Suku bunga acuan naik: Cicilan akan naik, kelas menengah bersiap turun kelas

Terpisah pulau, Alpian warga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan juga bersiap menghadapi kenaikan cicilan rumah.

Pria 39 tahun ini punya tanggungan kredit rumah Rp2,6 juta/bulan yang ke depan bisa naik karena harus disesuaikan suku bunga bank.

“Ya, kurang lebih sisa satu tahunan kayaknya baru lunas,” kata Alpian.

Alpian membuka usaha warung kopi di Makassar. Penghasilannya tak menentu, rata-rata sebulan Rp9 juta atau lebih.

Pengeluarannya sebagian besar untuk “urusan dapur dan pendidikan anak”.

Sejauh ini, ia masih tenang karena belum ada pemberitahuan dari bank tentang kenaikan cicilan rumah.

“Tapi belum saya tahu kapan berlakunya, karena orang rumah (istri) belum ngomel-ngomel,” katanya sambil melengkungkan senyum.

Bagaimana pun, ia sudah mengambil ancang-ancang tentang strategi pengeluarannya. Salah satunya mengurangi biaya “healing” dan rekreasi”.

“Mengurangi atau tidak membeli sama sekali barang elektronik, untuk konsumsi makanan sehari-hari mungkin tidak terlalu berlebih lagi. Jadi mungkin kita lebih menghemat makan lauk-pauk yang seadanya. Tidak lagi ada buah-buahan atau roti,” katanya.

Di sela obrolan, Alpian mengkritisi kebijakan fiskal pemerintah yang masih mempertahankan program MBG yang boros dan kurang produktif di tengah tekanan ekonomi. Kata dia, investasi yang bermakna semestinya pada pendidikan dan kesehatan.

“Apa yang ingin kita capai di masa depan, kalau cuma dikenyangkan saja?” katanya bertanya-tanya.

Pada 2024, nilai konsumsi pengeluaran dari kelas menengah dan calon kelas menengah mencakup 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Ini artinya, keberadaan kelas menengah menjadi salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

Survei KedaiKopi 2025 menunjukkan tiga dari 10 masyarakat kelas menengah punya utang di bank (di luar kredit rumah dan kendaraan). Hampir setengah dari kelas menengah juga menggunakan kredit online.

Dari survei ini lebih dari 80% kelas menengah menyatakan kenaikan harga kebutuhan pokok dan cicilan makin berat menjadi salah salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku konsumsi menjadi lebih hati-hati.

Jajak pendapat KedaiKopi menunjukkan, kelas menengah punya dunia yang dekat dengan urusan kredit atau cicilan.

Bagaimanapun, BPS melaporkan banyak kelas menengah yang turun kelas dalam beberapa tahun terakhir.

Faktor kebijakan BI menaikan suku bunga acuan akan menambah daftar di atas, kata ekonom dari UPN Veteran, Achmad Nur Hidayat.

“Karena kelas menengah ini ditopang dari kredit. Mobilnya kredit, rumahnya kredit, handphone-nya kredit, laptopnya kredit. Jadi mereka ini sebetulnya sensitif terhadap perubahan suku bunga,” katanya.

Menurut Achmad, kelas menengah sudah terpukul berkali-kali seperti “kecepatan inflasi jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan dari kenaikan pendapatan”.

“Ini (kenaikan suku bunga) mungkin adalah second round (ronde kedua) dari kenaikan inflasi, dan yang paling ujung mungkin third round (ronde ketiga) adalah pertumbuhan ekonomi kita akan tertekan,” katanya.

Achmad menggambarkan langkah BI menaikkan suku bunga acuan sebagai bentuk “cuci piring” atas persoalan kebijakan fiskal pemerintah.

“Saya membacanya, kelemahan rupiah itu (karena) tekanan domestik, tekanan fiskal itu yang lebih berat dibandingkan aspek moneter,” katanya.

Tekanan fiskal yang dimaksud adalah belanja pemerintah yang kurang produktif, pendapatan negara kecil, utang membengkak sampai intervensi negara dalam ekspor komoditas.

Karut-marut kebijakan pemerintah dalam mengelola uang negara bisa dilihat dari analisis dan laporan lembaga-lembaga rating dunia yang menurunkan prospek Indonesia dari stabil menjadi negatif.

“Itu kan mereka punya kriteria merah. Kriteria merahnya adalah keberlangsungan fiskal,” kata Achmad.

Ia berpendapat kenaikan suku bunga acuan sulit mengembalikan nilai rupiah pada level Rp17.000, selama kebijakan fiskal belum dibenahi.

Belanja negara beranggaran jumbo yang selama ini menjadi perhatian publik adalah Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Achmad menyerukan agar pemerintah memprioritaskan ulang anggaran belanjanya.