Aksi Kamisan 900: Sumarsih bertahan mencari keadilan

Di tengah memproses duka, Sumarsih, beberapa saat setelah Wawan disemanyamkan, didatangi perwakilan pemerintah lewat Departemen Sosial.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyerahkan cek senilai Rp5 juta sebagai “bantuan duka,” kata Sumarsih.

Sumarsih tak langsung merespons. Dia kemudian meminta izin terlebih dahulu untuk ke dapur. Di sana, Sumarsih berdoa.

“Tunjukkanlah apa yang seharusnya saya lakukan, Bunda Maria,” Sumarsih menuturkan kembali isi doanya waktu itu.

Tak lama, Sumarsih balik menemui perwakilan pemerintah. Sumarsih menyebut bahwa dia bakal menandatangani cek tersebut selama uangnya diserahkan kepada pelaku yang menembak Wawan.

Permintaan Sumarsih ditolak perwakilan pemerintah tadi, berdalih syarat itu terlampau menyulitkan. Sebagai gantinya, bagaimana jika diserahkan saja kepada Palang Merah Indonesia (PMI) yang kebetulan ikut dalam rombongan.

Sumarsih, dengan tenang, menjawab sebaliknya: kalau untuk donasi ke PMI, tak perlu memakai cek dari pemerintah. Ada tiga plastik di lemari berisikan uang sumbangan atas pemakaman Wawan yang bisa dialihkan ke PMI, terang Sumarsih.

Gagal dengan syarat pertama, Sumarsih menyodorkan ketentuan berikutnya. Cek tersebut sumbangkan saja kepada para prajurit TNI yang bertugas pada hari ketika Wawan tertembak.

Lagi-lagi, pemerintah memberikan tanggapan serupa. Alasannya pun tak jauh berbeda: mencari kesatuan yang bertugas akan susah.

Negosiasi yang ditempuh Sumarsih pada akhirnya membikin perwakilan pemerintah angkat kaki membawa cek yang ditawarkan.

Sumarsih sendiri masih berkukuh apabila pemerintah hendak memberikannya santunan, maka seharusnya diserahkan kepada tentara-tentara yang ‘mengamankan’ demonstrasi 1998.

Sumarsih meneruskan sikapnya dengan menulis surat resmi kepada Menteri Sosial kala itu, Justika Baharsyah. Isinya sama: meminta uang duka diserahkan kepada prajurit TNI. Surat Sumarsih tak berbalas. Panggilan telepon juga tak diangkat.

Dari surat ke menteri, usaha Sumarsih pindah ke surat kabar. Ide ini bermula dari Arief, suaminya, yang mempunyai kemauan agar penolakan atas cek pemerintah disebarluaskan melalui iklan di koran.

Sumarsih lantas mengabarkan rencana tersebut kepada wartawan Femina, Marlini Hasan. Marlini menyatakan harga iklan di media cetak tergolong mahal. Marlini menyarankan supaya pemberitahuan soal cek dimuat di rubrik surat pembaca yang notabene lebih murah.

Saran Marlini disanggupi Sumarsih. Dia membuat surat dari pembaca dan mengirimkannya ke tabloid DeTak. Oleh redaksi, surat Sumarsih ditayangkan. Tak sekadar DeTak, Harian Kompas, belakangan, menyusul mempublikasikan surat pembaca dari Sumarsih.

Pesan yang termuat dalam surat Sumarsih cukup lantang.

“Intinya bahwa bantuan duka dari pemerintah melalui Menteri Sosial, Justika Baharsyah, kami sumbangkan untuk yang menembak Wawan,” papar Sumarsih.

“Kalau tidak ditemukan, agar (cek) itu diberikan kepada prajurit yang bertugas di hari di mana Wawan ditembak.”

Surat dari Sumarsih seketika viral, menjadi bahan obrolan di kalangan pemerintah dan parlemen. Salah satu anggota DPR, menurut keterangan Sumarsih, menyebutnya “berani melawan pemerintah.” Sumarsih tak banyak menanggapi.

“Dan memang suratnya memantik kontroversi,” ucap Sumarsih.

Kematian Wawan memecahkan teriakan Sumarsih dalam menentang hegemoni penyelenggaraan negara yang sewenang-wenang.

Selama masa krisis 1998, Sumarsih sengaja menepi dari protes maupun kritik. Statusnya sebagai pekerja di DPR memaksanya memilih sikap semacam itu. Kepada Wawan, Sumarsih pun menghimbaunya supaya tidak ikut dalam demonstrasi.

Sumarsih tak mau terjadi sesuatu ke anaknya. Dia senantiasa mengingatkan bahwa pemerintahan Soeharto itu “otoriter dan militeristik.” Setiap mereka yang protes, tidak ada jalan bebas, imbuh Sumarsih.

“Wawan, kamu enggak perlu ikut demo. Negara sudah banyak yang mengurus. Saya bilang seperti itu ke dia,” kenang Sumarsih.

“Jadi, saya bilang lagi ke dia kalau harus menyesuaikan diri ketika menjadi mahasiswa, begitu pun saya sebagai pegawai negeri.”

Akan tetapi, Wawan tak benar-benar mengiyakannya. Dia tetap aktif turut serta dalam gelombang perlawanan.

“Nah, rupanya ketika saya melarang Wawan berdemonstrasi, menurut cerita teman-temannya, Wawan itu anak (fakultas) ekonomi tapi kalau mengadakan seminar (diskusi) di fakultas hukum,” tambah Sumarsih.

Wawan merupakan anak dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Sejak kecil, hobinya membaca buku. Suatu hari, Sumarsih berkisah, Wawan kecil pernah tidak ikut serta dalam rombongan antar jemput sekolah hanya untuk pergi ke perpustakaan di Jakarta Barat dan mendaftarkan diri sebagai anggota di sana.

Memasuki dewasa, keingintahuan yang tersimpan dalam dirinya kian berkembang, terlebih ketika dia diterima menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Jakarta pada 1996, selepas menuntaskan pendidikan tingkat menengah di SMA Pangudi Luhur Van Lith di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah.

Masa-masa perkuliahan yang dilalui Wawan tidak sepenuhnya lancar mengingat pada waktu itu tekanan untuk meminta Soeharto mundur dari jabatannya begitu masif.

Wawan sendiri, sepenuturan Sumarsih, tak mau ketinggalan dalam ambil bagian merespons kondisi politik yang limbung dengan, salah satunya, bergabung ke lembaga pers mahasiswa.

Pengalaman liputan Wawan, Sumarsih mengutarakan, ialah mendatangi sekaligus mewawancarai aktivis Budiman Sudjatmiko yang kala itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang, Jakarta Timur, akibat melawan Orde Baru.

“Begitu dia sampai di rumah, dia cerita kepada saya kalau wawancara dengan Budiman. Berangkat tiga orang, bersama kawan-kawannya yang lain, dan masing-masing dapat uang saku dari kampus sebesar Rp45 ribu,” sebut Sumarsih.

“Nah, dari uang saku itu, ternyata masih sisa Rp15 ribu. Akhirnya dibagi bertiga, masing-masing dapat Rp5 ribu,” sambung Sumarsih seraya tertawa.

Kemudian saat tahun berganti ke 1998, keadaan bertambah genting. Surat kabar diisi dengan berita penculikan aktivis, penembakan mahasiswa, kerusuhan serta kekerasan rasial, sampai pengunduran diri Soeharto.

Di tengah itu, Wawan memutuskan untuk masuk ke tim relawan kemanusiaan yang tugasnya membantu para mahasiswa demonstran atau masyarakat sipil yang terluka karena bentrok.

Sumarsih tak mampu menutupi kegelisahannya. Dia cemas akan keselamatan Wawan. Pada setiap sesi makan malam, satu-satunya kesempatan keluarga kecilnya berkumpul dengan lengkap, Sumarsih terus mengingatkan Wawan untuk berhati-hati. Jangan mendekati titik panas kerusuhan, kira-kira demikian Sumarsih berpesan.

Saban hari, dari kantornya bekerja, Sumarsih mendengar suara tembakan yang pecah dan seolah berhamburan di udara. Dia tak pernah tahu apakah suara itu berasal dari peluru kosong, karet, atau bahkan yang tajam.

Yang Sumarsih tahu, dengan suara tembakan tersebut, negara sudah mengerahkan alat kekuasaannya untuk menyikat siapa saja, dan di sinilah dia takut akan nasib Wawan.

Berselang setengah tahun sejak kemunduran Soeharto, gejolak protes dari massa tetap bermunculan, dan ketakutan yang dibayangkan Sumarsih menjadi kenyataan.

Di halaman kampus Atma Jaya Jakarta, peluru tajam standar militer menembus tubuh Wawan. Wawan tewas seketika.

Peristiwa pahit yang kelak dikenal dengan Tragedi Semanggi I tersebut lantas mengubah arah mata angin kehidupan Sumarsih yang selalu dia mimpikan tenang tak bergelombang.

Selama hampir 20 tahun, Sumarsih berdiri di depan Istana Negara Jakarta, meminta pertanggungjawaban para pemegang kekuasaan dalam kematian putranya.

“Cinta saya kepada Wawan telah bertransformasi menjadi cinta kepada sesama. Dalam cinta ini, ada semangat dan harapan bagi saya yang hidup, bagi kami yang masih hidup, untuk terus berdiri, meminta negara melihat kami, korban atas pelanggaran berat yang sudah mereka lakukan,” ujar Sumarsih.

Pertama kali Elizabeth Drexler menghadiri Aksi Kamisan ialah pada 2008, setahun selepas aksi tersebut diluncurkan ke publik. Drexler merupakan antropolog dari Michigan State University, Amerika Serikat.

Aksi Kamisan meninggalkan impresi yang mendalam bagi Drexler. Dia menyebut bahwa Aksi Kamisan merupakan tempat di mana “siapa saja bisa datang dan berkata betapa semua pelanggaran HAM ini tidaklah benar.”

Pada akhir dekade 1990-an, Drexler tiba di Indonesia dan memulai penelitiannya tentang bagaimana kekerasan negara serta impunitas—kekebalan—bekerja. Penelitiannya memakan waktu tak sebentar, kurang lebih 20 tahun.

Dalam bukunya, Drexler menjelaskan keadilan yang tak kunjung diperoleh para korban kekerasan negara bukan sebab tidak adanya instrumen hukum yang mengakomodir kepentingan mereka, melainkan sengaja dilanggengkan oleh sebuah infrastruktur impunitas.

Infrastruktur impunitas ini, menurut Drexler, mencakup beberapa aspek krusial: jaringan hukum, militer, birokrasi, serta propaganda.

Temuan Drexler berangkat dari berbagai kekerasan HAM yang sampelnya diambil sejak pembantaian 1965, penembakan misterius (petrus), tragedi Tanjung Priok, hingga Mei 1998.

Ketika meriset tentang 1965, misalnya, Drexler mendapati korban kekerasan selalu dibingkai sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang jahat. Propaganda Orde Baru mewujud melalui narasi sejarah resmi hingga produk budaya populer seperti film.

Sementara dalam tragedi Mei 1998, lanjut Drexler, pihak-pihak yang bertanggungjawab atas penculikan aktivis maupun penembakan mahasiswa tidak pernah diseret ke pengadilan resmi sebab dilindungi struktur birokrasi militer yang kokoh.

Saat Reformasi menggantikan Orde Baru, struktur itu masih menancapkan dominasinya dengan, salah satunya, menjalin relasi bersama kepentingan elite sipil berkaitan pembagian atau pengukuhan kekuatan politik.

“Kadang-kadang (elemen infrastruktur impunitas) bekerja sendiri, kadang-kadang mereka bekerja sama. Tapi, yang terpenting, efeknya diperkuat oleh yang lain,” kata Draxler kepada saya.

Di Indonesia, sistem impunitas tak lepas dari posisi otoritarianisme yang ditancapkan Soeharto, tidak lama usai dia menggeser kekuasaan Sukarno.

Tujuannya, mengutip Drexler, adalah supaya “mereka tidak dihukum,” di samping “mempersempit ruang akuntabilitas” terhadap aksi-aksinya.

“Tapi, saya juga melihat bahwa mungkin juga mereka waktu itu tidak khawatir tentang impunitas karena mereka sangat kuat, mereka mengontrol segalanya,” tegasnya.

“Dan saat itu, semuanya lebih banyak dikendalikan oleh militer sehingga banyak kekerasan secara langsung yang bermunculan.”

Konsekuensi buruk yang diciptakan infrastruktur impunitas yakni pandangan yang menormalisasi kejahatan negara, bahwa negara melakukan itu untuk kepentingan yang lebih besar, Drexler mengungkapkan.

Sejauh mana infrastruktur impunitas bisa dibongkar bergantung dengan sejumlah faktor—tekanan publik hingga institusi sipil—yang prosesnya membutuhkan tahapan yang berlapis.

Drexler mengingatkan semakin lama sistem impunitas berjalan, maka peluang tercipta otoritarianisme turut meningkat. Impunitas, pendek kata, mampu menuntun pada lahirnya kekerasan-kekerasan baru yang berpola, yang melibatkan kekuatan masif dari negara.