Prabowo tuduh demo dibayar, pengamat sebut ‘upaya agar gerakan mahasiswa tidak dipercaya’

Pada faktanya, UBK tetap menjalankan aksi unjuk rasa. Bahkan mereka diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usai menerima mahasiswa UBK, Gibran juga mengajak sejumlah mahasiswa untuk ikut kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur dan Papua pada 18-21 Juni. Salah satu yang ikut adalah mahasiswa UI dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB).

Terkait hal ini, Rektor UI, Heri Hermansyah, berkata kampus tidak pernah menunjuk, mendelegasikan, ataupun memberikan penugasan resmi kepada mahasiswa tersebut untuk mengikuti agenda Wapres.

Berdasarkan pengecekan internal, Heri menambahkan tidak terdapat catatan bahwa UI menerima surat permohonan atau pemberitahuan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden terkait hal ini.

Kendati ada mahasiswa yang terjatuh menerima sogokan atau janji di ruang tertutup, sebagian mahasiswa tetap berjuang menyuarakan tuntutan rakyat dan kian berani.

Spanduk sepanjang 10 meter bertuliskan “Usir Mugiyanto, Pengkhianatan Reformasi” dibentangkan mahasiswa tepat saat Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto, tiba dan memasuki Gedung Olahraga Universitas Mulawarman Samarinda.

Mugiyanto saat itu hendak menghadiri kuliah umum bertajuk Penguatan Kapasitas HAM bagi Mahasiswa, pada Selasa (23/06).

Sejumlah mahasiswa juga menampilkan deretan 13 foto aktivis, yang menjadi korban pelanggaran HAM berat dan simbol tangan merah sebagai pesan terbuka bahwa luka reformasi dan berbagai dugaan pelanggaran HAM masa lalu masih menyisakan tuntutan keadilan.

“Kalau sekedar datang seremonial dan safari politik buat apa? Forum ini tidak layak,” ujar Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman, Hiththan Hersya Putra, Rabu (24/06).

Pada Senin (15/06), mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) juga melakukan aksi protes atas kehadiran Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko; Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; dan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM. Protes ini berujung pembubaran diskusi yang dihadiri para pejabat tersebut.

Pekan sebelumnya, mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia turun ke jalan dengan sejumlah tuntutan kritis kepada pemerintah. Hari-hari selanjutnya, mahasiswa di berbagai kota juga mulai turun aksi.

Guru Besar Departemen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Amalinda Savirani menjelaskan gerakan mahasiswa memiliki legitimasi sangat kuat.

“Karena kuat legitimasinya, gerakan mahasiswa menjadi sangat mudah juga untuk dimanfaatkan atau disusupi.

“Itu temasuk yang dibayar-bayar itu. Yang tanpa sadar malah jadi delegitimasi gerakan mahasiswa itu sendiri. Saat ketahuan ada yang terima uang, muncul omongan ‘enggak ada mahasiswa sekarang, karena dibayar juga bisa’. Digembosi dengan cara itu,” kata Amalinda.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang dikenal sebagai aktivis 1998, ditolak kehadirannya oleh mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda.

Mugiyanto hadir dalam rangka kuliah umum terkait penguatan HAM.

Suasana ruangan riuh, sejumlah mahasiswa terdengar meneriakkan narasi “Pengkhianat Reformasi” yang ditujukan kepada Mugiyanto.

Bagi mahasiswa, kehadiran mantan aktivis pro-demokrasi 1998 tersebut di dalam lingkaran kekuasaan era Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah ironi sejarah yang getir.

Presiden BEM Unmul, Hiththan Hersya Putra, mengkritik pemerintah terkait penyelesaian perkara pelanggaran HAM. Menurut dia, belum ada langkah konkret untuk keadilan korban dari pemerintah.

Mahasiswa mendesak Kementerian HAM memanfaatkan seluruh kewenangan, instrumen, dan sumber daya yang dimiliki untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dia menekankan publik perlu tindakan nyata dan keberpihakan pada penegakan HAM, bukan sekedar formalitas.

Dalam tuntutannya, mahasiswa juga menyoroti kondisi Kalimatan Timur akibat aktivitas tambang. “44.000 lebih lubang tambang menganga di Kaltim, menewaskan 53 korban, yang mayoritas anak-anak,” ujar Hiththan.

Presiden BEM FISIP Unmul, Rossa Tri Rahmawati Bahri, menambahkan retorika HAM hanya narasi kosong jika tidak dibarengi dengan implementasi nyata di lapangan. Kementerian HAM seharusnya tidak sekedar gencar menggaungkan regulasi dan menggelar sosialisasi di ruang-ruang akademis.

Lebih dari itu, negara dituntut untuk menunjukkan keberpihakan yang tegas dan nyata dalam melindungi serta memulihkan hak-hak para korban pelanggaran HAM, termasuk korban dari dampak buruk industri ekstraktif.

“Pemerintah konsen lah, jangan cuma koar-koar HAM. 13 kawannya diculik, dihilangkan, belum ada keadilan, Mugiyanto malah duduk bersama dengan aktor pelanggaran HAM berat,” ungkap Rossa.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra berkata aksi yang dilakukan para mahasiswa, temasuk dirinya dan rekan-rekannya, merupakan hal yang sangat wajar mengingat baginya gerakan mahasiswa sudah seharusnya menjadi salah satu corong harapan yang menyuarakan keresahan rakyat.

“Karena mahasiswa adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Jadi, sangat wajar ketika kami menuntut pada negara atas kebijakan-kebijakan yang kami rasa akan membebani masa depan kami. Ini seharusnya dipandang oleh negara sebagai upaya untuk keberlanjutan bangsa yang lebih siap dan matang,” ujar Fathimah.

Untuk itu, lokasi demo yang dituju BEM UI pada dua pekan lalu sengaja berada di Bundaran Hotel Indonesia. Menurut dia, keputusan itu diambil agar aksi mereka mendapat atensi maksimum.

Selain itu, ada alasan historis yang terkait dengan Orde Baru dan Orde Lama. Selain aksi Ibu Peduli pada 1998 yang memberontak atas otoritarianisme Orde Baru, dia juga menyinggung Orde Lama ketika Bundaran HI menjadi simbol ambisi mega-proyek, Presiden Soekarno.

“Saat itu, pembangunan ini banyak dinilai kurang menyesuaikan aspek ekonomi bangsa yang baru merdeka dan terjadi lah krisis ekonomi besar besaran yang sepertinya sulit ditangani,” kata Fathimah.

“Kondisi ini kami nilai mirip dengan fenomena yang terjadi di era kepemimpinan Pak Prabowo, bahwa terdapat proyek-proyek yang memakan anggaran begitu besar yang nampaknya kurang memperhatikan aspek dan skala prioritas. Ekonomi pun terdisrupsi.”

Dia menambahkan, BEM UI memutuskan turun ke jalan dengan misi menyuarakan keresahannya. Saat kemudian pihaknya tak disambut oleh pemerintah, seperti sejumlah mahasiswa lain yang berdemonstrasi setelah mereka, Fathimah tak mempermasalahkannya.

“Ketika pejabat tak menemui dan berdialog dengan warga yang berunjuk rasa, sejatinya yang dirugikan bukan lah rakyat, tetapi pejabat itu sendiri. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi pemimpin yang amanah terhadap mandat, untuk menjadi pemimpin yang baik, untuk membuktikan bahwa ‘blusukan’ nya ketika mencalonkan diri bukan formalitas demi kotak suara,” tutur Fathimah.

Ia juga berkata bahwa yang terpenting bukan hanya sekadar diterima dan berbincang. Namun, langkah apa yang diambil setelah para pejabat ini menemui rakyat.

“Misalnya, Wapres dan DPR telah menemui sebagian massa aksi, maka yang akan dinilai adalah langkah yang diambil setelahnya. Bila kosong dan tak berlanjut secara konkret, maka kehadirannya saat unjuk rasa batal esensinya dan justru menimbulkan spekulasi yang kurang baik atas niat dirinya muncul dan menerima,” ucap Fathimah.

Pada Kamis (18/06), Wapres Gibran Rakabuming Raka menerima mahasiswa UBK yang melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. Namun belakangan, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta dari polisi terkait demo.

UBK pun membentuk tim investigasi dan ditemukan uang tersebut masih tersimpan yang kabarnya akan digunakan untuk demo lagi.

Plt. Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadhana menampik adanya pengondisian massa dengan bayaran. “Posisi pemerintah menghormati dan menghargai tiap pendapat dan suara masyarakat, baik yang pro maupun kontra.”

Setelah Gibran menemui mahasiswa UBK, giliran Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal menemui mahasiswa Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Seperti Gibran yang keluar memberikan keterangan, Dasco dan Cucun juga menghampiri para peserta demo di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/06).

Guru Besar UGM, Amalinda Savirani berkata, langkah para pejabat menjumpai pendemo ini bisa dibaca di permukaan sebagai upaya ‘peduli’ pada suara masyarakat yang lebih cenderung mengarah pada pencitraan. Namun jika ditelisik, Amalinda berkata “ini perang antar elite”.

Guru Besar Departemen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM, Amalinda Savirani menjelaskan gerakan mahasiswa memiliki legitimasi sangat kuat. Bahkan di setiap periode kritis Indonesia, gerakan mahasiswa selalu muncul dengan prinsip operasi kerjanya sebagai gerakan moral tanpa kepentingan material dan kekuasaan. Usahanya murni sebagai penyambung lidah rakyat.

“Karena kuat legitimasinya, gerakan mahasiswa menjadi sangat mudah juga untuk dimanfaatkan atau disusupi. Karena saat mengatasnamakan mahasiswa, semua publik itu langsung percaya. Trust terhadap gerakan ini kuat,” ujar Amalinda.

Selain sebagai gerakan moral, mahasiswa juga selalu dipersepsikan sebagai agen perubahan atau agent of change.

Karena itu, ia berkata tak mengherankan saat perebutan pengaruhnya juga digerakkan oleh politisi atau pejabat yang kemudian diklaim sebagai gerakan mahasiswa, hanya karena ada orang-orang mengenakan jaket almamater warna-warni turun ke jalan.

“Itu temasuk yang dibayar-bayar itu. Yang tanpa sadar malah jadi delegitimasi gerakan mahasiswa itu sendiri. Saat ketahuan ada yang terima uang, muncul omongan ‘enggak ada mahasiswa sekarang, karena dibayar juga bisa’. Digembosi dengan cara itu,” kata Amalinda.

Soe Hok Gie dalam tulisannya berjudul Generasi yang Lahir Setelah Tahun Empat Lima juga menggambarkan situasi gerakan mahasiswa 1966. Upaya delegitimasi gerakan mahasiswa dilakukan dengan iming-iming kekuasaan.

“Tetapi lahir dari revolusi ini juga bisa memperlihatkan kemampuan mereka sebagai generasi. Sebagian dari pemimpin-pemimpin KAMI pada akhirnya menjadi pencoleng-pencoleng politk.”

Terlihat juga kini, para aktivis 1998 yang kemudian merapat pada rezim.

Ubedillah Badrun melalui buku Menjadi Aktivis Kampus Zaman Now: Intelektualitas Gerakan, Godaan Kekuasaan, dan Masa Depan Aktivis menuliskan gerakan mahasiswa berakhir digembosi juga karena faktor terkikisnya idealisme aktivis dan pragmatisme.

Faktor aktivis pragmatis ini terbagi dalam tiga hal yang mendorong, yakni rendahnya integritas, kemiskinan, serta terjebak dalam sistem politik transaksional dan oligarkis.

Secara terpisah, Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra berkata perbedaan pandangan dalam pendapat yang kemudian melahirkan unjuk rasa dengan aspirasi yang berbeda tidak jadi masalah. Namun, praktik transaksi atau pengerahan massa bayaran oleh oknum tertentu sangat disayangkan.

“Karena pada akhirnya mencederai kemurnian unjuk rasa itu sendiri. Hal ini juga merugikan kelompok masyarakat yang sungguh-sungguh memiliki aspirasi jujur karena mereka jadi rentan dituduh ‘dibayar’,” ujar Fathimah.

“Pemerintah seharusnya berfokus pada substansi kritik yang disuarakan dan memastikan ruang aman bagi kebebasan berpendapat, bukan membiarkan narasi ‘massa bayaran’ digunakan untuk mendelegitimasi suara rakyat secara keseluruhan.”

Dalam buku Menjadi Aktivis Kampus Zaman Now: Intelektualitas Gerakan, Godaan Kekuasaan, dan Masa Depan Aktivis karya Ubedilah Badrun, gerakan mahasiswa bukan fenomena yang datang tiba-tiba. Ada proses panjang yang tidak lepas dari berdiskusi, riset, dan menarasikan wacana mengenai isu penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ubedillah menjelaskan gerakan mahasiswa terlihat ketika Sumpah Pemuda bergulir pada 1928. Berbagai perhimpunan pemuda dan organisasi pergerakan nasional bersatu dalam satu kesadaran, wwacana, dan tindakan kebangsaan.

Gerakan kaum muda selanjutnya dan cukup fenomenal terjadi lagi jelang kemerdekaan. Saat itu, sejumlah pemuda menculik Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok untuk mempercepat kemerdekaan.

Gerakan mahasiswa hadir lagi dan menemukan bentuknya lagi ketika kekuasaan Soekarno dinilai mulai otoriter.

Lahir kemudian pada era 1960-an, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Aksi-aksi mahasiswa saat itu terus berlanjut, bahkan makin membesar setelah Arief Rachman Hakim tertembak.

Presiden Soekarno melepas kekuasaan dan menyerahkan pada Soeharto.

Di sini, Ubedillah menyebut dalam bukunya, elite politik bermain dan menjadikan gerakan mahasiswa sebagai salah satu legitimasi untuk menurunkan pimpinan saat itu.

Periode 1970-an, ada Peristiwa Malari 1974. Kelompok mahasiswa hendak unjuk rasa terkait kebijakan luar negeri yang mencari sumber luar negeri. Dari peristiwa ini, sejumlah aktivis yang juga ada dari kalangan mahasiswa ditangkap dan diadili. Pada 1978, gerakan mahasiswa muncul lagi menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden.

Kemudian, gerakan mahasiswa ini dianggap mengganggu atmosfer perguruan tinggi sehingga keluar peraturan NKK/BKK yang memberangus hak mahasiswas untuk melakukan kontrol sosial. Peraturan ini sekaligus menjadi titik mula depolitisasi kampus.

Gerakan mahasiswa kemudian bergerak di bawah tanah, meski sesekali masih ada yang nekat turun ke jalan.

Hingga masuk 1998, banyak organisasi mahasiswa bermunculan.

Sejak 1997, para aktivis Senat Mahasiswa mulai menghembuskan dua agneda penting, terkait pencabutan SK Mendikbud dan protes pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden.

Guru Besar UGM, Amalinda Savirani berkata, gerakan mahasiswa memang bersifat plural. Ia juga merujuk pada era Orde Baru saat banyak organisasi mahasiswa di luar kampus yang bertumbuh dan disebut sebagai kelompok Cipayung. Ada HMI, GMNI, PMKRI, hingga PMKI. Kelompok ini dilarang masuk kampus karena depolitisasi kampus.

“Tiap organisasi ini punya perbedaan pola strategi gerakan, kadang juga beda pendapat. Tapi karena depolitisasi kampus, para kelompok Cipayung ini punya proxy dalam organisasi mahasiswa berbasis kampus seperti Senat Mahasiswa atau sekaran BEM. Karena itu, sifat gerakannya jadi plural,” kata Amalinda.

Pluralitas ini membuat gerakan mahasiswa kadang sulit untuk disatukan. Namun hal ini sebaiknya diantisipasi. Sebab, rezim sekarang ini disebutnya punya banyak cara dan taktik untuk memecah belah dan mengalihkan perhatian dari isu yang sesungguhnya.

“Strateginya lebih beragam. Bahkan bisa memobilisir pendapat warga, persepsi warga. Apalagi ada media sosial. Bisa dibilang lebih canggih dari sisi strategi untuk melemahkan atau delegitimasi gerakan sesungguhnya merepresentasikan keresahan rakyat,” ujar Amalinda.

Untuk itu, ia meminta lebih berhati-hati dan gerakan mahasiswa lebih solid membaca situasi dan tujuan.

Amalinda tetap optimistis gerakan mahasiswa akan tetap berjalan selama masih ada aturan yang menjamin kebebasan berpendapat.

Meski ke depannya, kemarahan dan kekecewaan kolektif anak muda ini akan makin berani menyasar simbol-simbol negara, seperti yang terjadi di Unmul dan UGM beberapa waktu lalu.

“Kita kan juga tau bahwa masyarakat pun juga sudah pintar. Kalau saya perhatiin di Instagram, komen-komen yang mendiskreditkan gerakan mahasiswa itu dibalas oleh warga secara organik,” ujar Amalinda.

Di sisi lain, menurut Amalinda, presiden selalu bilang “Indonesia baik-baik saja” atau ada demonstran bayaran tiap ada aksi unjuk rasa.

Hal-hal ini disebutnya justru makin memupuk kecewa dan gerakan mahasiswa makin mencari jalan dan bentuknya.

Artikel ini dikerjakan juga oleh Kartika Anwar dari Samarinda