Potensi bencana megathrust di Indonesia – Apakah Indonesia siap menghadapinya jika terjadi?

Di Indonesia, salah satu sistem megathrust utama berada di sepanjang sisi barat Sumatra hingga selatan Jawa dan Nusa Tenggara.

“Yang perlu dipahami masyarakat, megathrust bukan sesuatu yang baru muncul atau tiba-tiba terbentuk. Zona ini sudah ada selama jutaan tahun sebagai bagian dari sistem tektonik Indonesia,” kata Gayatri.

Gempa megathrust ini berisiko tinggi terjadi di Indonesia karena wilayahnya terletak di persimpangan tiga lempeng tektonik aktif dunia: lempeng pasifik, lempeng eurasia, dan lempeng indo-australia.

Adapun pemicu gempa megathust berasal dari dalam karena pergerakan lempeng tektonik. Proses utamanya berupa akumulasi tegangan tektonik dalam jangka panjang dan pelepasannya ketika bidang patahan tidak lagi mampu menahannya.

“Lempeng tektonik terus bergerak beberapa sentimeter setiap tahun. Pada zona subduksi, sebagian bidang kontak antarlempeng dapat terkunci akibat gesekan. Meskipun terkunci, pergerakan lempeng tetap berlangsung sehingga terjadi deformasi (perubahan permukaan bumi) dan tegangan,” kata Gayatri.

“Apabila tegangan yang terakumulasi sudah melampaui kekuatan gesekan pada bidang patahan, bagian yang terkunci tersebut dapat bergeser secara tiba-tiba. Pelepasan energi itulah yang menghasilkan gempa bumi. Jadi sebenarnya tidak diperlukan sebuah “pemicu” khusus dari luar.”

Peneliti Ahli Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa menambahkan megathrust berarti bidang naik yang sangat besar. Pergeseran bidangnya memiliki pola naik dan pusatnya di bawah laut.

“Kalau naik itu di atasnya kan ada air. Jadi, air itu akan bergerak. Nah, bergeraknya ke segala arah, jadi akan sampai ke pesisir. Itu yang kemudian bisa menyebabkan tsunami,” kata Nuraini.

Ia pun mengklasifikan ancaman dari megathrust menjadi ancaman primer seperti goncangan gempa permukaan dan surface rupture. Kemudian, ada ancaman sekunder seperti tsunami, longsor, likuifaksi, dan kebakaran.

“Kita bisa hidup berdampingan dengan fenomena megathrust, dan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Kita memang harus hidup bersama dengan megathrust, apalagi kita berada di negara kepulauan,” kata Nuraini.

Dosen teknik geologi UGM, Gayatri Indah Marliyani berkata megathrust sudah pernah terjadi di Jawa dalam 32 tahun terakhir. Pertama, peristiwa gempa besar disertai tsunami destruktif di Banyuwangi Selatan pada 1994. Kedua, gempa besar diikuti tsunami di Pangandaran pada 2006

Ia menambahkan, segmen-segmen megathrust di Indonesia terdapat di barat Sumatra, Selat Sunda, selatan Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara, dan sistem subduksi lainnya di Indonesia timur.

“Karena dimensinya luas, kita tidak dapat mengatakan bahwa ada satu “titik megathrust” tertentu yang sedang menunggu pecah. Beberapa segmen mendapatkan perhatian karena dalam catatan sejarah belum mengalami gempa besar dalam waktu relatif lama atau disebut seismic gap,” ujar Gayatri.

“Tapi seismic gap pun bukan jam hitung mundur. Ia membantu kita mengidentifikasi wilayah yang perlu mendapat perhatian lebih dalam kajian bahaya dan mitigasi.”

Untuk megathrust Sumatra–Jawa, Gayatri bilang bahwa wilayah yang paling perlu memperhatikan dampaknya adalah kawasan yang berhadapan langsung dengan zona subduksi, terutama pantai barat Sumatra serta pantai selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dampak di wilayah tersebut dapat berupa guncangan tanah yang kuat. Lalu, apabila terjadi deformasi vertikal dasar laut yang cukup besar, maka efeknya memicu tsunami. Namun, besar kecilnya dampak tidak hanya ditentukan oleh magnitudo gempa.

“Kerusakan di suatu kota akan sangat dipengaruhi oleh jaraknya terhadap sumber gempa, kedalaman dan arah propagasi rupture, kondisi geologi dan tanah setempat, kualitas bangunan, serta kepadatan penduduk dan kesiapsiagaan masyarakat,” jelas Gayatri.

“Pengalaman gempa juga menunjukkan bahwa pada kejadian yang sama, tingkat guncangan dan kerusakan dapat berbeda cukup besar antarwilayah.”

Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 memetakan ada 14 zona megathrust yang berpotensi berdampak terhadap Indonesia. Antara lain:

Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto. Ia menyampaikan bahwa seluruh segmen yang ada di zona megathrust berpotensi gempa besar.

Namun, ada beberapa zona seperti Mentawai-Siberut, Selat Sunda dan Sumba yang dipantau ketat.

“Contohnya ini segmen Mentawai-Siberut, itu yang berkali-kali kita sampaikan sudah lama tidak terjadi gempa. Segmen yang di Selat Sunda ini, sebenarnya masuk ke segmen Jawa bagian Barat ya, ini juga sudah lama tidak terjadi gempa-gempa magnitude besar,” kata Wijayanto.

Dari segmen zona Selat Sunda ini, potensinya bisa terdampak di Jakarta dan Jawa Barat.

“Gempa berpotensi dirasakan di Jakarta dengan intensitas V-VI MMI. Tsunami minor dengan status waspada, yaitu kurang dari 0,5 meter akan sampai di pesisir pantai utara Jakarta sekitar tiga jam setelah gempa. Tidak setinggi di Jawa Barat dan Banten. Ini sudah disampaikan juga ke Pemda setempat,” ujar Wijayanto.

Dari segmen zona Mentawai-Siberut, dampaknya mungkin menimpa Sumatra Barat, Sumatra Utara, dam Bengkulu.

Kendati demikian, ia meyakinkan semua zona tetap diperhatikan dan menjadi prioritas.

“BMKG memantau 24/7 aktivitas kegempaan di seluruh Indonesia. Baik itu yang bersumber dari megathrust maupun dari sesar aktif,” kata Wijayanto.

Berdasarkan catatan BMKG periode Agustus-September 2026, gempa berskala di atas M5,0 masih terus terjadi di Nusa Tenggara Timur, seperti di Ruteng, Labuan Bajo, dan Mbay-Nagekeo.

Selain itu, wilayah Sulawesi, Maluku, dan Jawa juga cukup sering mengalami gempa dengan skala serupa. Bahkan sepanjang dua pekan September ini, wilayah di Jawa bagian pesisir yaitu Cilacap, Jawa Tengah; Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; dan Bayah, Banten dilanda gempa berkekuatan sampai M5,9.

Pakar tektonika aktif, Gayatri Indah Marliyani berkata gempa-gempa yang terjadi berdekatan dalam waktu tidak otomatis berasal dari sistem tektonik yang sama.

Gempa besar Flores M7,7 pada 15 Agustus 2026, misalnya, bersumber dari Flores Back-Arc Thrust, yaitu sistem sesar naik di belakang busur kepulauan Nusa Tenggara. Jadi, sumbernya berbeda dengan megathrust di selatan Jawa.

Demikian pula dengan gempa yang terjadi dekat Kepulauan Seribu pada 12 September 2026, pemicunya adalah aktivitas intraslab —deformasi di dalam lempeng yang sudah menunjam, bukan rupture pada bidang megathrust yang dangkal.

“Indonesia memang sangat aktif secara tektonik. Dalam satu periode kita dapat mengalami gempa dari Flores Back-Arc Thrust, sesar kerak dangkal, megathrust, maupun gempa intraslab,” ujar Gayatri.

“Tapi gempa besar tidak otomatis berarti megathrust Indonesia akan segera bergerak. Interaksi antargempa memang dapat terjadi dalam kondisi tertentu, tetapi harus dibuktikan melalui analisis perubahan tegangan dan hubungan struktur tektoniknya, bukan hanya karena waktunya berdekatan.”

Deteksi gempa yang terlihat makin banyak ini, katanya, disebabkan jaringan monitoring yang kian baik sehingga gempa yang terdeteksi jauh lebih banyak dibanding beberapa dekade lalu.

“Karena itu meningkatnya perhatian masyarakat terhadap gempa tidak selalu berarti aktivitas tektonik Indonesia secara keseluruhan sedang mengalami peningkatan luar biasa. Untuk menyimpulkan adanya peningkatan aktivitas, perlu analisis statistik terhadap katalog gempa dalam periode yang cukup panjang dan untuk masing-masing sumber tektonik.”

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto Amri berkata Indonesia tidak siap menghadapi potensi bencana, termasuk megathrust. Hal ini dilihat dari alokasi anggaran kebencanaan yang ada saat ini.

Salah satunya, Avianto mengacu pada anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada 2026, anggaran BNPB ditetapkan sebesar Rp491 miliar. Alokasi ini turun 75% dibandingkan pada 2025 yang mencapai Rp2,01 triliun. Pada 2027, anggaran lembaga ini direncanakan sebesar Rp1 triliun.

Anggaran pada 2026 ini terbagi menjadi dua komponen yaitu sebesar Rp250 miliar untuk program ketahanan bencana dan sisanya untuk dukungan manajemen. Dibandingkan lima tahun terakhir, dana untuk ketahanan bencana pada 2026 ini merupakan yang terendah.

Selain itu, ada Dana Siap Pakai. Tahun ini, BNPB memperoleh Rp4,62 triliun. Belakangan, BNPB mengusulkan penambahan dana ini sebesar Rp5,67 triliun. Dana ini diperuntukkan untuk tanggap bencana atau saat kondisi darurat yang artinya digunakan saat bencana terjadi, bukan pencegahan dan mitigasi.

Sedangkan, kondisi Indonesia yang berada di daerah rawan bencana ini butuh pencegahan dan mitigasi yang tepat untuk menangkal jatuhnya banyak korban dan kerugian.

BNPB memperkirakan kerugian ekonomi akibat bencana yang harus ditanggung Indonesia berkisar Rp20 triliun hingga Rp50 triliun setiap tahun.

Sejumlah bencana besar, seperti tsunami Aceh pada 2004 mengakibatkan kerugian sebesar Rp51,4 triliun. Gempa Yogyakarta pada 2026 yang menewaskan lebih dari 6.000 warga menimbulkan kerugian sekitar Rp29,15 triliun.

Banjir bandang di Sumatra Utara dan Aceh pada 2025 diperkirakan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengakibatkan kerugian hingga Rp68,67 triliun.

Untuk itu, investasi pada pencegahan dan mitigasi kebencanaan seharusnya menjadi landasan berpikir para pejabat saat ini. Paparan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan perlunya kenaikan anggaran bencana usai Rapat Terbatas pada 7 September 2026 harus dieksekusi dengan tepat dan diharapkan bukan sekadar janji.

“Sebenarnya sudah ada berbagai studi, bahwa setiap investasi Rp1 untuk mitigasi bencana itu bisa menghemat Rp10. Kalau misalnya kita lihat bahwa kerugian bencana di Indonesia itu adalah Rp20 triliun sampai Rp50 triliun per tahun, maka minimal 10% atau sekitar Rp5 triliun dialokasikan untuk mitigasi,” ujar Avianto.

Dengan anggaran yang memadai, antisipasi dan mitigasinya bisa beragam. Dari antisipasi pada bangunan, edukasi, perawatan sistem peringatan dini, hingga inovasi pemantauan.

Peneliti Ahli Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa mengungkap pentingnya bangunan tahan gempa apabila berkaitan dengan megathrust. Ini tidak hanya sebatas pada rumah tinggal, tapi pemerintah punya tanggung jawab menjamin keselamatan masyarakat yang beraktivitas di ruang publik, seperti sekolah, pasar, perkantoran, hingga rumah sakit.

“Untuk yang berada di bawah pemerintah, retrofitting bangunan merupakan tanggung jawab pemerintah. Sebelum melakukan ini, cek dulu bangunannya sudah tahan gempa belum, ada tulangannya yang kuat atau tidak,” ujar Nuraini.

Retrofitting adalah proses memperkuat, memodifikasi, atau memasang komponen baru pada struktur bangunan yang sudah ada agar lebih aman, kuat, dan sesuai dengan standar tanpa perlu membongkarnya.

Berkaca pada bencana gempa yang sudah terjadi, seperti di Flores beberapa waktu lalu, Nuraini menemukan banyak sekolah dan rumah sakit yang mengalami kerusakan parah. Padahal menurut dia, rumah sakit harusnya menjadi yang paling kuat karena para korban bencana pasti dilarikan ke rumah sakit untuk memperoleh pertolongan.

“Sekolah juga begitu. Selain melindungi anak-anak yang ada di sana, negara seperti Jepang yang juga rawan bencana atau Taiwan itu menjadikan sekolah sebagai tempat yang aman untuk berlindung. Karena itu, harus diperkuat. Ini beberapa kali kejadian gempa di Indonesia, ratusan sekolah rusak,” kata Nuraini.

Dalam bangunan tersebut, barang-barang juga harus disusun tidak menutupi akses keluar dan menempel di tembok apabila memungkinkan untuk menghindari jatuh menimpa orang yang ada di dalamnya.

Selain antisipasi pada bangunan, hal lain yang tak kalah penting adalah edukasi kepada masyarakat. Edukasinya berupa karakterisitik wilayah dan jenis bencana, cara penyelamatan diri, hingga resiliensi pascabencana.

“Jadi, edukasi dan latihan terus menerus supaya nanti begitu kejadian gempa kita tahu harus bagaimana. Kalau misalkan belum pernah latihan agak sulit membayangkan nanti harus seperti apa. Jadi, simulasi itu sebisa mungkin dilakukan setiap tahun di berbagai tempat ya sekolah, kantor, juga rumah,” ujar Nuraini.

Apalagi bagi yang wilayah tempat tinggalnya yang rentan bencana, seperti di pesisir atau lereng gunung, maka penting untuk memahami dan menghafal jalur evakuasi.

Misal, mereka yang di pesisir harus terus diinformasikan mengenai potensi tsunami dan perhitungannya. Salah satunya adalah mencari tempat tinggi dalam waktu 20 menit.

“Anjurannya tempat tinggi sampai 20 meter, tapi kalau tidak ada atau sama sekali tak menemukan tempat tinggi, maka berlari sejauh-jauhnya melebihi satu kilometer dari pantai atau bantaran sungai,” kata Nuraini.

Bagi yang di lereng gunung dengan potensi longsor saat gempa, maka kenali gempa. Jika durasinya di atas 20 detik, gempanya pasti besar dan segera menyelamatkan diri dengan menjauhi lereng.

Selanjutnya, resiliensi atau kemampuan bangkit dan bertahan, serta mencari tempat aman sementara. Menurut dia, ini krusial untuk dilatih di tingkat daerah.

Ia memberi contoh warga di Lebak, Banten yang pernah menjadi korban tsunami telah memetakan jalur evakuasi untuk mencapai Jakarta dengan skenario jembatan dan jalan utama rusak.

“Mereka bekerjasama dengan asosiasi Offroad untuk susur jalur alternatif dan eksekusi jika terjadi bencana lagi. Pemerintah lokal dari desa sampai kabupaten ini perlu membangun rencana kontingensi masing-masing sehingga bisa bergerak saat kedaruratan terjadi,” kata Nuraini.

“Karena upaya terhadap antisipasi bencana itu semakin kuat sebenarnya di level nasional dalam bentuk dokumen kajian risiko hingga rencana penanggulangan bencana. Tapi, semakin turun ke unit terkecil dan semakin detil maka terlohat semakin tidak siap dengan potensi bencana.”

Salah satunya bisa dilihat dari program desa tangguh bencana yang bekerjasama dengan BNPB. Dari situ, hanya sedikit desa yang sudah siap.

“Saat ini, perhitungannya desa yang tsunami ready itu misalnya di Selatan Jawa saja di bagian pesisir, tidak sampai 15 desa padahal ada lebih dari 500-an desa.”

Sejumlah sistem peringatan dini saat ini sudah tersedia, tapi beberapa tidak lagi berfungsi optimal karena kendala perawatan. Di sisi lain, sistem peringatan dini juga bisa dikombinasikan dengan kearifan lokal melalui pengumuman di tingkat warga saat potensi bencana terdeteksi.

Saat ini, BMKG memiliki sensor gempa dan goncangan di darat. Bahkan tahun ini, BMKG tengah mengembangkan sistem peringatan dini gempa yang bisa mendeteksi sebelum goncangannya datang sehingga aksi penyelamatan dan evakuasi bisa lebih cepat. Ini sudah berjalan di Jepang.

Namun jika bicara mengenai megathrust, Nuraini berkata perlu sensor yang canggih untuk memantau pergerakan di laut. Sebab, zona megathrust itu panjangnya 200 kilometer dari pesisir sampai ke palung. Indonesia tidak memiliki sensor di sana.

National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) Jepang yang belum lama ini menjadi mitra riset BRIN dalam hal penanggulangan bencana telah memiliki sensor ini.

“Jadi, mereka punya jaringan sensor enggak hanya di darat, tapi di lautnya, di atas zona megathrustnya langsung. Sensor ini bisa menjadi sistem peringatan dini,” jelas Nuraini.

Megathrust, lanjut dia, memiliki gelombang primer dan sekunder. Misal, gelombang yang sampai di Jakarta itu merupakan sekunder sehingga ada jeda waktu sekitar 40 detik misalnya. Dengan peringatan dini ini, bisa digunakan untuk langkah penyelamatan diri dalam perode waktu kritis itu.

“Memang canggih dan mahal. Tapi investasinya ini perlu. Kalau ada political will mungkin sih sebenarnya mampu lah gitu kita untuk punya sensor di laut karena untuk megathrust ini selain penguatan struktur, juga perlu ada penguatan peringatan dininya,” jelas Nuraini.

Pakar geologi UGM, Gayatri Indah Marliyani pun menambahkan potensi bencana harus dihadapi dan segera diantispasi.

“Pada akhirnya, kita memang tidak dapat menghentikan gempa bumi. Tetapi gempa bumi tidak harus selalu berubah menjadi bencana besar apabila masyarakat memahami risikonya, bangunannya lebih aman, tata ruangnya baik, dan masyarakat tahu apa yang harus dilakukan.”