Hukum: Pemerintah Indonesia larang anak di bawah 16 tahun bikin medsos: apa tantangan pemerintah?

Dari PP Tunas, pemerintah membentuk aturan turunan lewat Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026. Di aturan ini, pemerintah memutuskan anak di bawah 16 tahun tidak lagi bisa memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi.

Per 28 Maret 2026, implementasi akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Di luar faktor ancaman, Meutya mengungkapkan masalah lain yang berpeluang dihadapi yaitu adiksi digital.

“Bahkan ketika kontennya tidak bermasalah, penggunaan platform digital yang berlebihan juga dapat menimbulkan adiksi yang berdampak pada kesehatan mental dan pertumbuhan anak,” ucapnya.

Pemerintah menegaskan poin utama dari aturan ini terletak pada kewajiban platform digital untuk “melindungi pengguna anak.”

“Dengan jumlah anak yang mencapai puluhan juta pengguna internet, tantangan implementasi di Indonesia tentu jauh lebih kompleks. Namun, platform digital yang beroperasi di Indonesia harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia,” tandas Meutya.

Indonesia bukan negara pertama yang mengambil langkah demikian. Sebelumnya, ada Australia serta Prancis yang lebih dulu membahas aturan untuk membatasi akses anak-anak di bawah 15 atau 16 tahun ke ruang media sosial.

Tidak lama usai pemerintah Indonesia meresmikan ketentuan yang kurang lebih mirip belaka, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memberi ucapan selamat di X—bekas Twitter. Dengan meng-quote unggahan dari kantor berita Prancis, AFP, dia bilang: “terima kasih telah bergabung ke dalam gerakan” disertai emoji checklist.

Komdigi menyebut bahwa peraturan menteri yang baru merupakan turunan dari peraturan pemerintah sebelumnya, yang diteken pada akhir Maret 2025.

Dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan penyelenggara sistem elektronik (PSE), atau platform, “wajib menyediakan batasan minimum usia anak” yang dapat menggunakan produk atau layanannya.

Lalu, penyelenggara sistem elektronik “wajib melakukan penilaian mandiri” untuk memastikan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan “sesuai dengan batasan minimum usia anak.”

Penilaian mandiri, tulis peraturan itu, paling sedikit mesti memuat pertimbangan kebutuhan anak maupun pertimbangan risiko.

Perkembangan produk, layanan, serta fitur dari platform, masih merujuk peraturan yang sama, diharuskan memiliki tingkat risiko terhadap anak. Tingkat risiko terbagi ke dua kategori: tinggi dan rendah.

Penilaian tingkat risiko rendah atau tinggi mengacu pada aspek seperti “terpapar konten kekerasan atau pornografi,” “menimbulkan adiksi,” sampai “eksploitasi anak sebagai konsumen.”

Apabila dirinci menyesuaikan dengan pembagian usia, sederhananya, anak berusia di bawah 13 tahun dapat mempunyai akun pada produk platform yang berisiko rendah selama memperoleh persetujuan orangtua.

Begitu pula untuk anak berusia 13 tahun sampai belum 16 tahun yang diwajibkan mendapatkan izin orangtua dalam mengakses produk, layanan, dan fitur platform yang berisiko rendah.

Terakhir, untuk anak berusia 16 tahun sampai belum 18 tahun bisa memiliki akun (tanpa ketentuan berisiko rendah atau tinggi) asalkan dapat izin dari orangtua.

Kemudian, penyelenggara sistem elektronik “wajib menyediakan mekanisme verifikasi pengguna anak.” Dalam verifikasi ini, langkah teknis dan operasionalnya diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik.

Poin yang lain adalah PSE berkewajiban menganalisis ancaman yang disebabkan pengolahan data pribadi anak dari produk, layanan, serta fitur yang terhubung dengan mereka.

Tak luput, pemerintah menegaskan pengawasan pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak dimandatkan kepada menteri.

Dalam pengawasan ini, menteri berwenang, salah satunya, “melakukan pemantauan dan penelusuran” terhadap implementasi di lapangan.

Apabila PSE tidak mematuhi kewajiban yang sudah ditetapkan, sanksi administratif menanti dijatuhkan. Rupa sanksinya meliputi teguran tertulis, denda, penghentian sementara, sampai pemutusan akses.

Nadia bercerita bahwa dirinya cukup waswas dengan perkembangan teknologi sekaligus apa yang bertebaran di internet.

Pekerja kantoran serta seorang ibu yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah, ini merasakan betul bagaimana susahnya posisi orangtua menanggapi kemajuan teknologi mengingat anak semata wayangnya “nyaris tak bisa lepas dari handphone.”

Kalau diatur ketat, termasuk dengan mengetahui apa yang ada di isi gawainya, Nadia takut bakal melanggar privasi—dan menciptakan kesan orangtua yang otoriter.

Sebaliknya, apabila diserahkan sepenuhnya ke anak, dia cemas andaikata konsumsi konten maupun informasi berjalan tanpa penyaring.

Bersama suami, Nadia akhirnya memilih jalan tengah.

“Saya ngajak bicara anak. Kami jelaskan concern kami begini. Kami juga mendengar dari anak maunya begini. Jadi, supaya sama-sama tetap nyaman. Kuncinya di situ,” terang Nadia.

Satu hal yang Nadia tekankan dari diskusi itu: dia dan suaminya bakal ‘mengawasi’ gerak-gerik anaknya di dunia maya.

Maksud Nadia yakni ketika anaknya membuat akun media sosial, mereka harus saling mem-follow. Tujuannya adalah supaya Nadia mengetahui sekelumit akun anaknya: siapa yang dia follow, siapa yang mem-follow balik anaknya, dan seterusnya.

Dengan begitu, Nadia beserta suami mampu sedikit lega sebab bisa mengamati sisi ‘online‘ dari anaknya secara—menurut pengakuannya—tidak berlebihan.

Melarang penggunaan internet—terlebih media sosial—kepada anak diklaimnya “hal mustahil.” Apalagi, sambung Nadia, pergaulan anaknya sudah masuk babak SMA, sebuah masa di mana keterhubungan antara satu dan lainnya merupakan keniscayaan.

Menanggapi kebijakan pemerintah yang bakal melarang anak di bawah 16 tahun mendaftarkan diri untuk penggunaan media sosial, Nadia menjelaskan hal itu “cukup baik.” Artinya, negara tidak tinggal diam atas konsekuensi yang ditimbulkan oleh internet.

Nadia menerangkan bahwa dengan pemerintah meminta platform agar lebih aktif dan tegas mengurusi ketentuan usia dari para user, tandanya mereka juga peduli terhadap keberlangsungan anak-anak.

“Kadang kalau dari sisi orangtua rasanya, mungkin, akan mentok ketika memberi tahu ke anak kalau jangan begini, jangan begitu,” tuturnya.

“Nah, kalau pemerintah sudah turun tangan begini, kami kayak ada yang dukung.”

Nadia berkeinginan pemerintah, setelahnya, menyebarluaskan substansi dari kebijakan yang mereka putuskan melalui sosialisasi maupun konten-konten di akun resmi kementerian. Jangan sampai, imbuh Nadia, “kebijakan yang bagus” hanya berputar di masyarakat di kota-kota besar saja.

Tak jauh berbeda, Anton, pekerja swasta di Palembang, Sumatra Selatan, mengapresiasi langkah pemerintah. Sebagai orangtua, dia tak menutup kemungkinan khawatir ihwal dinamika di internet—perisakan, pornografi, atau hoaks.

Tapi, Anton menambahkan, pemerintah sebaiknya tak cukup hanya mengeluarkan peraturan. Langkah konkret dengan mem-filter beragam konten-konten yang “berdampak buruk” dapat dijalankan secara bersamaan dengan rilisnya regulasi baru.

“Jadi, peraturan yang lain, soal distribusi konten, juga digalakkan. Tidak hanya peraturan yang baru ini, soal pembatasan usia untuk media sosial,” tegasnya.

Menurut Anton, yang anaknya duduk di bangku SD dan SMP, permasalahan di internet—termanifestasi dengan konten-konten yang didistribusikan—tidak selesai dalam sekali mengeluarkan peraturan.

Tugas pemerintah adalah bagaimana menyambungkan bermacam peraturan dengan tujuan membentuk sistem yang kokoh.

“Tidak hanya sifatnya yang reaktif saja, tapi juga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai langkah pencegahan,” tandasnya.