Papua: Operasi militer diduga tewaskan belasan warga Puncak, Papua, saat tidur dan mengungsi

Di luar itu, Bernarda menambahkan masalah lainnya adalah kecurigaan dari pihak aparat keamanan.

“Apabila ini terus terjadi, Papua akan menjadi tempat konflik. Dan kalau sudah daerah konflik, otomatis bukan daerah aman. Kalau sudah bukan aman, (kepada) orang Papua akan selalu ada kecurigaan,” papar Bernarda.

“Kalau kecurigaan, akhirnya orang Papua, menurut saya, hidup dengan ketakutan.”

Semua keputusan, sekarang, bergantung dari Jakarta. Bernarda meminta pemerintah untuk menyetop mobilisasi aparat maupun tentara ke Papua. Ketika pemerintah berkukuh menggunakan perspektif militer dalam menangani masalah di Papua, kekerasan bakal melonjak.

“Saya pikir mata rantai kekerasan ini harus sesegera mungkin dihentikan,” ucapnya.

Dalam khotbahnya pada Januari 2026, Pastor Amandus Rahadat dari Paroki Gereja Katedral Tiga Raja Timika berujar bahwa dirinya terganggu dengan sebuah pemikiran.

Mengapa, Amandus berkata, sebagian besar orang Papua ingin merdeka, memisahkan diri, dari Indonesia?

Amandus menyediakan empat jawaban bagi pemerintah Indonesia.

Pertama, sejarah bergabungnya Papua ke Indonesia merupakan aneksasi, pencaplokan, bukan berasaskan referendum atau keinginan kolektif.

“Mereka tidak pernah diajak duduk bersama dan bicara,” ungkap Amandus di dalam khotbahnya.

Yang kedua, “ada banyak pelanggaran HAM yang tidak diselesaikan secara tuntas,” sambung Amandus. Aparat keamanan, sebutnya, “tidak lagi dilihat sebagai pelindung rakyat,” melainkan “ancaman.”

Ketiga, identitas Papua diabaikan pemerintah.

“Itu sebabnya OPM (Organisasi Papua Merdeka) tetap beraksi. Mereka merasa dijajah secara kultural,” terangnya.

“Pernah mereka disebut monyet. Itu sangat menyedihkan.”

Dan terakhir, keempat, ketimpangan sosial serta ekonomi yang “begitu menusuk,” paparnya.

Kali ini, Amandus menyentil pendekatan pemerintah dalam mengurai benang kusut di Tanah Papua.

Pendekatan keamanan, Amandus bilang, sekadar melahirkan nyawa-nyawa tak bersalah tumbang, bahkan hilang, di samping reaksi dari kelompok prokemerdekaan seperti TPNPB-OPM.

“Anak kecil yang tidak tahu apa-apa, (terkena) peluru menembus dadanya,” cerita Amandus.

“Ini ibarat anak minta jalan-jalan dan bapak yang tidak senang, mama yang tidak senang tempeleng dia. Ini bukan solusi.”

Sementara pendekatan pembangunan, dengan pemerintah mendirikan infrastruktur jalan dan lain-lain, juga dikritik Amandus tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Akibat khotbah tersebut, Amandus mengaku “ditelepon (pihak) tanpa nama terus-menerus.”

Para tetua adat maupun gereja di Timika memberitahunya bahwa dia tengah “diawasi” oleh aparat keamanan.

“Jadi, saya itu menjadi semacam sasaran tembak. Tembak dalam tanda kutip. Mereka sangat curiga. Ini pastor ada apa?” kisahnya kepada BBC News Indonesia, akhir April 2026.

Puncaknya, kediaman Amandus disatroni tentara berseragam lengkap. Amandus murka dan meminta tentara-tentara itu balik badan.

Peristiwa tersebut menggambarkan pemerintah mengambil jalur keliru dalam menanggapi segala yang berhubungan dengan Papua, ucapnya.

Pendekatan keamanan tak akan menghasilkan perubahan apa pun.

“Dan saya menduga bahwa ketegangan yang terjadi selama ini terlalu lama dipelihara. Artinya, tidak diselesaikan dari akar,” tandas Amandus yang sudah menetap di Papua selama dua dekade.

Amandus meminta pemerintah, sebagaimana petuah yang termaktub di dalam Injil, menyelesaikan konflik di Papua dengan dialog.

“Yesus duduk bersama dua murid, (mereka) omong-omong. Yesus memecahkan roti dan terbukalah mata dua murid itu,” terangnya.

Situasi di Papua, Amandus meneruskan, sudah “tidak sehat.” Kalau cara pemerintah tidak membawa perkembangan yang signifikan, sudah semestinya mereka berefleksi secara mendalam, imbuh Amandus.

“Jadi, sekarang itu dua kubu yang saling makan dan tidak ada penyelesaian,” ucap Amandus.

“Dan saya beberapa kali ngomong di gereja bahwa sampai kapan kita akan membiarkan anak manusia berguguran di Papua?”