Koperasi Merah Putih: Para pejabat tinggi di Jakarta beda pendapat soal impor mobil dari India
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Andry Denisah
-
- Penulis, M. Irham
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
-
14 german11Waktu membaca: 9 menit
Di saat kalangan pejabat tinggi di Jakarta ribut tentang rencana impor mobil dari India, pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mengaku tak pernah dilibatkan mengenai kebutuhan transportasi mereka.
“Itu tidak efektif,” kata seorang pengurus Kopdes Merah Putih yang sudah punya kendaraan operasional logistik.
Inti dari kegaduhan ini adalah pembelian unit mobil langsung dari pabrik di India diklaim lebih murah. Pihak yang kontra menyatakan tak ada nilai tambah buat ekonomi Indonesia, misalnya pembukaan lapangan pekerjaan.
Rencana pembelian kendaraan operasional untuk KDKMP ini akan menggunakan duit negara puluhan triliun rupiah.
Seorang peneliti Kopdes Merah Putih mengaku tidak terkejut pengurus koperasi tidak dilibatkan, karena sejak awal Kopdes Merah Putih merupakan “kebijakan dari atas ke bawah”. Ia khawatir lama kelamaan salah satu program jagoan pemerintahan Prabowo-Gibran jadi bancakan kelompok tertentu.
‘Kalau tambah mobil, tambah pajak’
“Kami belum dapat informasi bahwa kami akan mendapatkan pikap itu. Saya hanya baca di media sosial bahwa ada perencanaan untuk pengadaan mobil,” kata Gestianus Sino, Ketua Kopdes Merah Putih Penfui Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pria yang akrab disapa Gesti ini mengaku sekarang koperasi yang ia pimpin sudah punya kendaraan operasional berupa “dump truck (truk jungkit). “Ada dua pikap, ada juga Viar (motor roda tiga),” ujarnya.
“Jadi saya rasa kalau (mobil pikap) untuk Penfui Timur itu tidak efektif,” katanya. “Kalau tambah mobil kan tambah pajak… kasih pusing kepala”.
Kopdes Penfui Timur di Kabupaten Kupang sebelumnya terpilih menjadi salah satu Koperasi Merah Putih terbaik di Indonesia.
Sumber gambar, Dokumen Pribadi
Saat Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80.081 unit KDKMP pada Juli 2025 silam, Kopdes Penfui Timur terpilih menjadi salah satu koperasi percontohan secara nasional.
Gesti mengklaim saat ini koperasinya sudah memiliki enam gerai usaha, sebagai syarat berdirinya Koperasi Merah Putih. Enam gerai usaha itu adalah sembako, logistik, klinik kesehatan, simpan pnjam, serta gerai gudang pendingin.
Sumber gambar, Detikcom/Luthfi Anshori
Cara kerja koperasi ini adalah membeli tiga produk utama dari masyarakat yaitu pertanian, perikanan dan peternakan. Setelah itu, koperasi menjual kembali produk tersebut atau dipasok ke hotel-hotel yang ada di Kota Kupang.
“Kami sudah memenuhi semua enam gerai yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah,” katanya.
Sumber gambar, Dokumen Pribadi
Sekarang, kebutuhan koperasi yang dipimpin Gesti bukan kendaraan operasional, melainkan penguatan kapasitas pengurus dan keanggotaan, pengembangan unit usaha, dan membuka jaringan antarkoperasi.
“Saat ini kan kami berjalan sesuai dengan modal dari anggota yang sudah kumpul, dengan swadaya dari pengurus. Sedangkan kami mau target yang besar-besar, memang kitong masih dibatasi dengan pembiayaan dan lain-lain,” tambah Gesti.
“Kalau tentang mobil memang kita belum butuhkan,” ujarnya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Gecio Viana
Kopdes Penfui Timur adalah bagian dari 83.353 unit KDKMP berbadan hukum yang tersebar di Indonesia per Senin (23/02). Persoalannya, sebagian besar lembaga ini sudah ada pengurusnya, tapi belum beroperasi.
Pada April mendatang pemerintah menargetkan 27.000 unit akan mulai beroperasi.
“Jadi nanti bertahap dan seperti yang disampaikan oleh Presiden nanti akan mencapai 80 ribu koperasi di akhir tahun ini,” kata Menteri Koperasi Ferry Juliantono dikutip dari Antara, Rabu (18/02).
Koperasi Merah Putih adalah salah satu program prioritas nasional pemerintahan Prabowo-Gibran. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, setiap koperasi desa dalam program ini akan memperoleh dukungan anggaran negara melalui berbagai sumber yang dikoordinasikan oleh kementerian terkait.
Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, mengatakan pembangunan KDMP akan didanai antara lain melalui penempatan dana pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dikutip dari Harian Kompas, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, setiap koperasi akan menerima alokasi dana sekitar Rp3 miliar yang disalurkan kepada perusahaan milik negara di bawah holding pangan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Dengan nilai Rp3 miliar per koperasi, maka estimasi kasar membangun dan menggerakkan 80.000 unit dibutuhkan sekitar Rp240 triliun.
Mengingat banyak KDKMP yang belum beroperasi dan mumpuni sebagaimana Kopdes Penfui Timur di NTT, oleh karena itu kemungkinan kendaraan operasional dibutuhkan.
Mengapa pejabat meributkan impor mobil dari India?
Dalam situsnya disebutkan, tahun ini pabrik akan “memasok 35.000 unit kendaraan Scorpio Pik Up kepada Agrinas Pangan Nusantara untuk Proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih”. Pikap ini menggunakan sistem penggerak empat roda atau 4×4.
PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) juga berencana mengimpor 35.000 mobil pikap (4×4) dan 35.000 unit truk roda enam dari pabrikan otomotif di India, Tata Motors. Totalnya sebanyak 105.000 unit. Jumlah ini melampaui keberadaan Koperasi Merah Putih di Indonesia.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto
Dalam sebuah unggahan Instagram Agrinas yang dipublikasi, Sabtu (21/02), direktur utama dari perusahaan plat merah ini, Joao Angelo de Sousa Mota mengklaim harga kendaraan yang ditawarkan pabrik otomotif India ini lebih murah dari produk yang beredar di dalam negeri.
Dalam takarirnya, unit asal India diklaim lebih murah hingga sekitar Rp120-150 juta per unit ketimbang opsi lain yang sudah beredar di dalam negeri.
“Kalau kami menggunakan e-catalog, itu cost-nya sudah kami hitung sekitar Rp121 triliun. Tapi dengan kami menggunakan direct buying (pembelian langsung) kepada perusahaan-perusahaan, kita bisa mengefisiensikan sekitar Rp43 triliun. Itu hanya untuk sarana prasarana,” kata Joao.
Pilihan membeli kendaraan pikap penggerak roda empat, kata dia, “karena kami perlu untuk digunakan di daerah-daerah yang kondisi lahannya memang sangat menantang”.
“Selain itu, produksi mobil nasional kami juga sekarang ini cuma 70.000 (unit)—kalau tidak salah. Kalau kita tambahkan lagi, kita beli 70.000 dari pasar yang ada, itu stok sendiri tidak ada,” tambah Joao.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengutarakan pandangan yang berbeda tentang kebijakan pembelian mobil pikap ini. Dalam keterangan persnya, Agus tak menyinggung langsung kebijakan Agrinas yang akan mendatangkan 105.000 unit mobil dari India.
Tapi dia menyampaikan, “penguatan produksi kendaraan pick-up dalam negeri memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia”.
Sumber gambar, Kemenperin.go.id
Sebagai ilustrasi, Agus Gumiwang menyampaikan, apabila pengadaan kendaraan pikap berpenggerak roda dua (4×2) sejumlah 70.000 unit dipenuhi produk dalam negeri, maka akan memberikan dampak positif ekonomi hingga Rp27 triliun.
Pembelian produk pikap dalam negeri, kata dia, dapat memberi nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia.
Subsektor yang berkaitan langsung dengan produksi kendaraan pick-up contohnya adalah industri ban, industri kaca, industri baterai basah (accu), industri logam, industri kulit, industri plastik, industri kabel, industri elektronik, dan lain sebagainya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan
“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri. Namun, apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri,” ujar Agus, Kamis (19/02).
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sependapat dengan Menteri Agus. Kadin Indonesia menyerukan agar Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India.
Menurut organisasi ini impor mobil dalam bentuk utuh dapat mematikan industri otomotif di dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan sama sekali bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin, Minggu (22/02).
Menteri Perdagangan Budi Santoso ikut merespons. Kata dia, impor 105.000 unit kendaraan untuk koperasi Merah Putih bebas, tak perlu izin persetujuan impor.
“Kalau mobil kan bebas. Mobil kan tidak perlu PI, tidak perlu rekomendasi,” kata Budi seperti dikutip Detik, Jumat (20/02).
Pada Senin (23/02), Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menangguhkan rencana impor mobil dari India. “Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah agar rencana tersebut ditunda dulu mengingat Presiden masih di luar negeri,” katanya.
Dikhawatirkan hanya jadi bancakan
Peneliti dari Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Luthfian Haekal, menilai polemik impor mobil India di tataran elite menunjukkan kebijakan Koperasi Merah Putih minim partisipasi.
“Pengurus koperasi tidak diberikan ruang untuk mengetahui apa yang dia butuhkan, tapi kemudian tahu-tahu disuapi oleh negara,” katanya.
“Jangan-jangan masyarakat sekitar butuhnya modernisasi alat tangkap (ikan) kalau di konteks pesisir, atau di pertanian modernisasi alat buat pertaniannya. Tapi kenapa adanya pengadaan mobil.”
Salah satu hasilnya, mayoritas responden (51,7%) menyatakan aturan dan pedoman yang disediakan pemerintah pusat harus diikuti sepenuhnya.
Sumber gambar, ANTARA FOTO/Andry Denisah
“Polanya sudah terus menerus top-down dari negara ke Koperasi Merah Putih, bukan dari masyarakat terus ke pengurus,” jelas Haekal. Hal ini tidak mencerminkan prinsip koperasi, katanya.
Ia khawatir, jika pola kebijakan terus datang dari pusat, pada akhirnya Koperasi Merah Putih hanya menjadi ajang bancakan kelompok tertentu. “Perburuan rente di sana, bagi-bagi (jatah). Lagi-lagi soal serapan anggaran,” katanya.
BBC News Indonesia telah meminta komentar dari Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Desa Yandri Susanto terkait hal ini. Namun, belum mendapat respons sampai berita dirilis.
Jurnalis Eliazar Robert di NTT ikut berkontribusi dalam reportase ini.
Related posts
Latest Post
No Comments