Lingkungan: Deforestasi Indonesia meningkat ‘dan berpotensi juara tropis dunia’ dalam setahun pemerintahan Prabowo

“Contohnya, bagaimana kawasan hutan jadi APL yang berizin? Artinya secara disadari atau tidak, pemerintah dengan meng-APL-kan tutupan hutan membuat daerah itu jadi tidak berhutan,” ujar Timer.

Dampaknya, tambahnya, deforestasi dilakukan secara terang-terangan dan berlindung “di balik jargon-jargon legal, dibolehkan secara hukum.”

Selain pemberian izin konsesi, Timer menambahkan, sikap dan pernyataan Presiden Prabowo juga berkontribusi pada peningkatan deforestasi. Salah satunya adalah pidato Prabowo, Senin (30/12) tahun lalu, yang membantah bahwa sawit menyebabkan deforestasi.

Prabowo bilang lahan sawit menyebabkan deforestasi adalah tuduhan yang keliru.

“Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?” tutur Prabowo.

“Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida. Dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu,” sambungnya.

Prabowo kemudian berpesan kepada kepala daerah dan aparat TNI-Polri untuk menjaga kebun-kebun kelapa sawit di Indonesia.

Angka deforestasi Auriga jauh lebih tinggi dibandingkan data yang disampaikan pemerintah ke publik.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni berkata jumlah deforestasi (hingga September 2025) mengalami penurunan 23,01%, yaitu ari 216.216 hektare pada 2024 menjadi 166.450 hektare pada 2025.

Menurut data Kementerian Kehutanan, angka deforestasi Indonesia berada di kisaran 119.000 hingga 145.000 hektare per tahun dari 2020 hingga 2023.

Kemenhut berkata, tren deforestasi memang menunjukkan sedikit kenaikan, namun tetap lebih rendah dibandingkan rata-rata deforestasi dalam satu dekade terakhir.

Perbedaan laju deforestasi juga terjadi di tiga provinsi di Sumatra yang terdampak banjir dan longsor.

Raja Juli berkata deforestasi di Provinsi Aceh menurut 10,04%, dari 11.228 hektare pada 2024 menjadi 10.100 hektare di 2025.

Begitu juga dengan Provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Barat yang mengalami penurunan deforestasi 13,98% dan 14%.

Selain itu, Kemenhut mencatat luas lahan berhutan di Indonesia pada 2024 berjumlah 95,5 juta hektare, di mana 91,9% nya berada di kawasan hutan.

Disparitas angka itu, menurut Timer, salah satunya disebabkan oleh perbedaan metodologi dalam pengambilan data deforestasi.

Timer bilang, Auriga menggunakan metodologi minimum mapping unit, dengan mengukur lokasi deforestasi dari tingkat terkecil, yaitu di bawah 0,5 hektare hingga di atas 50 hektare, dari hampir 500.000 poligon, dengan hasil uji akurasi sebesar 89%.

Hasilnya, kata Timer, deforestasi di bawah 0,5 sampai lima hektare berjumlah lebih dari 267.000 hektare. Sedangkan dari lima hingga di atas 50 hektare berjumlah 166.590 hektare.

Pemerintah, kata Timer, sepertinya mengukur deforestasi dari skala terendah, yaitu lima hektare ke atas.

“Hasilnya hampir sama, hitungan kami dari lima sampai di atas 50 hektare itu berjumlah 166.590 hektare. Sedangkan data pemerintah sebesar 166.450 hektare,” ujar Timer.

Padahal, tambahnya, deforestasi di bawah lima hektare itu lah yang paling banyak dan masif terjadi.

“Dan, jangan-jangan yang kecil-kecil itu adalah cara-cara orang atau korporasi yang tahu untuk mengakali situasi, agar tak masuk hitungan deforestasi,” tambahnya.

“Saya tidak melihat rakyat kecil yang merusak hutan. Ini antara korporasi yang dikasih izin atau proyek pemerintah yang memang skala besar dan sengaja berada di atas tutupan hutan,” ujar Timer.

Kementerian Kehutanan berkata definisi, metodologi, dan skala pemetaan menjadi beberapa faktor penyebab perbedaan angka deforestasi, seperti yang ditemukan Auriga dan pemerintah.

“Namun secara substansi, keduanya menunjukkan arah yang sama, yaitu adanya tekanan terhadap hutan yang perlu kita respon bersama secara serius dan terukur berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi.

Pertama, definisi dan cakupan deforestasi.

Ristianto berkata Kemenhut menggunakan definisi deforestasi yang mengacu pada kerangka nasional dan pelaporan internasional (termasuk UNFCCC), yaitu perubahan permanen dari kawasan berhutan menjadi tidak berhutan, dengan mempertimbangkan aspek fungsi kawasan, tutupan lahan, dan keberlanjutan penggunaan lahan.

“Sementara itu, beberapa lembaga independen cenderung menggunakan pendekatan loss of tree cover atau kehilangan tutupan pohon, yang dalam praktiknya dapat mencakup juga panen hutan tanaman, rotasi tanaman, atau perubahan sementara, yang dalam kerangka pemerintah tidak seluruhnya dikategorikan sebagai deforestasi,” kata Ristianto.

Kedua, metodologi dan sistem pengolahan data.

Ristianto bilang, data Kemenhut dihasilkan melalui sistem pemantauan nasional (Simontana), yang mengintegrasikan interpretasi citra satelit resolusi menengah hingga tinggi, proses QA/QC berlapis, serta verifikasi lapangan secara sistematis.

Selain itu, ujar Ristianto, penghitungan juga dilakukan secara time-series konsisten antar tahun, sehingga memastikan keterbandingan data dan menghindari bias akibat perbedaan metode antar periode.

“Metodologi lain termasuk yang menggabungkan machine learning dengan inspeksi manual memiliki keunggulan dalam deteksi dini, namun dapat menghasilkan over-estimation atau under-estimation apabila belum sepenuhnya disesuaikan dengan definisi operasional deforestasi nasional,” tambah Ristianto.

Ketiga, minimum mapping unit (MMU).

Dalam praktik nasional, Ristianto berkata, terdapat batasan teknis tertentu dalam delineasi perubahan tutupan lahan untuk menjaga akurasi dan konsistensi peta, yang umumnya berada pada skala yang memastikan interpretasi dapat diverifikasi secara andal.

“Fragmen sangat kecil (misalnya <1 hektare) tetap dapat terdeteksi dalam sistem, namun dalam agregasi statistik nasional dilakukan dengan mempertimbangkan validitas interpretasi dan konsistensi antar waktu, sehingga tidak seluruh patch kecil langsung diklasifikasikan sebagai deforestasi permanen,” ujar Ristianto.

Keempat, periode dan status data.

Ristianto mengungkapkan angka deforestasi pemerintah (166.450 hektare hingga September 2025) merupakan data sementara yang masih dalam proses finalisasi hingga akhir tahun 2025.

“Dengan demikian, perbandingan langsung dengan angka tahunan penuh dari pihak lain perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan misinterpretasi,” tambahnya.

Terkait klaim deforestasi terjadi di dalam konsesi, Ristianto menjelaskan bahwa tidak seluruh perubahan tutupan hutan di wilayah perizinan dapat dikategorikan sebagai deforestasi ilegal atau tidak terencana.

Ristianto berkata sebagian merupakan bagian dari kegiatan yang memiliki izin sah dan mengikuti tata kelola yang diatur, seperti pemanfaatan hutan produksi, pembangunan strategis nasional (PSN), kegiatan non-kehutanan yang telah melalui mekanisme pelepasan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan.

“Namun demikian, Kementerian Kehutanan tetap melakukan pengendalian ketat, termasuk melalui pemantauan berkala berbasis sistem (Simontana), integrasi dengan pengawasan lapangan, penegakan hukum terhadap kegiatan yang tidak sesuai ketentuan,” kata Ristianto.