Kerusuhan Mei 1998: Laporan pemerkosaan massal ‘penyangkalannya sistematis sejak dulu’
Sumber gambar, Erik Prasetya
Waktu membaca: 16 menit
Artikel ini mengandung konten kekerasan seksual yang dapat memicu trauma. Disarankan untuk tidak meneruskan membaca jika mengganggu kenyamanan.
Upaya penyangkalan laporan pemerkosaan massal Mei 1998 dilakukan secara sistematis dan dilakukan melalui tangan-tangan yang terafiliasi dengan negara, menurut temuan para aktivis. Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) yang dibentuk Presiden B.J. Habibie pun menjadi sasaran sejumlah pihak untuk menghapus jejak kekerasan yang menimpa para perempuan Tionghoa.
“Penyangkalan itu terjadi sejak awal, bahkan juga di TGPF. Para penanggung jawab kerusuhan itu di dalam TGPF justru menunggangi TGPF untuk satu tujuan, yaitu menyangkal terjadinya pemerkosaan massal Mei 98,” kata Sri Palupi, yang pernah menjadi anggota Tim Asistensi untuk TGPF Kerusuhan Mei 1998.
Kala itu, tujuan tersebut tak sepenuhnya tercapai.
TGPF tetap mengumumkan pada publik bahwa ada 85 perempuan—sebagian besar etnis Tionghoa—yang menjadi korban pemerkosaan massal. Jumlah sebenarnya diprediksi lebih besar dan tersebar juga di luar Jakarta.
Dari hasil yang diumumkan pada 3 November 1998, dua anggota TGPF melayangkan catatan keberatan yang meminta penghilangan bagian soal kekerasan seksual, karena disebut ‘tidak dapat dibuktikan secara hukum’.
Dua anggota itu adalah Marwan Paris, yang merupakan perwakilan ABRI, serta Da’i Bachtiar, yang menjadi wakil dari pihak Kepolisian RI.
Dalam arsip pemberitaan harian Kompas pada 4 November 1998, Da’i Bachtiar menjelaskan alasan keberatannya di hadapan wartawan. Menurut dia, kesimpulan TGPF itu masih ada yang bersifat analisa dan harus didukung bukti materiil yang memadai, misalnya pada kasus perkosaan
“Semestinya ‘kan tidak bisa hanya pengakuan formil, tanpa didukung bukti materiil. Dari sejumlah perkara yang dilaporkan itu, mungkin hanya tiga kasus yang bisa ditindaklanjuti Polri, yakni yang pengakuan korban. Itu pun kalau korbannya mau,” kata Da’i saat itu.
Palupi ingat betul. Saat itu, ada tiga dokumen yang diajukan.
Pertama, terkait pola kerusuhan dan adanya keterlibatan militer.
Kedua, status penjarahan dalam kerusuhan.
Ketiga, mengenai pemerkosaan massal.
“Hanya dokumen ketiga yang dipermasalahkan,” kata Palupi.
Sumber gambar, Getty Images
Hampir tiga dekade berselang, penyangkalan itu kembali dilakukan. Ini tercermin dari pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dalam wawancara ‘Real Talk’ IDN Times, tahun lalu. Fadli Zon mempersoalkan istilah “pemerkosaan massal”.
Siaran pers Kementerian Kebudayaan Nomor 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025, serta unggahan media sosial kementerian pada 16 Juni 2025, juga secara terang-terangan menyangkal soal pemerkosaan massal dan mendelegitimasi laporan TGPF.
Ketika dikonfirmasi ulang oleh BBC News Indonesia, Fadli kembali mempermasalahkan istilah tersebut. Menurutnya, hal ini tak ada dalam bukti hukum pada waktu itu.
Menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan terhadap Fadli terkait pernyataannya tentang pemerkosaan massal 1998, Palupi juga mengaku tidak heran.
Sebab, negara pernah berulang kali menjajal pola penyangkalan serupa lewat jajaran pejabatnya.
Aktivis perempuan dan kemanusiaan, Ita Fatia Nadia, yang semula juga masuk jajaran TGPF, mengaku memilih mundur sejak awal. Ini karena ada tekanan dari seorang jenderal untuk membeberkan secara rinci identitas hingga alamat korban pemerkosaan.
“Waktu itu, jenderal polisi itu berkata, kalau tidak bisa menunjukkan kepada tim dengan dibawa ke sini orangnya, atau menunjukkan di mana alamatnya, itu namanya omong kosong dan bohong,” ujar Ita, yang tergabung juga dalam Tim Relawan untuk Kemanusiaan.
Tidak berhenti di situ, Ita kembali dituding berbohong mengenai pemerkosaan massal ini, ketika dia, bersama Saparinah Sadli dan sembilan orang aktivis perempuan lainnya, melakukan audiensi dengan Presiden B.J. Habibie, di Bina Graha, pada 15 Juli 1998.
Dia bercerita, di tengah pertemuan, pundaknya ditepuk oleh penasehat militer presiden. Dia diminta keluar sebentar dari ruangan. Di luar, sudah ada dua orang jenderal dari ABRI dan kepolisian menanti. Ketika pintu ruangan ditutup, jenderal dari ABRI tersebut menunjuk-nunjuk Ita.
“Saya dibilang pembohong, menjelek-jelekkan nama bangsa Indonesia, penipu. Lalu, saya harus bertanggung jawab, karena telah menyebarkan dan memburuk-burukkan bangsa. Saya bingung. Tapi selesai itu, entah kenapa, saya tunjuk balik dia dan saya bilang saya tidak berbohong.”
‘Banyak korban atau keluarga korban yang tidak tertolong’
Tim Relawan untuk Kemanusiaan mencatat, ada 152 orang yang menjadi korban pemerkosaan massal pada periode 13-15 Mei 1998. Catatan ini berdasarkan kesaksian korban, keluarga, dan saksi mata. Hal ini pun masuk dalam lampiran temuan TGPF.
Jumlah ini menyusut ketika TGPF melakukan verifikasi dan pemeriksaan silang terhadap data yang dihimpun tersebut.
Adapun perubahan jumlah ini disebabkan berbagai hal. Salah satu alasannya, korban sudah meninggal. Penyebab lain adalah jika korban, keluarga, dan saksi mata tak lagi bisa diminta keterangannya, karena menerima ancaman, yang membuat mereka memilih tutup mulut atau tak lagi bisa dijumpai.
“Sebenarnya banyak sekali korban atau keluarga korban yang tidak tertolong, atau yang sebenarnya mengadu tapi kemudian tidak tertolong. Karena ketika mereka mengadu, enggak lama kemudian mereka mendapatkan teror, sehingga mereka menghilang dan enggak bisa diakses lagi,” ungkap Palupi.
Ketakutan para korban dan keluarga ini, menurutnya, disalahgunakan oleh anggota TGPF sendiri untuk menyangkal adanya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Dia juga bercerita soal salah satu anggota Tim Asistensi TGPF yang mendatangi korban ke salah satu lokasi untuk melakukan verifikasi. Akan tetapi, orang tersebut kemudian mengambil kesimpulan bahwa tidak terjadi pemerkosaan, hanya karena dia tidak berhasil menjumpai korban di lokasi.
“Korban pemerkosaan ini kan tidak mudah untuk bisa percaya dan langsung ditemui. Mereka baru saja mengalami hal yang sangat traumatis. Belum lagi ketakutan adanya teror.,” katanya.
Ita Fatia membenarkan hal ini.
Margaretha Martadinata Haryono, atau Ita Martadinata, salah satu korban, misalnya, semula berani terbuka dan siap bersaksi di sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pemerkosaan yang dialaminya, pada Mei 1998.
Namun, Ita Martadinata dibunuh dan diperkosa di rumahnya sendiri.
“Sejak kejadian itu, korban atau keluarga yang mau bersuara memilih benar-benar bungkam,” ujar Ita Fatia, yang saat itu juga aktif di Kalyana Mitra.
Mengutip dari arsip pemberitaan Kompas, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dari LSM Elsam, yang juga bagian dari TGPF, berkata, pembunuhan Ita membuat korban kerusuhan Mei dan anggota Tim Relawan semakin takut.
“Negara memang menakutkan. Orang yang ingin menegakkan kebenaran malah dibunuh. Saya menangis, bangsa macam apa kita ini?” katanya.
Sumber gambar, Erik Prasetya
Ita pun mengurai kembali memorinya pada 13-15 Mei 1998.
Dia ingat mendapat kabar ada pemerkosaan di apartemen Pluit dan Kemayoran pada 13 Mei sekitar pukul tiga sore. Saat itu, Ita baru saja pulang dari pemakaman mahasiswa Universitas Trisakti yang ditembak pada 12 Mei, Elang Mulia Lesmana, di TPU Tanah Kusir.
Kabar telepon tadi berasal dari Sandyawan Sumardi yang merupakan Sekretaris Tim Relawan untuk Kemanusiaan.
Ketika masih berupaya mencerna informasi yang didapatnya, telepon berdering lagi sekitar pukul empat sore.
Suara Sandyawan kembali terdengar. Dia menyebut telah terjadi penjarahan di Harco Glodok, dan bahwa sejumlah perempuan Tionghoa mengalami penganiayaan.
“Terus terang saja, meski Kalyanamitra punya pengalaman melakukan pendampingan korban pemerkosaan, tapi itu kan individu. Ini banyak. Akhirnya, kami putuskan untuk berbagi tugas. Saya bersama teman naik ojek pergi ke Glodok, dan teman lain ke Pluit, dan ada yang Kemayoran,” jelas Ita.
Jelang pukul enam sore, Ita tiba di Glodok. Situasinya sudah kacau balau. Ada yang berlari menggotong televisi. Ada yang sibuk mengangkut komputer.
Di tengah kekacauan itu, Ita melihat tiga perempuan Tionghoa dikerumuni orang, rambutnya sudah acak-acakan dan bajunya terbuka.
“Mereka ditarik sana, ditarik sini. Satunya sekitar usia 30-an dan dua lagi kira-kira 20-an (tahun). Sempat bingung, akhirnya saya kan bawa payung. Saya tebas-tebaskan payung dan kerumunan itu menyingkir,” katanya.
Ia kemudian membawa ketiga perempuan tersebut ke sebuah hotel.
“Dibantu tukang ojek tadi, kami bawa mereka ke hotel terdekat karena saat itu, saya juga enggak tau rumah sakit terdekat di mana. Untungnya, karyawan hotelnya mau bantu dan membawa mereka ke salah satu kamar,” tambahnya.
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Belum sempat reda kekalutan, alat komunikasi pager Ita berbunyi dan kabar pemerkosaan masuk lagi. Kali ini, kejadian di Jembatan Dua, Jembatan Tiga dan Jembatan Lima di sekitaran Angke dan Cengkareng. Tanpa pikir panjang, Ita berangkat ke lokasi.
Di sana, ia berjumpa dengan seorang bapak yang mengaku kepala RT dan menunjukkan beberapa ruko. Di dalamnya, terdapat beberapa perempuan yang dianiaya.
Dia menemukan dua anak perempuan, dan satu perempuan muda, di lokasi yang tidak jauh dari situ.
“Yang remaja ini sekitar 19 tahun, dia telungkup dan mengalami pendarahan. Saya coba cari bantuan,” katanya, sambil menambahkan ia menyetop sebuah mobil.
Ita dan kepala RT tersebut berkeliling lagi dan menemukan ibu muda yang pingsan dengan bayi di sebelahnya.
Setelah menolong ibu tadi, Ita beralih ke sekitar bundaran Cengkareng, mengikuti kabar yang masuk ke pager-nya. Setibanya di tempat, ada seorang bapak berkopiah, yang dipanggilnya Pak Haji, beserta istrinya yang bidan. Keduanya baru saja menyelamatkan dua perempuan Tionghoa.
“Yang satu, sekitar 30 tahun. Yang satu lagi, 21 tahun. Ada yang diperkosa dengan dimasukkan gagang sapu. Bu Bidan itu sudah bantu melepaskan, tapi kemudian kan pendarahan terus. Akhirnya, Pak Haji, ibu yang jadi korban, dan saya, berboncengan ke Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk,” ujar Ita.
Selepas mengantarkan korban ke rumah sakit, Ita baru sadar hari sudah berganti dan masuk waktu subuh. Dia kemudian kembali ke kantor Kalyanamitra, di Kalibata, dengan diantar oleh Pak Haji.
Pada pagi 14 Mei, para relawan mulai berkumpul. Berdasarkan pengalaman semalam, mereka sepakat untuk membuka hotline pengaduan.
Baru dibuka, telepon berdering berulang kali dengan banyak pengaduan terkait pemerkosaan.
Salah satu yang didampinginya adalah dua mahasiswa yang sempat diculik dengan mobil, lalu dilukai payudaranya. Dalam kondisi pendarahan, Ita melakukan pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan sembari membawanya ke Bandara Soekarno-Hatta.
“Saat itu, ada yang mengabarkan bawa ke Cengkareng karena akan banyak orang dibawa ke Singapura. Dan benar, sepanjang jalan menuju Soekarno-Hatta itu penuh orang. Ada yang dijarah, dicegat, suasana kacau,” ujar Ita.
“Saya bersama dua anak ini sampai di Soekarno-Hatta dan kami langsung menuju Singapore Airlines. Saya bilang keadaan mereka. Enggak ditanya tiket, enggak ditanya paspor, mereka langsung diberi kursi roda dan masuk ke dalam.”
Kabar tentang pemerkosaan terus masuk pada 14 Mei tersebut. Pada 15 Mei, Ita mendampingi seorang anak bernama Fransisca, sampai anak tersebut meninggal dan dikremasi. Pada 16 Mei, situasi mulai landai dan pengorganisasian data dilakukan.
Palupi merupakan salah satu orang yang mencatat dan mengolah data dari berbagai pengaduan yang masuk di Tim Relawan untuk Kemanusiaan.
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Selain mendata, Palupi juga sempat ikut berhadapan dengan korban.
“Orang kan berpikir bahwa kekerasan seksual pada saat rusuhnya itu terjadi hanya pada perempuan. Tapi, saya menemukan kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki,” ungkap Palupi.
Pada saat kerusuhan pecah, ada keluarga korban yang melaporkan kekerasan seksual yang menimpa anggota keluarganya sepulang kerja. Tim relawan kemudian membuat janji dengan keluarga korban untuk menjenguk.
Namun, pada hari yang dijanjikan, keluarga tersebut tidak datang sehingga pengaduan tersebut tidak dimasukkan dalam catatan.
Sekitar 2003, ia memperoleh kabar lagi dan berjumpa dengan korban. Keluarga besarnya ternyata sudah eksodus ke luar negeri. Hanya ia, istri, dan anaknya yang tetap bertahan pascakejadian tersebut.
Palupi juga mendapati seorang anak perempuan usia 12 tahun di Tangerang, yang diperkosa beramai-ramai, di depan adik laki-lakinya yang berusia enam tahun. Anak perempuan tersebut kemudian hamil.
Ketika bergabung di Tim Asistensi TGPF, Palupi kembali berkutat dengan hal ini. Ia pun mengingat ada salah seorang perwakilan penegak hukum yang berubah pikiran setelah mendengar berbagai kesaksian.
“Anggota itu bilang awalnya tidak percaya ada pemerkosaan massal di tengah kerusuhan. Tapi, setelah mendengarkan begitu banyak kesaksian, dia jadi berpikir. ‘Mosok sih semua? Sebanyak orang itu, bohong’. Akhirnya dia tidak menolak fakta itu (pemerkosaan massal),” ungkap Palupi.
“Ada juga anggota TGPF, perwakilan negara juga, yang bilang beban mereka berat dengan menjadi anggota TGPF. Karena tugasnya di sini (TGPF), adalah untuk menyatakan tidak ada pemerkosaan massal. Artinya, ada rencana sistematis bahwa TGPF itu ditunggangi dan arahnya untuk menyatakan tidak ada pemerkosaan massal. “
‘Hari-hari dengan korban, juga dengan teror’
Pengalaman saat itu mengalir secara detil dari Ita dan Palupi. Akan tetapi, diakui keduanya, ada hal-hal yang mengendap di memori, yang masih berpengaruh pada psikis dan fisik keduanya.
“Sepertinya, kalau boleh, itu dipindahkan semua memori karena saya masih ingat detil-detilnya. Sangat tidak mudah sampai sekarang,” ucap Palupi.
Hingga saat ini, kepergian Ita Martadinata, masih melekat.
Bagi mereka yang masih hidup pun tidak mudah. Ada yang keluarganya tercerai berai. Para korban disebut menanggung trauma kolektif.
Begitu pula dengan para pendamping korban. “Saya setiap kali habis investigasi itu di kantor pasti nangis. Enggak tahan bagaimana membayangkan. Apalagi yang pemerkosaan, lalu sampai meninggal,” kata Palupi.
Belum lagi melihat nasib para korban pembunuhan massal yang sengaja dibakar di dalam pusat perbelanjaan, yang kemudian dilabeli perusuh dan penjarah.
Dari hasil temuan TGPF, ada 1.170 orang yang tewas dalam jangka waktu tiga hari, pada 13-15 Mei 1998. Mayoritas yang menjadi korban adalah kelompok miskin yang dijadikan kambing hitam sebagai pelaku kerusuhan.
“Jadi, bagaimana pada saat itu sudah menghadapi korban, plus tiap hari juga diteror. Hampir tiap malam itu datang tentara sambil bilang mana orang yang membela China,” kata Palupi.
Selain itu, Palupi menuturkan, teror masuk melalui surat kaleng, telepon, dan faksimili. Palupi dan rekan-rekannya mengaku kerap dikirim gambar-gambar pembunuhan sadis lewat faksimili.
Ada yang diminta menghentikan investigasi, jika ingin korban tetap selamat. Ada yang menjadi korban tabrak lari. Bahkan Sandyawan pernah diancam akan dibunuh.
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Ita Fatia Nadia pun baru menyadari beberapa hal, saat pergi ke Jenewa, Swiss, pada Maret 1999, untuk mendengarkan hasil pelapor khusus PBB, Radhika Coomaraswamy, terkait Mei 1998. Radhika juga membahas soal peristiwa pelanggaran HAM lain di Aceh dan Timor Timur.
Saat itu, Radhika menggarisbawahi bahwa yang terjadi dalam tiga peristiwa itu merupakan teror negara, yang menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan. Sebab, pemerkosaan dan kekerasan seksual, yang dilancarkan oleh orang-orang tersebut, berkaitan dengan negara.
“Setelah mendengar Radhika, saya bingung. Saya down betul. Ternyata seperti itu. Karena selama Mei itu, saya seperti robot. Saya antara peristiwa-peristiwa kekerasan itu seperti menempel, enggak ada jarak,” ujar Ita.
Kondisi kesehatan Ita pun sempat menurun karena pengaruh psikis. Ia kemudian pergi ke Belanda dan China untuk menempuh pendidikan lagi sampai pulih dan sehat kembali.
Serupa dengan Palupi, Ita mengaku menghadapi teror. Ita berkata memperoleh telepon yang menyebutkan si peneror mengetahui lokasi sekolah anak-anak Ita. Bahkan, suatu hari, ada orang yang mengaku diminta Ita untuk menjemput anak-anaknya di sekolah.
Dalam Laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan yang dilampirkan pada Laporan Akhir TGPF, tertulis juga sebagian ancaman dari surat kaleng untuk salah seorang relawan, seperti berikut:
- “Gerakan untuk mencari korban jangan diteruskan. Kalau diteruskan, akan tahu akibatnya. Ingat, Saudara punya keluarga kan? Kalau masih sayang diri sendiri atau keluarga, harus menurut saya. Awas, saya tidak main-main!” (Juni 1998)
atau ancaman telepon di bawah ini:
- “Apa granat masih kurang? Saya tahu anak-anak kamu sekolah di mana, seragamnya apa, jam berapa berangkat dan pulang sekolah…” (Juni 1998)
Mengapa pemerkosaan massal selalu disangkal?
Penyangkalan ini disebut Palupi karena itu merupakan bagian dari kebiadaban yang tidak bisa diterima.
“Masyarakat internasional kan marah juga dengan kasus ini. Bagaimana pada saat itu media-media internasional kan memberi respons yang sangat negatif terhadap Indonesia,” katanya.
Bukan hanya persoalan rusuh, tapi peristiwa pemerkosaan massal dilakukan dengan cara-cara yang sangat biadab.
Ariel Heryanto dalam tulisannya, “Perkosaan Mei 1998: Beberapa pertanyaan konseptual“, menyebut para pelaku, yang juga aparat, melakukan pemerkosaan beramai-ramai dan menganiaya para perempuan ini di tengah massa tanpa ragu, takut, dan malu. Bahkan, muncul sorak sorai dari mereka yang menyaksikan di sekitar lokasi.
Rene Pattiradjawane juga menulis dalam buku “Harga Yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia” mengenai pemerkosaan massal terhadap para perempuan Tionghoa ini.
Dalam tulisan tersebut, ia menggambarkan berbagai kabar dan pemberitaan mengenai pemerkosaan massal di Indonesia memicu gelombang protes di Boston, Manila, Hongkong, Beijing, dan tempat lainnya. Bahkan ada poster yang dibawa peserta protes berbunyi: “Jakarta, ibu kota pemerkosaan dunia”
Dunia internasional bahkan menyetarakan dengan perlakuan Hitler dan juga pemerkosaan perempuan Bosnia oleh orang-orang Serbia.
Tudingan masyarakat internasional justru menebalkan penyangkalan. Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) pada September 1998 menyatakan isu tentang pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa sudah dipolitisasi untuk menyudutkan Indonesia.
Namun, Presiden B.J. Habibie percaya hal itu benar-benar terjadi dan mengerahkan berbagai upaya untuk menyelidiki pemerkosaan massal.
Sumber gambar, Gamma-Rapho via Getty Images
Tindakan brutal pada 13-15 Mei 1998 ini mendorong eksodus besar-besaran. Banyak orang Tionghoa yang memilih keluar dari Indonesia karena merasa tidak diterima secara adil.
“Bagi mereka kehilangan bisnis atau rumah, bukan suatu persoalan, tapi kehilangan moral serta kepercayaan dari rakyat merupakan hal yang tidak bisa diperbaiki dalam 1-2 tahun,” tulis Rene.
Secara terpisah, Profesor dari Departemen Sejarah, University of Melbourne, Charles Coppel, pernah meneliti kekerasan terhadap etnis Tionghoa sebelum 1998 menyasar pengrusakan tempat usaha atau rumah, meski kemudian memakan korban jiwa.
Galuh Wandita pun berkata penyerangan dan pemerkosaan terhadap perempuan ini merupakan serangan yang mematikan karena menyasar harga diri yang paling berharga. Bukan hanya melakukan penundukan individu, tapi juga kelompok.
Atas hal ini, Virdinda Achmad, selaku kuasa hukum koalisi yang mengajukan gugatan pada PTUN Jakarta, menekankan penyangkalan ini harus dilawan. Mereka kini sudah memasukkan memori banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta.
‘Ada pengondisian sebelum meletus 13-15 Mei 1998’
Kerusuhan, yang memuncak sampai pemerkosaan massal pada 13-15 Mei 1998, bukanlah tanpa sebab. Palupi dan para anggota Tim Relawan, yang sudah aktif melakukan advokasi, meyakini adanya pengondisian situasi sejak 1997.
Kala itu, ekonomi Indonesia terpuruk, terdampak krisis ekonomi global.
“Yakin memang disiapkan betul. Kalau baca catatan-catatan, sudah disiapkan di 1997. Ketika krisis sudah mulai parah, indikasinya itu banyak sekali, jenderal. Bukannya yang satu dua, mereka berkata yang menyebabkan krisis adalah para pengusaha China yang membawa lari uangnya keluar negeri. Itu sudah salah satu bentuk pengkondisian yang nanti akan nyambung,” tutur Palupi.
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Tiba pada Mei 1998. Penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei memicu amarah publik. Alih-alih turun ke jalan sebagai luapan emosi, para mahasiswa lebih memilih aksi di kampus pada 13 Mei karena mulai ada kekhawatiran penumpang gelap dalam aksi.
Baru pada 13 Mei sore, kerusuhan mendadak pecah di sejumlah titik. Orang-orang membakar ban, melakukan provokasi, mengumpulkan massa, dan mulai meneriakkan kata-kata untuk menyerang kelompok Tionghoa dengan alasan mereka yang menyebabkan kerusuhan dan krisis.
“Itu persis ucapan dari para provokator yang memulai rusuh pada 13 Mei,” tambahnya.
Selanjutnya, laporan akhir TGPF juga membagi pelaku kerusuhan dalam tiga kelompok: kelompok provokator, massa aktif, dan massa pasif
Kelompok provokator ini menggerakkan massa dengan memancing keributan, memberikan tanda-tanda tertentu pada sasaran, pengrusakan awal, pembakaran, dan mendorong penjarahan serta kekerasan. Mereka merupakan orang-orang terlatih. Mereka menggunakan kendaraan seperti motor, mobil, bahkan jeep dan memakai HT sebagai sarana komunikasi.
Mereka juga menyiapkan alat perusak seperti bom molotov, cairan pembakar, linggis, juga batu. Kelompok ini juga diikuti gerombolan organisasi masyarakat yang kesehariannya identik dengan premanisme.
“Para pelaku ini dilatih dan sangat profesional. Kesaksian Kapolda Metro Jaya saat itu, Hamami Nata, juga mengofirmasi ini semua dilatih, orang yang terlatih,” ungkap Palupi.
Investigasi Radio BBC juga menemukan kejanggalan sepanjang kerusuhan. Investigasi yang kemudian masuk dalam dokumen Tim Relawan untuk Keamanan itu menyebut:
“Sebelum amuk massa meletus, terlihat beberapa orang berpakaian perlente memberi uang kepada sejumlah pemuda untuk membuat kerusuhan.”
Sumber gambar, Gamma-Rapho via Getty Images
Menurut Palupi, para pemuda sekitar ini sudah didekati oleh sejumlah orang diberi uang dan dibelikan makan selama berhari-hari sambil mencuci otak mereka agar melakukan kekerasan pada harinya. Sementara itu, didatangkan juga massa dari luar Jakarta menggunakan truk yang diturunkan di sekitar lokasi kerusuhan. Hal ini juga terkait pemerkosaan massal.
Mely G. Tan dalam tulisannya berjudul “The Social and Cultural Dimension of Gender Based Violence in Indonesia: From Labelling to Discrimination to Violence” , menyebut kekerasan pada Mei 1998 ini, yang masuk kategori kejahatan HAM, juga terjadi di Aceh, Papua, dan Timor Timur.
Semuanya terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif. Bahkan kemudian menyasar pada para perempuan yang menjadi sasaran kekerasan.
Sumber gambar, AFP via Getty Images
Kesimpulan TGPF saat itu pun mengerucut pada beberapa nama yang saat ini berada di lingkaran kekuasaan.
Presiden Prabowo Subianto, misalnya, disebut terkait dalam kasus penculikan. Prabowo, yang saat itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD, dengan pangkat Letnan Jenderal, didesak untuk dibawa ke Pengadilan Militer bersama semua pihak yang terlibat.
BBC News Indonesia telah menghubungi Badan Komunikasi terkait hal ini. Namun hingga kini, tidak ada jawaban yang diberikan.
Selain itu, TGPF juga meminta pemerintah melakukan penyelidikan pertemuan di Makostrad pada 14 Mei 1998, untuk mengetahui dan mengungkap serta memastikan peranan Letjen Prabowo dan pihak-pihak lainnya, dalam seluruh proses yang menimbulkan terjadinya kerusuhan.
Dari arsip pemberitaan Kompas tertanggal 5 November 1998, pertemuan di Makostrad dihadiri Hashim S Djojohadikusumo, Fadli Zon, dan Farid Prawiranegara.
Namun saat itu, Hashim menyebut pertemuan itu bukan tertutup dan rahasia, apalagi menyangkut rencana makar. Mereka membicarakan perkembangan situasi saat itu.
Nama lainnya adalah Panglima Komando Operasi Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, yang kini menjabat menteri pertahanan.
TGPF meminta agar sesegera mungkin menindaklanjuti kasus-kasus yang diperkirakan terkait dengan rangkaian tindakan kekerasan yang memuncak pada kerusuhan 13-15 Mei 1998. Menurut temuan TGPF, Sjafrie perlu diminta pertanggungjawabannya. Salah satunya karena dianggap vakum menjaga keamanan.
Dalam sebuah wawancara dengan Tempo yang diterbitkan pada 25 Mei 2003, Sjafrie tak sepakat disebut vakum mengingat medan yang dikawal cukup luas sehingga aparat seperti tidak terlihat. “Kawasan seperti permukiman tak bisa kita jaga,” kata Sjafrie.
Berkas dokumen Tim Relawan untuk Kemanusiaan memang menemukan lokasi-lokasi kerusuhan tidak ada pengamanan. Tentara maupun polisi tidak mencegah, bahkan di di sebagian lokasi tidak terlihat mengamankan situasi. Bahkan saat kebakaran di mana-mana, tidak ada pemadam kebakaran yang datang.
Sandyawan menulis dalam laporan tersebut:
“Sebuah pemerintah dan jaringan intelijen yang sudah sekian lama begitu gagah dan keras mengawasi isi benak dan gerak setiap warga, tapi tak bisa membongkar jaringan pelaku kerusuhan berdasar indikasi yang sudah begitu jelas, adalah sebuah pemerintah yang tidak bisa dipercaya untuk mengelola hidup republik ini. Jangan salahkan warga biasa malah punya keyakinan pemerintah dan jaringan intelijen merupakan bagian tak terpisah dari penyebab kerusuhan.”
Related posts
Latest Post
No Comments