokal—beras, ikan, sayur, atau buah-buahan. Alasannya, bahan-bahan makanan ini “berasal dari peternak, petani, serta kebun warga” yang ditampung melalui “koperasi, UMKM, hingga pemasok lain yang asalnya dari masyarakat,” demikian Sony menjelaskan.

Hingga sekarang, Sony mengklaim, “sudah ada 1,2 juta rakyat bekerja di SPPG” dengan “penghasilan minimal Rp100.000 per hari.”

“Ada 23.000 SPPG yang dibangun oleh rata-rata 10 sampai 20 orang buruh sebagai tenaga kerja. Mereka adalah rakyat. Mereka mendapatkan penghasilan,” tandas Sony.

“Dan ada 83.000 lebih supplier (pemasok) yang menambah tenaga kerjanya, (dan itu) dari rakyat.”

Sementara itu, Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, meyakinkan betapa SPPG Polri tidak dibikin untuk mengeruk keuntungan. Fungsi utama SPPG Polri, kata dia, adalah untuk mendukung program pemerintah dan menciptakan manfaat bagi penerima MBG.

“Upaya Polri mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan SPPG yaitu dengan tidak profit oriented,” ujar Isir.

Pengerahan Polri dalam membuat SPPG di MBG dapat dibaca sebagai “strategi sekuritisasi” yang sedang diambil pemerintah, merujuk pernyataan pengamat reformasi keamanan, Julius Ibrani.

Julius menyebutkan bahwa “sekuritisasi” ini, secara prinsip, ialah menempatkan sektor keamanan, seperti TNI dan Polri, guna memastikan program-program utama pemerintah berjalan mulus tanpa hambatan.

Gejala “sekuritisasi” sudah muncul sekurang-kurangnya sejak era Joko Widodo, terutama saat polisi atau tentara dilibatkan untuk ‘mengamankan’ Proyek Strategis Nasional (PSN), kata Julius.

Pemandangan serupa dijumpai saat Prabowo menggantikan Jokowi.

Alasan mengapa Polri digerakkan dalam mobilisasi SPPG ialah karena “presiden tahu Polri memiliki satu struktur yang sungguh besar,” ucap Julius.

“Dengan lebih 400.000 personel sampai ke level yang paling rendah, yang menyerupai struktur negara. Artinya, kekuatan struktur dan juga kekuatan sosial Polri itu sangat besar,” terang Julius kepada BBC News Indonesia, Senin (16/02).

Konsekuensi pengerahan Polri untuk mendukung MBG, menurut Julius, adalah reformasi kepolisian yang akhirnya akan berjalan di tempat.

Analisis ini tak lepas dari posisi Polri yang dimanfaatkan presiden untuk tujuan di luar daripada tugas dan fungsi utama mereka. Alhasil, perbaikan atas kritik yang menyasar kinerja kepolisian tak bakal tuntas, Julius berpendapat.

Mekanisme “sekuritisasi” bakal berdampak di lapangan apabila terjadi kegagalan berupa keracunan hingga korupsi yang, sepengamatan Julius, “tidak akan diusut oleh aparat penegak hukum manapun.”

“Karena sesama aparat penegak hukum, terlebih lagi ini program prioritas,” tegas Julius.

Setahun berlangsungnya MBG, imbuh Julius, sejumlah masalah ditemukan, dan, sayangnya, tidak pernah diselesaikan secara serius lantaran terus berulang.

Julius menyodorkan kasus ribuan anak penerima MBG yang keracunan atau spesifikasi menu yang jauh dari bayangan.

“Itu sudah masuk dalam kategori pidana, untuk yang keracunan, dan tindak pidana korupsi, untuk yang menu di bawah kualitas,” paparnya.

Julius melihat saat publik memunculkan diskursus mengenai reformasi Polri, bahwa kepolisian mesti diperbaiki lantaran sederet pelanggaran, yang terjadi justru sebaliknya.

“Kita dihadapkan pada situasi di mana Polri dilibatkan, digerakkan, dalam pembentukan SPPG,” ujarnya.