MBG: Gelombang penolakan MBG dari wali murid dan guru makin kuat setelah rentetan kasus keracunan

Beberapa narasumber meminta identitasnya dirahasiakan dengan alasan keamanan.

Dalam satu pekan terakhir, kasus dugaan keracunan MBG di sejumlah daerah telah memunculkan gambaran kemarahan wali murid. Mereka gelisah, pasrah, tapi juga tidak bisa tinggal diam.

Insiden itu memicu kemarahan wali murid. Mereka minta MBG dihentikan, atau diubah skemanya.

Inaq Raya yang mengantarkan yang mengantar anaknya hingga ranjang perawatan, meminta kejadian keracunan MBG tak berulang. Cukup anaknya yang terakhir menjadi korban.

“Kalau bisa dihentikan sudah MBG ini. Soalnya di rumah tetap juga saya kasih menu yang bergizi, bukannya baru ada MBG, baru dia (anak) makan ayam, kita orang-orang kampung itu tetap makan ayam,” katanya saat ditemui di Puskesmas tempat anaknya dirawat, Jumat (11/09).

Ia mengusulkan agar skema MBG diubah. Pemerintah cukup memberi uang tunai kepada orang tua murid untuk memproduksi bekal makanan dari rumah.

Wali murid lain yang cucunya keracunan, Mujiadi mengutarakan kecemasan keselamatan anggota keluarganya. Dia mendesak evaluasi menyeluruh pelaksanaan MBG.

“Sebagai wali murid, MBG ini perlu dievaluasi karena dari yang kita lihat dan di media sosial sudah banyak sekali korban dari MBG ini,” katanya.

Gelombang meminta MBG dihentikan juga disuarakan wali murid SMP Negeri 1 Gembong dan MTS Negeri 3 Gembong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Pada Rabu (09/09), sedikitnya 233 siswa dan 13 guru mengalami keracunan setelah diduga mengonsumsi MBG yang dibuat SPPG Gembong 1 Ngembes.

Nasir, wali murid siswa SMP Negeri 1 Gembong mengeklaim sudah banyak orang tua tidak setuju program MBG.

“Kalau bisa ya ditutuplah,” katanya saat mengetahui keracunan MBG di sekolah cucunya. “Orang tua itu, semua sebenarnya sudah keberatan.”

Saat insiden terjadi, Nasir mengatakan keluarga kebingungan mencari keberadaan cucunya dirawat karena kabar muntah-muntah. Kata dia, pihak keluarga sempat tidak memperoleh informasi memadai dari sekolah mengenai kondisi siswa.

Ia datang ke Puskesmas Gembong, ibunya ke sekolah.

“Kabarnya dibawa ke RS Suwondo,” ucap wali murid siswa kelas 7A tersebut.

Dirinya baru mengetahui kabar cucunya setelah keluarga mencari informasi sendiri.

“Kalau bisa ditutup. Apa diganti uang, apa diganti apa, saya enggak tahu, yang penting ditutup. Biar tidak meresahkan sama orang tua,” ujar Nasir jengkel.

Menurut Nasir, wali murid yang protes secara terang-terangan tidak banyak.

“Sebenarnya itu orang tua itu banyak yang menolak. Takut dalam mengutarakan pendapat ini ya enggak mau, enggak berani,” katanya.

Di RSUD RAA Soewondo Pati, Andira menemani anaknya dari SMP Negeri 1 Gembong yang keracunan.

Saat kejadian, ia mengaku sempat tidak tahu karena sedang bekerja. Kemudian mendapat kabar anaknya sudah di rumah sakit.

“Sudah termasuk telat ke sininya. Terus posisi anakku udah ditangani di sini, sudah dipasangin oksigen dan segalanya,” katanya saat ditemui pada Kamis (10/9). “Saya juga melihat sebagian anak diperkenankan pulang”.

Selama perawatan, ia sempat panik karena anaknya yang duduk di kelas 8 “badannya dingin dan tidak sadarkan diri”. Tapi setelah mendapat perawatan intensif kondisinya membaik dan memberi respons.

“Terus mulai kayak hangat gitu, dia ngeluarin air mata, dan ngomong berat gitu.”

Kini anaknya sudah dapat berkomunikasi dan tidak lagi menggunakan oksigen. Namun, masih mengeluhkan sakit perut dan mual.

Anak Andira sudah trauma dengan MBG. Ia mengaku tidak bisa memaksakan anaknya mengonsumsinya.

Andira tak secara langsung meminta program tersebut dihentikan. Namun, ia menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, terutama kualitas makanan dan proses distribusinya.

“Kalau aku sih gimana ya? Di situ kan banyak orang cari penghasilan, harusnya sama-sama enak gitu saja lah,” ungkapnya.

“Setidaknya layak untuk dikonsumsi anak, kita sebagai orang tua cuma bisa pasrah.”

Bagi orang tua seperti Nasir dan Andira, persoalan MBG kini bukan sekadar mendapat makanan gratis di sekolah. Mereka ingin kepastian makanan yang diberikan memenuhi standar keamanan pangan, proses distribusinya diawasi, dan ketika terjadi masalah, keluarga mendapatkan informasi serta penanganan yang jelas.

Poster itu kemudian ‘bersliweran’ di banyak lini masa media sosial dan mendapat tanggapan yang kebanyakan seragam: para orang tua bisa memenuhi gizi anaknya dari rumah, membawakan bekal makanan kepada anaknya ketika berangkat sekolah.

Dalam analisis Drone Emprit, narasi “bawa bekal” dipegang satu aktor.

Satu-satunya konten eksplisit “Siswa Ini Lolos Keracvnan MBG Karena Bawa Bekal dari Rumah” diposting millenialzkece (Bang Milenz).

Judulnya identik bertypo “Keracvnan” di TikTok (9,7 juta views, 529.100 likes) dan YouTube (332.173 views).

“Bukan gerakan — ini sindikasi konten satu kreator,” kata Ismail Fahmi dalam keterangan tertulisnya.

Namun, di dunia nyata lakon ini sudah dilakukan seorang ibu di Jakarta, Mayang.

Anaknya yang berusia tujuh tahun sempat mengalami sakit perut hebat, hingga muntah-muntah usai menyantap MBG.

“Saya belum tahu kalau itu mungkin keracunan (MBG), karena beberapa teman sekelas anak saya juga mengalami gejala serupa,” katanya.

Pihak sekolah pun tidak mengumumkan kepada para wali murid apa yang dialami beberapa anak di sekolah itu ada kaitannya dengan MBG.

“Pas lihat berita tentang keracunan MBG itu, saya baru tahu, mungkin anak saya keracunan MBG,” tambahnya.

Sejak itu, Mayang rutin membawakan anaknya bekal makanan, setidaknya tujuh bulan terakhir.

Tapi Mayang tidak benar-benar melarang anaknya menyantap MBG meski sudah dibekali makanan dari rumah.

Ia selalu mewanti-wanti: “kalau sudah bau aneh, jangan dimakan ya”.

“Biasanya anak saya hanya memakan buahnya saja, sisanya dibawa pulang, karena pihak sekolah mewajibkan siswanya mengembalikan ompreng dalam keadaan kosong,” tambah Mayang.

Setelah MBG dibawa pulang, makanan itu tidak disentuh.

“Karena sampai rumah sudah tidak layak makan, dan hampir setiap hari jadinya kami buang ke tempat sampah,” katanya.

Sebuah video yang diunggah guru di Wonogiri, Jawa Tengah, memperlihatkan satu di kelas.

Dia bilang: “Dengarkan Ibu Guru, untuk hari ini MBG-nya libur.”

“Hore, Alhamdulillah,” anak-anak di kelas langsung bersorak gembira,

Guru itu langsung bertanya “Kenapa kok malah pada senang?”

“Lebih enak makan di rumah.” jawab para siswa.

Video itu diunggah ulang banyak akun, sementara video aslinya sudah dihapus.

“Ketika kasus keracunan MBG banyak diberitakan, beberapa sekolah dan guru mulai berani membagikannya di media sosial, ada semacam resonansi dari guru-guru lain juga yang memiliki pengalaman serupa,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji.

Video yang menggambarkan situasi ini sangat langka. Tidak banyak sekolah dan guru terang-terangan keberatan dengan MBG, dan menunjukkannya di media sosial.

Analisis Drone Emprit menunjukkan hampir semua unggahan terkait kritik terhadap MBG dengan engagement tinggi di media sosial diunggah pihak ketiga, bukan pelapor asli.

“Sangat sedikit akun first-person guru/orang tua. Beberapa akun pencatat ber-follower 0 (kemungkinan anonim/baru),” tulis peneliti Drone Emprit, Ismail Fahmi.

Pihak ketiga yang banyak memberi suara tentang MBG berasal dari media, influencer/aktivis, dan akun agregator/meme.

“Dominasi pihak ketiga lebih masuk akal dijelaskan oleh takut intimidasi… Aduan asli tetap ada, hanya ‘dibungkus’ pihak lain,” katanya.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji mengamini analisis Drone Emprit ini.

Kata dia, kebanyakan guru membagikan cerita-cerita MBG di sekolahnya, melalui pihak ketiga yang anonim di media sosial. Ini menandakan guru tidak punya sarana yang tepat untuk mengadu soal MBG.

JPPI, kata dia, menerima hampir seratus aduan tentang MBG setiap bulannya. Ia mengeklaim jumlah aduan guru semakin meningkat, ketika banyak kasus keracunan MBG.

Artikel yang perlu Anda baca:

Laporannya mulai dari menu MBG yang tidak benar-benar bergizi, sampai masa kadaluarsa sekotak susu dalam MBG, foto-fotonya tersebar di media sosial.

Banyak guru yang bercerita, ada perjanjian antara pihak sekolah dan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang justru merugikan.

Misalnya, tanggung jawab terhadap ompreng yang jika hilang atau rusak, pihak sekolah harus menggantinya.

Lainnya soal guru yang menjadi terdepan mencicipi menu MBG.

“SPPG seolah memberikan tanggung jawab kepada guru untuk mencicipi menu MBG, kalau ada makanan yang tidak layak, segera ditarik, jangan disebarkan, tapi kalau layak ya silakan dimakan,” jelas Ubaid.

Padahal, kata dia, tanggung jawab guru di sekolah adalah mengajar, dan hak para siswa adalah mendapatkan pengajaran.

MBG, menurut Ubaid mengganggu hak dan kewajiban itu. “MBG itu merusak sistem pendidikan,” katanya.

Label kedaluarsa di tutup ompreng MBG, seringkali tertulis harus dimakan pada jam tertentu, yang masih masuk jam belajar.

Ubaid bertutur, “Itu sangat teknis, sifatnya hanya di hilir, padahal masalah utamanya bukan soal itu, rantai pasok pangannya yang tidak aman, tata kelolanya yang harus berubah.”

Dalih mencoreng nama baik sekolah menjadi doktrin untuk mengendalikan suara guru.

“Menjaga citra baik sekolah di mata pemerintah daerah dan BGN, bagai menormalisasi letupan-letupan kasus keracunan MBG, makanan-makanan yang sesungguhnya tidak bergizi, padahal itu tidak normal,” kata Ubaid.

Di sisi lain, guru hanya bisa menyaksikan makanan dengan anggaran besar berakhir di tempat sampah, sambil merenungi gaji mereka.

“Tidak ada skema BGN (Badan Gizi Nasional) yang dapat melindungi guru, yang ada BGN melindungi SPPG,” tambahnya.

Meski demikian, pada Januari lalu, Badan Gizi Nasional sempat bilang kalau tidak boleh ada pemaksaan sekolah mana pun untuk menerima program MBG.

Sejauh ini, tidak ada SPPG yang dipolisikan karena kasus keracunan MBG.

Tapi gelombang unjuk rasa terus mengemuka, termasuk di depan kantor BGN di Jakarta.

Terakhir, koalisi masyarakat sipil menggandeng para pemuka agama. Mereka berdoa agar MBG tidak meracuni anak-anak.

Seorang pemuka agama yang hadir berucap “Suara korban keracunan MBG seharusnya menjadi kompas etik bagi semua dan bagi para pembuat kebijakan.”

Namun, saat doa berlangsung itu, kasus dugaan MBG yang meracuni anak-anak terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (11/09).

Badan Gizi Nasional kini sedang melakukan validasi 27.022 dapur MBG. Sebanyak 13.761 di antaranya dinilai memenuhi ketentuan untuk melanjutkan dan menyempurnakan pelaksanaan MBG.

Sebelumnya, Kepala BGN, Sudaryono lewat video yang dia bagikan di Instagram, mengumumkan telah menghapus sebanyak 1.653 sekolah dari daftar penerima MBG.

Sekolah-sekolah itu dinilai sudah memiliki kemampuan finansial.

“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan layanan MBG di sekolahnya, artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” tambah Sudaryono.

Jurnalis di Pati, Jawa Tengah, Kamal berkontribusi dalam artikel ini.