Himbara: Direksi bank-bank milik negara bakal diganti, apa tujuan Prabowo?

Wacana pergantian kursi direksi BUMN muncul di tengah rangkaian aksi mundur para pejabat Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akibat IHSG yang ambruk.

IHSG mulai ambruk sejak perdagangan Rabu lalu, merespons pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) atas penilaian free float saham-saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Indexes.

Dalam pengumuman itu, MSCI menyoroti masih adanya kekhawatiran investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham di Indonesia, meski terdapat perbaikan minor pada data free float dari BEI.

Bhima melihat terdapat beberapa alasan. Pertama adalah tak berjalannya kebijakan ekonomi Prabowo. Contohnya adalah penyaluran dana segar Rp200 triliun bank di Himbara pada September 2025.

“Penyaluran itu dianggap gagal menjadi kredit produktif. Keputusan Purbaya itu sepertinya justru digunakan untuk modal perusahan besar, untuk refinancing, dibandingkan mengalir ke UMKM,” kata Bhima.

“Upaya pemerintah menggunakan Sisa Anggara Lebih (SAL) untuk menyuntik likuditas, membangkitkan UMKM, memperoleh suku bunga murah tak sesuai harapan,” ujarnya.

Kedua, kata Bhima, adalah memperkuat pendanaan untuk proyek-proyke strategis Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih, hingga food estate.

“Dengan mengontrol bank Himbara maka aliran kredit ke proyek-proyek itu lebih mudah, yang berpotensi minim pertimbangan kualitas kredit dan kehati-hatian. Apalagi OJK-nya kini sedang tertekan. Ini formulasi cukup mematikan bagi sektor keuangan,” kata Bhima.

Ekonom Bright Institute, Yanuar Rizky, melihat Prabowo sedang membangun sistem ekonomi komando. Tujuannya untuk mengatasi kondisi geoekonomi dunia, yaitu perang ekonomi antara Amerika Serikat dan China.

Sistem ini, katanya, meniru rangkaian kebijakan di bawah Orde Baru pada tahun 1980-an, yang disebut kampung kepung kota. Artinya, perekonomian berangkat dari desa menuju perkotaan.

Dalam menjalankannya, kata Yanuar, pemerintahan Orde Baru mengeluarkan program transmigrasi, posyandu, dan ekonomi kerakyatan lainnya. Alatnya salah satunya adalah lewat ABRI masuk desa (AMD).

“Apa yang dilakukan presiden sekarang kan sama percis. Dia membuat kebijakan kampung kepung kotanya lewat Koperasi Merah Putih, MBG, dan lainnya,” ujar Yanuar.

Berangkat dari pola pendekatan ekonomi komando seperti Orde Baru itu, kata Yanuar, Prabowo nampak ingin menguasai lapisan kebijakan ekonomi.

“Orang yang duduk di bank Himbara itu akan dikomando untuk memberikan kredit ke sektor-sektor yang dianggap menjadi agenda prioritas pemerintah. Jadi di situ kan jelas sekali tujuannya adalah dia enggak mau banyak perdebatan, pokoknya kredit harus dihadirkan ke situ.”

Namun, yang berbeda, pada 1980-an, Orde Baru membiayai program-programnya menggunakan surplus APBN, yang diperoleh dari meningkatnya harga minya dunia.

“Sedangkan kondisi sekarang, lebih mirip kayak Meksiko tahun 1978. Terjadi peningkatan utang di saat pendapatan negara turun, akibatnya Meksiko gagal bayar utang,” katanya.

Namun, pengamat perbankan Paul Sutaryono melihat pergantian direksi itu sebagai upaya keras pemerintah untuk melakukan bersih-bersih.

“Tetapi ini lah kesempatan bagi pemerintah untuk sekalian bersih-bersih bank Himbara untuk menyusul perubahan di OJK dan BEI. Semoga upaya bersih-bersih itu dapat berjalan baik dan lancar,” kata Paul.

Paul bilang, pada Desember 2025 lalu, lima bank Himbara telah melaksanakan RUPS yang antara lain dengan agenda pergantian atau perubahan direksi.

Namun, katanya, hal yang paling mendesak dan penting adalah melakukan transformasi di BEI, mengingat tenggat waktu perbaikan MSCI ke tata kelola perusahaan pasar modal sampai dengan Mei 2026.

“Itu waktu yang pendek sehingga perbaikan total pasar modal harus dilakukan segera. Pasar modal perlu direformasi. Jangan lupa bahwa pasar modal itu wajah kondisi keuangan Indonesia bukan hanya di mata investor regional tetapi juga internasional bahkan global.”

“Setelah itu, saatnya pemerintah bersih-bersih di bank Himbara,” ujar Paul.

Bhima dan Yanuar sepakat, intervensi yang dapat mempermudah aliran dana ke program Prabowo itu berpotensi menimbulkan potensi besar kredit macet, dan lebih besar lagi pergejolakan ekonomi Indonesia.

“Ini menciptakan pemaksaan bank-bank menyalurkan ke program-program tertentu dan berisiko tinggi terhadap kredit macet,” kata Bhima.

“Implikasinya kalau sampai kredit macet atau salah memberikan kredit, pastinya akan ada distrust dari para investor, skandal besar gagal bayar perbankan, dan menjatuhkan perekonomian,” ujarnya.

Yanuar kembali merujuk kebijakan Orba tahun 1980-an, yang dikenal dengan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Isinya adalah deregulasi perbankan liberal untuk memacu ekonomi, penyaluran kredit dan menghimpun dana masyarakat.

“Kebijakan itu kemudian menghasilkan krisis moneter 1998. Kenapa? Karena membuat perbankan keluar dari prinsip kehati-hatian. Percis seperti yang sekarang diinginkan. Pokoknya pemerintah mau apa, dikasih kreditnya, tanpa ada perdebatan,” ujarnya.

“Agar tak ada perdebatan maka segala lini kebijakan ekonomi harus dikuasai,” tambah Yanuar.

Padahal, kata Yanuar, kebijakan ekspansi fiskal negara membiayai pembangunan akan efisien jika institusionalnya bersih, untuk mencegah kebocoran anggaran.

Dan, itu belum terjadi kata Yanuar.

Dia bilang angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia sekarang 6,3 – 6,4, yang menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih belum efisien.

“Negara ini jangan mengulang lagi ke lubang yang sama. Kalau terus enggak hati-hati, yang akan terjadi kan sebetulnya, menurut saya, alih-alih ingin tumbuh, malah masuk ke petaka baru.”