Seni: Dari Freeport hingga anak Prabowo: Mempertanyakan etika ArtJog.

Sang ayah dikuliti habis.

Pada kesempatan itu pula, putra presiden, Didit Hediprasetyo, didapuk menjadi sosok pembuka acara dengan pidatonya yang sudah terjadwal sebelumnya.

Namun, momen itu tidak pernah terjadi.

Padahal, Dolorosa berharap “dia (Didit) membuka dan tahu dengan jelas (instalasi Monumen Pembangkangan Sipil), sejauh mana kami setiap Kamis di depan Istana selalu berteriak ‘lawan’, lawan siapa? Prabowo”.

“Saya serius, kalau ditanya, ada lagi yang menjerit? Suharto, bukan pahlawan,” tegas Dolorosa.

Pencopotan nama anak presiden dari daftar pidato pembuka hingga sponsor dilakukan, setelah sepekan sebelum ArtJog dibuka untuk umum, protes silih berganti memenuhi ruang diskusi di media sosial.

Seperti yang dilakukan ilustrator muda, @ajiarchive.psd di akun Instagram-nya. Dia menulis “ArtJog rasa Didit. sebab, seni yang pada dasarnya lahir untuk melawan penguasa, kini menikmati asupan dari kantong keluarga penguasa”.

Kurator ArtJog, Farah Wardhani, mengaku baru mengetahui soal anak presiden di ArtJog sepekan sebelum acara digelar. Ketika mengetahui hal itu Farah langsung mengajak para seniman berdiskusi.

“(Sikap) kami tidak mau berbagi panggung dengan (sosok) yang intinya tidak layak, kemudian, didiskusikan oleh pihak ArtJog dan akhirnya pidato pembukaan oleh Didit dibatalkan,” terang Farah.

Dia melanjutkan, “kami terus maju dengan menghadirkan karya-karya yang menurut kami sebenarnya sejalan dengan aspirasi, banyak aspirasi warga, pekerja seni dan generasi baru.”

Irena Agrivina dan HONF seniman yang ikut dalam pameran ArtJog tahun ini, menyatakan keberatannya atas keterlibatan Didit. Mereka mengunggah pernyataan sikapnya di Instagram.

“Kami sebagai seniman yang terlibat dalam ArtJog tahun ini menyatakan keberatan atas keterlibatan sponsor dan pemberian ruang kepada Didit Prabowo dalam pembukaan acara. Karena menurut kami hal ini berkaitan dengan tanggung jawab, nilai, dan sikap sebuah ruang seni.”

Julie Febiola perwakilan kolektif HONF mengatakan, Didit Prabowo merupakan anak Prabowo dan situasi saat ini sedang kacau. Kurang relevan jika yayasannya menjadi sponsor dan membuka acara ArtJog.

“Jadi menurut saya kurang relevan dengan kondisi negara saat ini,” kata Julie.

Meski mengaku keberatan, kolektif HONF tetap akan memajang karya, karena mereka baru mengetahui kabar itu dua hari menjelang pembukaan dan pada waktu bersamaan mereka sedang sibuk menata karya yang akan dipamerkan.

“Kita tidak setuju tapi kami memutuskan untuk memajang karya, demi menghargai teman yang sudah membuat karya dan yang sudah membantu,” katanya.

“Kami juga respect dengan ArtJog yang langsung menurunkan sponsor tersebut,” katanya.

Puncak penolakan terjadi. Aksi teatrikal sebagai protes sponsor ArtJog 2026, setelah rangkaian pembukaan ArtJog pada Jumat (19/06) lalu kembali jadi sorotan.

Seorang laki-laki berpakaian serba hitam masuk ke area penyelenggaraan ArtJog 2026, Jogja National Museum. Dengan suara lantangnya dia meneriakkan kalimat “sastra telah mati, seni telah mati,” sambul menebarkan bunga.

“Intelektual tanpa hasrat pemberontakan adalah perpanjangan tangan negara,” imbuh lelaki itu.

Namun, ketika ia mengeluarkan cat semprot, petugas keamanan langsung menghampirinya. Dia diringkus petugas setelah ada lemparan cat yang mengarah pada plakat ArtJog. 30 menit kemudian, lelaki itu dibebaskan.

Lelaki yang mengaku bernama Ayik itu mengaku aksinya merupakan gerakan kolektif dari para seniman dengan menamai kelompok mereka sebagai ‘ArtJokes’.

“Intinya itu bentuk ekspresi yang valid karena penindasan yang rakyat rasakan, apapun yang terjadi di lokasi, apakah itu pemberhentian dan lain halnya, ekspresi itu adalah bentuk ketidakberpihakan pemerintah dengan apa yang terjadi selama ini,” jelasnya.

Gading Paksi Program Director ArtJog menyatakan permintaan maaf dan akan menginvestigasi kronologi kejadiannya.

“Kami perlu waktu untuk menginvestigasi untuk mengetahui bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi,” kata Gading pada malam setelah kejadian.

“Kami tentunya tidak akan menghalangi ruang untuk berekspresi seperti yang Mas Ayik lakukan. Bahkan sampai ada pemukulan itu tidak ada dalam standar kami,” imbuhnya.

Ramai-ramai seniman mempertanyakan dan menolak keterlibatan sponsor dalam ArtJog bukan hanya sekali ini saja. 10 tahun lalu, PT Freeport Indonesia, perusahaan pertambangan tembaga, emas dan perak di dunia yang beroperasi di Papua, sempat menjadi sponsor bursa seni itu.

Pada 2016 lalu, saat perhelatan ArtJog 9 bertema Universal Influence, protes di media sosial juga cukup keras. Salah satu pengkritik adalah seniman street art Anti-Tank, Andrew Lumban Gaol.

Menurutnya, Freeport turut bertanggung jawab dalam pembantaian orang-orang Papua, termasuk penahanan aktivis maupun mantan aktivis tanpa alasan yang jelas.

“Masih sudi berpesta pora di atas genangan darah saudara sendiri,” kata Andrew pada Jumat 10 Juni 2016, mengutip dari laman Tempo.

Titarubi salah satu seniman yang ikut berpameran saat itu juga melakukan protes. Dia menutup logo Freeport dengan selotip kertas. Aksi pun berlanjut dengan aksi boikot Artjog.

Namun Heri Pemad selaku President of Mandiri ArtJog 9, melepas plester yang ditempel Titarubi.

“Malam itu jam 11 dia pasang, jam 1 tak kletek (saya lepas) lagi,” kata Heri Pemad waktu itu.

Aksi penolakan terhadap ArtJog pun berlanjut dengan aksi boikot ArtJog.

Menurut Heri Pemad, dia tahu betul risiko menjadikan Freeport sebagai sponsor Artjog.

Itu dilakukannya karena panitia kesulitan mencari sponsor. Dia mengibaratkan negara atau pemerintah sebagai orangtuanya, dan tidak peduli pada gelaran ArtJog.

“Aku ibaratkan aku itu seorang anak yang kehilangan orang tua. Dan aku harus cari perhatian dengan memberontak, menabrakkan mobil orang tuaku ke gunung emas supaya ledakannya didengar oleh mereka. Itu jalan yang saya tempuh terakhir,” katanya.

Meski Heri mengakui dana sponsor itu kecil jika dibandingkan dengan nilai anggaran.

“Saya menyadari risikonya sedari awal, kenapa itu saya ambil, ada sebab dan latar belakangnya,” jelas Heri.

Perlu dibaca juga tulisan kami tentang seni:

Visi Heri tak muluk, hanya ingin membuat perhelatan seni yang mendunia. Menurutnya, pemerintah, layaknya orang tua, harus menyokong ArtJog, karena telah mendatangkan ribuan orang, menggerakan ekonomi dalam ekosistem seni.

Hingga 2026, ArtJog tidak pernah mendapat dukungan dari kementerian-kementerian terkait, termasuk Kementerian Kebudayaan yang menerbitkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, atau UU Nomor 5 Tahun 2017 yang juga mengatur seni sebagai obyek pemajuan kebudayaan.

Meski ada logo instansi pemerintah di dalam daftar sponsor pada ArtJog 2026 ini.

10 tahun berlalu, 2026 ini, insiden serupa terjadi lagi. Kali ini muncul istilah ‘artwashing’. Karena ArtJog bertajuk Ars Longa: Generatio mendapat dukungan dari Yayasan Didit Hediprasetyo Fondation (DHF) milik anaknya Prabowo.

“Untuk meresponnya Didit tidak jadi membuka pameran dan logonya diturunkan,” kata Bambang Toko Witjaksono Komisaris Utama PT ArtJog dan kepala kurator event ArtJog.

“Tapi dia tetap memberi dukungan,” lanjutnya.

Menurut Bambang Toko, kedekatan pengelola ArtJog dengan anak Prabowo sudah terbangun setahun lalu, saat dia datang di ArtJog 2025.

“Kami jadi sangat hati-hati dalam memilih sponsor, dalam perjalanannya menuju ArtJog 2026 ini, Mas Didit (putra Prabowo) datang ke ArtJog tahun lalu, sejak itu terjadi penjajakan,” terang Bambang.

Dirinya mengaku sudah memeriksa latar belakang yayasan milik putra presiden itu, tetapi tidak menemukan catatan hitamnya.

Namun, dengan diprotes khalayak hingga pencopotan nama yayasan, Bambang menegaskan, Didit Hediprasetyo tetap mendukung ArtJog 2026.

Menyoal pelanggaran etika dalam nilai seni, menurut Bambang “kita belajar banyak hari ini” dan menjadi “evaluasi untuk perhelatan tahun depan”.

“Kita ingin banyak orang bisa berdialog langsung soal seperti apa sponsor yang dianggap haram dalam dunia seni.”

Selama ini, menurut Dolorosa, seniman dibiarkan berjalan membangun jaringannya sendiri. “Persoalannya, ada yang bertahan dan tidak,” tutur Dolorosa,

Seni, menurut Dolorosa tidak dilihat oleh negeri ini sebagai bidang yang bisa menghidupi warganya dan tidak menjadi kebijakan atau strategi nasional yang dibangun secara bertanggung jawab oleh negara.

Melalui peninggalan pendidikan cara berpikir orde baru yang tidak memberikan ruang memaknai peran seni dan budaya dalam kehidupan manusia, “Suharto membunuh pengetahuan bahwa seseorang bisa berbeda, membunuh sikap budaya sebagai orang yang mengejar pengetahuan untuk bertanya dan membatalkan seluruh kekuatan intelektual di Indonesia untuk melawan”.

Hingga kini, menurut Dolorosa, warisan usang orba itu masih ada. Indonesia hanya punya kurang dari 10 sekolah tinggi seni.

Padahal, leluhur manusia nusantara sudah berkesenian puluhan ribu tahun lampau, lewat lukisan gua tertua di dunia, hingga patung-patung peninggalan zaman megalitikum di Sulawesi.

Bagi Dolorosa, karya seni merupakan tanggung jawab etis untuk perubahan dan keadilan, seni memiliki keberpihakan karena “seniman harus berpihak dalam waktu genting seperti ini”.

“Anda tidak butuh seni kontemporer lagi, sudah terlalu banyak eksplorasi di dalamnya, yang Anda butuhkan adalah berdiri tegak dan melihat apa yang terjadi di sekitar Anda, terutama apa yang terjadi di negerimu sendiri,” tegas Dolorosa.

Dolorosa memaparkan, karya-karya kontemporer seharusnya dipahami sebagai karya yang lahir bersama waktu dan ruangnya, atau ciri dan situasi sekarang ketika semua orang sedang melawan kejahatan kemanusiaan di dunia.

“Namun ada seniman yang tiba-tiba membuat instalasi seni yang membuat kita pusing, saya tidak menyebutnya sebagai karya buruk, tetapi eksplorasi seninya yang tidak peka,” jelas Dolorosa.

Sebagai orang awam dalam konteks tangung jawab etis di lebarannya seni kontemporer Indonesia, secuil cerita saya pada 2018 lalu bisa menggambarkan sedikit apa yang para pengunjung rasakan. Saya dari pesisir Yogyakarta, mengemudikan mobil tua milik nenek menuju perhelatan ArtJog.

Butuh waktu satu jam agar dapat menikmati pengalaman seni yang menjanjikan itu.

Saya hanya punya waktu—variabel yang tidak bisa dibeli dengan uang jika sudah berlalu— dan memang sedikit uang, untuk beli bensin, membayar mobil derek jika mobil tua yang saya kendarai mogok di jalan, beli tiket masuk dan membeli satu-satunya karya seni yang mampu saya beli, mungkin hanya souvenir seperti gantungan kunci.

Uang yang saya pegang kala itu tidak mampu membeli karya seni yang dipamerkan.

Namun, setidaknya saya bisa melihat langsung karya mereka. Itulah yang saya maksud pengalaman seni, bukan investasi karya seni.

Pengunjung seperti saya mungkin akan merepotkan para seniman di ArtJog yang sedikit-sedikit bertanya tentang makna di balik sebuah karya.

Namun, sebagai imbalannya, saya akan berikan eksposur kepada mereka di akun media sosial saya. Setidaknya, karya mereka bisa dilihat oleh beberapa pengikut saya yang tak banyak itu di media sosial.

Saya baru saja menggambarkan sekat kelas, di dalam sebuah ‘lebaran seni’.

Memang, seni dapat dinikmati semua kalangan, instalasi yang dianggap tak menghasilkan uang, bagi kami para pengunjung awam, merupakan wadah kegundahan realita—semacam ada yang memvalidasi perasaan kami. Kata Dolorosa, “Instalasi lahir dari realita dan bukan hoaks seperti yang dibilang penguasa.”

Soal seberapa kencang perputaran uang atas karya seni yang terjual, biarlah urusan mereka yang membutuhkan, yakni para kolektor yang ingin memiliki karya-karya itu.

Toh, nilai transaksi yang terjadi di ArtJog tidak pernah dipublikasikan.

Yang jelas, saya dan mungkin banyak kelas menengah, merasa bahagia dengan hanya melihat, apalagi ada yang meyakini bahwa kegelisahan kami ini valid.

Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak punya daya untuk membeli tiket masuk? Sehingga seni, seperti di ArtJog, hanya untuk kalangan tertentu.

Namun, di tengah segala kegundahan etika seni yang dibicarakan dan sekat kelas di dalamnya, ada seniman-seniman muda yang penuh harap, agar seni dapat menghidupi mereka tanpa intervensi pemodal.

Konsep itu coba dilakukan Alaykha Kolektif. Didirikan pada 2019 di Kampung Yokiwa, Kabupaten Jayapura, Papua oleh Markus Rumbino dan Istrinya, Irma Dian Awoitauw.

Sebuah ruang kolektif yang secara kolaboratif mengembangkan artistik khas seniman Papua dengan akar pengalaman pengetahuan lokal dan identitas budaya.

Alaykha Kolektif berpartisipasi dalam ArtJog 2026 dengan sistem ‘open call‘, atau semua biaya produksi hingga akomodasi ditanggung sendiri.

Tahun ini, kali pertama Markus dan para seniman Papua itu berpartisipasi dalam ArtJog.

Berat memang bagi Markus untuk membiayai para seniman muda berkarya dari Papua hingga Yogyakarta.

Markus bercerita, seorang kurator ArtJog mencoba mencari jalan, agar karya seniman Papua itu dapat dipamerkan di salah satu ruang ArtJog.

Tersebutlah nama sebuah perusahaan BUMN yang akan mensponsori biaya produksi. “Kami menolak karena ada intervensi dari pihak sponsor, bagaimana pun, itu bertentangan dengan nilai yang kami emban,” tutur Markus.

Markus memimpin para seniman yang berpartisipasi dalam ArtJog 2026, yaitu Brian Suebu, Fredi Monim dan Syors Deda.

Mereka menghadirkan tema utama Kiney Waloboney, nama moyang dari Kampung Puay, salah satu Dewa Matahari yang dipercaya memiliki kekuatan memberikan kesejahteraan dan keseimbangan kehidupan.

Karya mereka mempertanyakan pergeseran nilai sakral akibat deforestasi, perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya di tanah Papua.

Jejak moyang, atau Huba Nibhi Manibhi dari wilayah pasifik sampai penemuan Danau Sentani yang diceritakan turun-menurun melalui legenda Akhoykoy, telah rusak akibat peneangan ilegal dan pertambangan yang masuk jauh ke dalam hutan adat masyarakat.

Karya seni mereka juga menggambarkan kerusakan nilai dan lingkungan yang merambat ke Hanggau, hutan adat yang disakralkan karena merupakan salah satu kampung tua.

Terdapat pusat instalasi seni Wali No, yang artinya napas kehidupan. Mengambil bentuk sebuah mesin ekskavator yang mengeluarkan suara burung cendrawasih.

Karya mereka tentu bukan karya yang disebut ‘menguntungkan’ bagi para pemodal. Maka dari itu, pihak ArtJog, melalui penuturan Markus, mencari jalan tengah dengan memberi modal untuk biaya produksi para seniman Papua itu, sebesar Rp25 juta, tanpa syarat dan intervensi. Dana berasal dari ArtJog, bukan dari sponsor.

Biaya lainnya yang dipertimbangkan oleh Markus adalah akomodasi. Sebagian dana akomodasi ditanggung pihak Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua (ISBI), karena para seniman muda itu juga mahasiswa ISBI.

Markus mengaku harus ada pertanggungjawaban etis dalam mencari pendanaan. Tujuannya agar “ekosistem seni tidak terjerumus dalam satu ruang pencucian citra”.

“ArtJog butuh kritik yang tajam dari beragam komunitas, karena tanpa itu, ArtJog tidak akan pernah bisa bertumbuh di satu lahan yang subur,” tutup Markus.