9/11: 25 tahun setelah 9/11, apa yang berubah dalam dunia intelijen dan keamanan?

“Perang Irak (2003) didasarkan pada intelijen yang sangat cacat,” kata Jenderal Sir Richard Shirreff, yang bertugas di Irak sebagai komandan divisi.

“Apakah kita telah belajar dari hal itu? Tidak. Saya rasa kita tidak cukup baik dalam mengambil pelajaran. Sebagai seorang komandan, sangat jelas bagi saya bahwa kita sedang menuju kegagalan strategis.”

Usai invasi Irak, penyelidikan resmi dibuka dengan puncak pada Butler Review.

Laporan tersebut menyimpulkan, tuduhan program senjata pemusnah massal Irak oleh intelijen UK “sangat cacat dan terlalu bergantung pada sumber-sumber yang belum terverifikasi”.

Dinas Keamanan UK, MI5, juga pernah mengalami kegagalan di tengah berbagai keberhasilannya menggagalkan rencana serangan teror.

“Setelah 9/11,” kata Lord Jonathan Evans, yang memimpin MI5 pada periode 2007 hingga 2013, “penilaian saat itu adalah bahwa ancaman keamanan yang paling mendesak bagi UK, jauh melampaui yang lain, berasal dari terorisme al-Qaeda serta individu dan kelompok yang terkait dengannya.”

Namun, dengan basis data yang saat itu berisi lebih dari 20.000 subjek yang menjadi perhatian (Subjects of Interest), dan banyaknya penyelidikan yang berlangsung secara bersamaan, MI5 menghadapi tantangan harian. Mereka, hingga kini, sulit menentukan petunjuk mana yang harus diprioritaskan.

Dalam sejumlah kasus, mereka tidak selalu mengambil keputusan yang tepat.

Pada 2005, MI5 gagal mencegah serangan bom bunuh diri 7 Juli di London yang menewaskan 52 orang.

Dinas keamanan UK itu sebenarnya telah mengenal Mohammed Sidique Khan, yang kemudian diketahui sebagai otak serangan tersebut. Namun, mereka tidak mengetahui rencana yang sedang ia susun dan akan segera dilaksanakan.

Pengeboman Manchester Arena pada 2017 menjadi contoh kegagalan lain.

Kini, ancaman terorisme memang belum hilang. Namun, menurut Lord Jonathan Evans, lanskap ancamannya telah berubah.

“Terorisme yang dilakukan aktor non-negara masih menjadi ancaman serius, tetapi ancaman yang berasal dari negara kini semakin mengkhawatirkan dan setidaknya sama seriusnya bagi keamanan nasional seperti terorisme non-negara,” ujarnya.

Menurut Evans, ancaman tersebut datang dalam berbagai bentuk dari Rusia, Iran beserta kelompok-kelompok proksinya, serta China.

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dengan Israel dalam menyerang Iran tahun ini juga dinilai kegagalan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Semua sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk mengetahui, terdapat risiko serius Iran akan membalas dengan menutup Selat Hormuz.

Berbagai peringatan mengenai risiko tersebut sudah ada. Tapi, Trump tampaknya tak punya strategi tandingan saat Iran merealisasikan ancamannya. Dampaknya, terjadi gangguan besar pada pasar energi global.

Pada periode setelah serangan 9/11, muncul ketakutan luas, gelombang serangan kedua akan segera terjadi.

Bahkan al-Qaeda sendiri menjanjikan “sekawanan pesawat” yang akan menyerang lebih banyak gedung.

Dalam upaya tergesa-gesa mencegah serangan semacam itu, AS dan sekutunya melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Sejumlah tersangka ditangkap di Afghanistan atau Pakistan, sering kali hanya berdasarkan informasi yang sangat minim.

Ratusan orang diterbangkan, dalam keadaan dibelenggu, ditutup matanya, dan dipakaikan popok. Mereka dikirim ke penjara darurat berupa kandang-kandang di pangkalan angkatan laut AS di Teluk Guantanamo, Kuba. Mereka ditahan tanpa melalui proses pengadilan.

Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia mengecam praktik tersebut sebagai noda pada hati nurani moral Amerika.

Skandal penyiksaan terhadap tahanan yang berada dalam tahanan AS di Irak dan Afghanistan kemudian terungkap, dan sebagian individu yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.

Namun, para pengkritik mengatakan tokoh-tokoh yang lebih senior lolos dari konsekuensi. Meski demikian, AS masih menerapkan penahanan tanpa pengadilan di Teluk Guantanamo, termasuk ketika negara itu mendeportasi lebih dari 200 pria dari AS ke Pusat Penahanan Terorisme yang kontroversial di El Salvador pada 2025.

Periode awal setelah 9/11 juga meninggalkan catatan buruk terkait hak asasi manusia bagi UK.

Pada 2004, MI6 terlibat dalam penculikan dan pemindahan paksa seorang Islamis Libya, Abdelhakim Belhaj, beserta istrinya dari Thailand ke Libya. Di sana, ia menghabiskan bertahun-tahun di penjara dan mengalami penyiksaan rezim Kolonel Muammar Gaddafi.

Kasus ini akhirnya terungkap ke publik.

Pada 2018 Pemerintah Inggris menyampaikan permintaan maaf resmi yang menyeluruh lewat Jaksa Agung di hadapan Parlemen. Saat ini, para pengacara internal disebut-sebut menjadi departemen yang pertumbuhannya paling cepat di dalam badan-badan intelijen tersebut.

“Kami menghabiskan 20 tahun pertama abad ini dengan hampir sepenuhnya berfokus pada kontraterorisme dan kontra pemberontakan,” kata Sir Alex Younger, yang menjabat sebagai Kepala Secret Intelligence Service dari 2014 hingga 2020.

Mantan kepala MI6 itu berbicara kepada saya dalam sebuah festival sastra tak lama setelah meninggalkan jabatannya.

“Kami luput melihat kebangkitan China sebagai kekuatan militer dan sebagai tantangan strategis,” tambahnya.

Senada dengan itu, Jenderal Shirreff menulis novel thriller politik War With Russia pada 2016. Di buku itu, ia meramalkan invasi skala penuh Rusia ke Ukraina.

Setelah serangan 9/11 dan dimulainya “Perang Melawan Terorisme”, negara-negara Barat sibuk memerangi Taliban, ISIS, serta berusaha mengatasi rumitnya pendudukan di Irak.

Sementara itu, Rusia dan China menjalankan program besar-besaran untuk memperkuat militer mereka. Mereka mengembangkan berbagai teknologi baru, termasuk rudal hipersonik yang mampu melaju dengan kecepatan sangat tinggi. Kemajuan ini secara signifikan mengikis keunggulan militer yang sebelumnya dimiliki NATO.

Sam Olsen, Kepala Analis di perusahaan intelijen keamanan Sibylline, sependapat dengan pandangan tersebut.

Menurutnya, kesalahan negara-negara Barat setelah 9/11 bukan hanya karena mereka terlalu fokus pada upaya pemberantasan terorisme. Mereka juga keliru memahami kebangkitan China.

Saat itu, Barat beranggapan semakin terintegrasinya China dengan ekonomi global akan membuat sistem politiknya menjadi lebih mirip dengan negara-negara Barat. Namun, kenyataannya hal tersebut tidak terjadi.

“Barat juga salah memahami sifat kebangkitan China, dengan berasumsi bahwa integrasi ekonomi akan mengarah pada konvergensi politik,” kata Sam Olsen.

China, sebagaimana Iran, Rusia, dan Korea Utara, dianggap sebagai “target sulit” untuk dikumpulkan informasi intelijennya.

Pada 2001, teknologi data biometrik masih relatif baru dan belum banyak digunakan.

Namun, seiring perkembangan teknologi, penggunaan pengenalan wajah, pemindaian iris mata, dan pengenalan pola berjalan (gait recognition) telah berkembang pesat.

Akibatnya, saat ini menjadi jauh lebih sulit bagi agen intelijen maupun orang yang membantu mereka untuk melintasi perbatasan negara tanpa terdeteksi pihak berwenang.

Jadi, seberapa mumpuni sebenarnya badan-badan intelijen Barat memahami China?

Bersama Rusia, China kini menjadi salah satu target utama operasi intelijen MI6.

“Intelijen Barat sebenarnya memahami banyak hal tentang China,” kata Sam Olsen.

“Tantangan yang lebih besar adalah bahwa mereka melihat berbagai kepingan informasi secara terpisah, tetapi tidak selalu memahami gambaran besarnya.”

Sam Oslen bilang, kekuatan China sekarang tidak lagi hanya ditentukan kapal perang, rudal, dan jumlah pasukan. Kekuatan itu semakin terlihat dalam penguasaan semikonduktor (chip), mineral-mineral penting, baterai, pelabuhan, telekomunikasi, dan kapasitas industri.

“Jadi, masalahnya sering kali bukan karena kurangnya informasi intelijen, melainkan karena kesalahan dalam menafsirkan arti dan dampak informasi tersebut secara strategis,” tambahnya.

Dua puluh lima tahun lalu, saat serangan 9/11 terjadi, badan intelijen Amerika Serikat sebenarnya sudah memiliki beberapa potongan informasi penting. Para agen intelijen sering menggambarkannya seperti sebuah puzzle.

Masalahnya, mereka gagal menyatukan potongan-potongan informasi itu menjadi gambaran yang utuh sehingga tidak dapat melihat dengan jelas ancaman yang akan datang.

Pada akhirnya, kemampuan mengumpulkan informasi intelijen yang hebat saja tidak cukup. Informasi tersebut harus bisa dipahami dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan atau keputusan strategis yang tepat.

Jelas, dunia intelijen dan pemberantasan terorisme telah berubah sangat drastis dalam 25 tahun, sejak pagi yang cerah di bulan September saat serangan 9/11 terjadi di New York.

Dengan munculnya teknologi kecerdasan buatan (AI) dan komputasi kuantum, perubahan ini akan terus berlanjut, bahkan di beberapa bidang dengan kecepatan yang sangat tinggi.

Namun, dalam dunia yang dipenuhi berbagai kepentingan dan versi cerita yang saling bertentangan, negara-negara Barat bukanlah satu-satunya pihak yang mengalami kegagalan intelijen, kelengahan, atau kesalahan perhitungan strategis.

Contoh lainnya adalah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 yang berakhir buruk bagi Rusia, serta peristiwa yang oleh sebagian orang disebut sebagai “9/11 versi Israel”, yaitu serangan yang dipimpin Hamas dari Gaza pada 7 Oktober 2023.